Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan situasi geopolitik global menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memperpanjang kebijakan tersebut.

“Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026).

Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Airlangga, insentif tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

“Saat ini ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta menerapkan kebijakan serupa.

Namun, sejumlah sektor tetap dikecualikan dari aturan tersebut, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti energi, transportasi, logistik, dan keuangan.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka. Adapun perguruan tinggi diberi kewenangan menyesuaikan kebijakan masing-masing institusi.

The post Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dua Bulan appeared first on Trigger Netmedia.

Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ali Murtopo Simbolon, mengatakan infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Infrastruktur digital yang tangguh data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ali, pemerintah telah menempatkan pengembangan infrastruktur digital sebagai bagian strategis dalam target menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menggelar Forum Nasional bertajuk “Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Forum itu diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, pelaku industri, dan asosiasi teknologi digital.

Ali menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan industri untuk mempercepat transformasi digital nasional sekaligus menyelaraskan arah kebijakan, investasi, dan pengembangan teknologi digital.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Aju Widia Sari, mengatakan penguatan konektivitas digital dan pengembangan AI kini menjadi kebutuhan strategis nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Rachmad Wibowo, menyoroti pentingnya penguatan ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari ransomware hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi dalam membangun sistem keamanan siber nasional.

Forum tersebut juga menjadi penanda peluncuran awal DTI Series 2026 dan Cyber Resilience & Defense Conference & Expo 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center.

The post Kemenko Perekonomian Andalkan Sektor Digital untuk Kejar Pertumbuhan 8 Persen appeared first on Trigger Netmedia.