The post Pemerintah Siapkan Tambahan Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan, Tunggu Perpres Terbit appeared first on Trigger Netmedia.

Lalu, apa yang sebenarnya diperdebatkan?

Biaya Haji Diusulkan Naik

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan BPIH 1448 Hijriah/2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah, meningkat sekitar Rp19,93 juta dibandingkan BPIH 2026 yang mencapai Rp87,4 juta.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai komponen biaya yang terus meningkat, mulai dari asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi, tarif penerbangan, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, layanan Masyair, hingga penguatan program istithaah kesehatan bagi jemaah.

Dengan kata lain, kenaikan BPIH bukan dipicu satu faktor, melainkan akumulasi biaya penyelenggaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meski demikian, pemerintah menilai besaran tersebut akan terlalu berat apabila seluruhnya dibebankan kepada calon jemaah. Karena itu, Kementerian Haji mengusulkan skema pembiayaan yang memanfaatkan nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam skema tersebut, sekitar 60 persen biaya ditutup dari nilai manfaat pengelolaan dana haji, sedangkan sekitar 40 persen dibayar langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Mengapa DPR Menolak APBN?

Perdebatan mencuat ketika muncul wacana penggunaan APBN untuk membantu menutup kenaikan biaya haji.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah tidak seharusnya menggunakan anggaran negara untuk membiayai ongkos haji.

Menurut dia, ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat kemampuan secara ekonomi dan fisik. Karena itu, penggunaan APBN dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi syariat.

“Orang naik haji itu bagi orang yang mampu. Lahir dan batin. Kalau pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar’i,” kata Said.

Ia menilai solusi yang lebih tepat adalah mengoptimalkan hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH sehingga nilai manfaat yang dihasilkan dapat membantu menekan biaya yang dibayar jemaah.

Selain itu, Said mengingatkan APBN masih harus membiayai berbagai kebutuhan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pengentasan kemiskinan.

“Kalau orang mau naik haji pakai APBN, yang miskin masih banyak ini. Masa kita bantu yang mampu?” ujarnya.

Persoalan Keadilan Fiskal

Perdebatan tidak hanya menyangkut aspek syariat, tetapi juga keadilan dalam penggunaan anggaran negara.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita menilai penggunaan APBN untuk membiayai sebagian ongkos haji perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena ruang fiskal pemerintah saat ini relatif terbatas.

Menurut Ronny, pemerintah masih harus membiayai berbagai program strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.

“Jika sebagian biaya haji ditanggung negara, maka ini berpotensi menciptakan tekanan fiskal tambahan dan membuka preseden kebijakan subsidi untuk aktivitas yang sifatnya tidak esensial secara ekonomi,” katanya kepada Suara.com.

Ronny juga menilai penggunaan APBN berpotensi menimbulkan persoalan keadilan karena anggaran negara berasal dari pajak seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak berhaji atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.

“Jika subsidi diberikan secara luas, maka terjadi transfer manfaat dari seluruh pembayar pajak kepada kelompok tertentu yang secara ekonomi bisa dianggap regresif,” ujarnya.

Menurut dia, subsidi semestinya diprioritaskan bagi sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat luas maupun kelompok rentan, sedangkan haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang telah mampu.

Efisiensi Dinilai Lebih Tepat

Alih-alih menambah subsidi, Ronny menilai pemerintah perlu memperbaiki struktur biaya penyelenggaraan haji.

Masih terdapat ruang efisiensi pada sejumlah komponen, seperti akomodasi, transportasi, hingga tata kelola layanan selama di Arab Saudi. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat posisi tawar dengan otoritas Arab Saudi agar biaya layanan yang dibayarkan Indonesia dapat ditekan.

“Jika ini bisa ditekan melalui tata kelola yang lebih baik dan transparansi, maka tekanan terhadap jemaah bisa dikurangi tanpa membebani fiskal negara,” katanya.

Karena itu, menurut ISEAI, penggunaan APBN sebaiknya menjadi pilihan terakhir, bukan solusi utama.

Pada akhirnya, polemik biaya haji 2027 bukan semata-mata mengenai kenaikan hampir Rp20 juta per jemaah. Perdebatan yang lebih mendasar adalah mengenai siapa yang seharusnya menanggung kenaikan biaya tersebut, apakah jemaah, nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH, atau negara melalui APBN. Keputusan yang diambil akan menjadi penentu arah kebijakan pembiayaan haji Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

The post Biaya Haji 2027 Diproyeksikan Naik Rp20 Juta, Mengapa DPR Menolak Usulan APBN? appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya menyampaikan, nilai APBN pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 3.800 triliun dan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 4.200 triliun pada 2027.

“Kalau kita lihat, APBN kita cukup besar kan? Sekarang hampir Rp 4.000 triliun. Sekarang Rp 3.800 triliun ya? Tahun depan mungkin Rp 4.200 triliun,” kata Purbaya dalam kuliah umum pada puncak Dies Natalis ke-11 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di Tangerang Selatan, Jumat (10/7/2026).

Meski nilainya besar, Purbaya menilai dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Ia menyebut belanja pemerintah hanya menyumbang sekitar 7 hingga 10 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional.

“APBN saja tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang cepat dan tidak juga bisa menciptakan kesejahteraan. Kontribusi kita ke ekonomi hanya sekitar 7 sampai 10 persen maksimal,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi peran sektor swasta sebagai penggerak utama perekonomian. Menurut Purbaya, strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memaksimalkan efektivitas belanja pemerintah sekaligus menciptakan ruang agar investasi dan aktivitas dunia usaha terus berkembang.

