Menurut Amran, kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan harga pangan di pasar.

“Kita ingin semua tersenyum. Petani tersenyum karena harga hasil panennya baik, pedagang tersenyum karena barang tersedia, dan masyarakat juga tersenyum karena harga pangan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).

Ia menjelaskan, stok beras nasional saat ini tergolong kuat. Cadangan Beras Pemerintah di gudang Bulog mencapai sekitar 4,09 juta ton, sementara beras yang beredar di masyarakat diperkirakan 11–12 juta ton. Selain itu, potensi panen dalam waktu dekat mencapai sekitar 12 juta ton.

Dengan demikian, total ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton atau setara ketahanan hingga 11 bulan ke depan.

Produksi beras nasional juga menunjukkan tren peningkatan seiring berlangsungnya panen raya di berbagai daerah pada periode Februari hingga April 2026. Kondisi ini memperkuat stok sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Amran menyebut, dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan dan produksi bulanan mencapai 2,6 hingga 5,7 juta ton, posisi beras nasional berada dalam kondisi surplus.

Selain beras, sejumlah komoditas strategis lain juga tercatat surplus, antara lain cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Surplus tersebut dinilai turut menjaga stabilitas harga di pasar.

“Kalau produksi surplus dan distribusi lancar, maka harga akan stabil. Itu yang kita jaga dari hulu sampai hilir,” katanya.

Pemerintah, lanjut Amran, terus melakukan pengawasan harga untuk menjaga keseimbangan agar tidak merugikan petani maupun memberatkan masyarakat, khususnya pada momentum Ramadan dan Idulfitri.

The post Mentan Klaim Stok Pangan Nasional Cukup, Harga Stabil appeared first on Trigger Netmedia.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (9/2/2026), sekaligus membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

“Banyak anak muda sekarang sudah terkena penyakit gula,” kata Zulkifli.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi diabetes pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 11,7 persen. Data ini menunjukkan pergeseran risiko diabetes ke kelompok usia produktif.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun skema pelabelan kandungan gula agar konsumen mengetahui risiko kesehatan dari produk yang dikonsumsi. “Supaya masyarakat sadar kalau minum atau makan ini risikonya apa,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas keamanan pangan yang melibatkan sejumlah kementerian, kepolisian, Badan Pangan Nasional, dan BPOM. Satgas ini akan menangani persoalan keamanan pangan, termasuk pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih.

The post Kasus Diabetes Meningkat di Usia Muda, Pemerintah Rancang Label Gula Tinggi appeared first on Trigger Netmedia.