“Emang iya Sertifikat Tanah Analog akan ditarik dan sudah tidak berlaku lagi? Weits, hati-hati salah informasi,” tulis keterangan @kementerian.atrbpn  pada Senin (10/2/2025).

Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan menjelaskan bahwa sertifikat lama tidak akan ditarik kendati masyarakat belum beralih ke sertifikat elektronik. Hal itu selama sertifikat tersebut memang masih berlaku dan belum ada pengajuan alih media.

“Jadi gini sobat ATR/BPN, sertifikat lama tidak akan ditarik dan masih berlaku selama kamu tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya,” kata seorang perempuan di video yang diunggah Kementerian ATR/BPN.

Adapun sertifikat lama nantinya akan otomatis beralih menjadi sertifikat elektronik saat masyarakat mengajukan layanan pertanahan.

“Jadi saat ini ketika kamu mengajukan layanan pertanahan sertifikatmu akan langsung beralih media, sob. Nah setelah sertifikat elektronikmu terbit maka sertifikat lama wajib diserahkan ke Kantor Pertanahan karena telah berganti ke sertifikat elektronik,” ujarnya.

“Jadi gimana, mudah dan aman dengan sertifikat elektronik kan? Dan dapat diakses di aplikasi Sentuh Tanahku. Yuk alih mediakan sertifikat lamamu ke sertifikat elektronik,” sambungnya.

Sumber: Suara.com

The post Sertifikat Analog Bakal Ditarik jika Tak Diganti Elektronik? Kementerian ATR/BPN: Hati-hati Salah Informasi! appeared first on Trigger Netmedia.

Staf Khusus Menteri ATR Della R. Abdullah mengatakan layanan berbasis digital bertujuan mencegah adanya praktik mafia tanah hingga memotong jalur birokrasi yang selama ini banyak ditemukan masyarakat.

Layanan pertanahan berbasis digital, di antaranya Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertifikat Tanah serta Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah hingga layanan Loketku.

“Digitalisasi akan meminimalisir sengketa tanah. Terutama pencegahan praktik-praktik mafia tanah, tumpang tindih serfitikat. Serta memotong jalur birokrasi yang selama ini banyak ditemukan masyarakat,” ujar Della dalam sosialisasi Program Strategis tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Pangrango Resort, Sukabumi, Jawa Barat.

Kementerian ATR melakukan transformasi digital dalam pengingkatan layanan dan memberikan akses pelayanan pembuatan sertifikat bagi masyarakat.

Untuk mendukung kinerja dalam kegiatan pengolahan, mengakses, dan penyebaran serta pelestarian arsip, Kementerian ATR memanfaatkan teknologi dengan melakukan digitalisasi dokumen pertanahan sebagai bagian transformasi layanan berbasis online.

“Diharapkan pada periode tahun 2023 sampai 2024, dokumen/warkah manual sudah berubah dalam bentuk digital dan tervalidasi,” kata dia.

Kementerian ATR juga akan melakukan kegiatan validasi akun pertanahan dengan konsep single-sign-on. Hal tersebut bertujuan mengelola data kepegawaian diberlakukannya tanda tangan elektronik.

“Yang berguna untuk data kepegawaian diberlakukanya tandatangan elektroni yang digunakan memberikan persetujuan atau pengesahan dokumen pertanahan mengimplementasikan hak tanggungan elektronik. Secara nasional membantu memonitoring, melakukan perbaikan terkait hak tanggungan pemberlakuan pengecekan elektronik,” kata Della.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR Yulia Jaya Nirmawati menyadari masih banyak permasalahan pertanahan yang terjadi. Karena itu, Kementerian ATR membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat yakni melalui online dan offline.

“Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui akun media sosial dengan menyertakan hastag #TanyaATRBPN dan bahkan melalui website Lapor.go.id yang dikelola Kementerian PAN RB,” kata Yulia.

Sumber : Suara.com

The post Cegah Sengketa dan Mafia Tanah, Pemerintah Beri Kemudahan Layanan Digital appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati mengatakan, sertifikasi itu sementara ini menyasar 111 pulau kecil di sisi terluar Indonesia.

Sertifikasidilakukan agar ratusan pulau kecil tersebut memiliki bukti otentik masuk ke dalam wilayah NKRI.

Asnawati mengungkapkan, pihaknya bakal memilih pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi, pulau-pulau kecil gugusan pulau Raja Ampat, pulau kecil di Rote, NTT, pulau Natu Berhanti dan pulau Karikun Kecil di Kepulauan Riau.

Pulau-pulau kecil di empat daerah tersebut masuk ke dalam program percobaan pihaknya dalam membuat sertifikasi.

“Karena itu pulau berbatasan dengan negara-negara seperi Singapura, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya,” kata Asnawati di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021).

Meski demikian, ia mengaku kekinian masih bakal menjalankan identifikasi terlebih dahulu terhadap pulau-pulau yang dimaksud.

“Kalau pulau kecil kita ingin melakukan identifikasi terlebih dahulu selanjutnya melakukan sertifikasi,” ujarnya.

Di lain sisi, Asnawati juga sempat menjawab terkait adanya isu penjualan pulau ke pihak asing.

Meski sempat mendengar hal yang sama, menurutnya penjualan pulau kepada pihak asing itu hanya sebatas isu.

“Memang kami tidak menampik adanya isu penjualan pulau ke orang asing. Tapi alhamdulillah sepanjang saya ketahui itu hanya sebatas isu.”

Sumber : Suara.com

The post Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 111 Pulau Kecil, Agar Tak Dicaplok Asing appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto, saat ini terdapat 60 kasus mafia tanah yang terindikasi dan ditangani tahun ini.

“Tahun ini ATR/BPN menangani 60 kasus terindikasi mafia tanah,” katanya saat konferensi pers di Kantornya, Jalan Sisingamangaraja Jakarta, Jumat (11/10), dikutip dari laman suara.com.

Meski begitu, Raden belum menghitung berapa luas lahan tanah yang dibohongi oleh mafia tanah kepada masyarakat. Karena, kasus tersebut masih ditangani oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian.

“Kemudian ini belum kita kalkulasi ya berapa luas tanah yang jadi objek,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan kasus mafia tanah ini berupa memalsukan dokumen sertifikat tanah. Ia melanjutkan, adanya mafia tanah telah merugikan masyarakat hingga Rp 200 miliar.

“Kasus yang diekspos hari ini yaitu bagaimana mafia pertanahan ini, bertindak demikian rupa, berhasil menipu masyarakat sampai Rp 200 miliar,” katanya.

Chandra Iswinarno | Achmad Fauzi

The post Kementerian ATR Catat 60 Kasus Mafia Tanah Ditangani Tahun Ini appeared first on Trigger Netmedia.