“Strategi yang dijalankan Bapak Prabowo adalah yang 10 persen ini dibuat optimal, sementara 90 persen yang berasal dari sektor swasta dibuat tetap berjalan dan bergerak lebih cepat,” kata dia.

Purbaya menjelaskan, fungsi APBN tidak hanya sebagai instrumen belanja negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan dan menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi sektor swasta.

“APBN digunakan untuk memastikan yang 10 persen itu bisa mengendalikan yang 90 persen, bukan hanya melalui belanjanya saja,” ujarnya.

The post Menkeu Purbaya: APBN Saja Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Pertumbuhan Bergantung pada Swasta appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan tekanan yang terjadi di pasar saham tidak semata-mata dipengaruhi kondisi fundamental ekonomi, tetapi juga persepsi dan ekspektasi investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Karakteristik pasar saham memang sangat dipengaruhi sentimen. Jika muncul sentimen negatif terhadap Indonesia, hal itu bisa memengaruhi aktivitas jual beli saham,” kata Faisal.

Menurut dia, sentimen negatif yang berkembang dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) dan berdampak pada pelemahan pasar keuangan domestik, meskipun indikator ekonomi makro masih relatif terjaga.

Karena itu, Faisal mendorong pemerintah segera merespons kekhawatiran investor melalui kebijakan yang jelas dan komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, menjaga indikator ekonomi yang sehat perlu diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan pasar.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gejolak yang terjadi lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis pasar dibandingkan kondisi riil perekonomian. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat keterbukaan informasi, termasuk mempercepat publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia sehingga mampu meredam sentimen negatif yang berkembang.

Berdasarkan data Bloomberg, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan signifikan sepanjang 2026. Kondisi itu menempatkan pasar saham Indonesia di antara indeks dengan kinerja terlemah secara global pada periode tersebut.

Sejumlah analis menilai kekhawatiran investor dipengaruhi oleh persepsi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah serta meningkatnya intervensi regulasi pada sejumlah sektor strategis.

The post Sentimen “Sell Indonesia” Menguat, Pemerintah Diminta Pulihkan Kepercayaan Investor appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya mengatakan penilaian tersebut akan dijawab melalui pemaparan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu minggu depan. Ada update fiskal APBN KiTa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kondisi fiskal pemerintah justru menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Ia mengungkapkan defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sekitar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya juga menilai sebagian pihak terlalu cepat menyimpulkan kondisi fiskal hanya dari proyeksi yang bersifat pesimistis.

“Pasti mereka akan lihat yang paling jelek. Jadi enggak apa-apa. Kita akan hitung. Kita selalu hitung berdasarkan prediksi ekonomi dengan prediksi yang benar. Bukan hanya sekian persen kali sekian,” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan keseimbangan primer APBN kembali mencatatkan surplus. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Kinerja penerimaan pajak juga diklaim mengalami peningkatan signifikan. Menurut Purbaya, penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 22 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan perpajakan yang amat signifikan. Sehingga anggaran kita amat aman,” katanya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menunjukkan data fiskal secara terbuka untuk menjawab berbagai kritik yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan pengelolaan APBN.

“Jadi kalau ada isu oleh pemerintah, kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kita makin bagus,” ujarnya.

The post Menkeu Purbaya: Pelemahan Rupiah Bukan karena Fiskal, APBN Justru Membaik appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Fakhrul, rupiah di pasar offshore atau luar negeri kini mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Kondisi tersebut menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di antara negara berkembang dan kawasan Asia.

“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang lain. Inflasi dinilai masih terkendali, sektor perbankan sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Namun, menurut dia, pasar saat ini lebih menyoroti kredibilitas dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam merespons tekanan global.

Fakhrul mengakui faktor global turut menekan rupiah, mulai dari konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, hingga tingginya imbal hasil US Treasury.

Meski demikian, ia menilai faktor domestik juga berpengaruh karena pasar melihat adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” ujarnya.

Ia mencontohkan kebijakan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat harga minyak dunia meningkat dan rupiah melemah terhadap dolar AS.

Menurut Fakhrul, dalam kondisi tersebut rupiah akhirnya menjadi penyangga utama tekanan ekonomi.

“Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” kata dia.

Fakhrul menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni ketika harga domestik cenderung kaku sementara pasar keuangan bergerak cepat sehingga nilai tukar bergerak lebih ekstrem dibanding fundamental ekonominya.

The post Rupiah Mendekati Rp18.000 per Dolar AS, Ekonom Soroti Sinkronisasi Kebijakan appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Forum Group Discussion Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026).

“Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Harisson.

Menurut dia, forum SIKADA menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai sejumlah isu seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan perluasan akses keuangan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Harisson juga memaparkan realisasi keuangan daerah Kalimantan Barat hingga akhir 2025. Berdasarkan data unaudited per 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun.

Adapun hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target tahun berjalan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan ekonomi global saat ini masih dipengaruhi gejolak harga minyak dunia dan arus modal asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada nilai tukar dan perekonomian nasional maupun daerah.

Meski demikian, Doni menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif baik dengan dukungan sektor perdagangan besar dan pertambangan.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari penurunan lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga disparitas harga LPG subsidi di sejumlah daerah.

Doni juga mendorong penguatan sektor UMKM agar ekonomi Kalimantan Barat lebih tahan terhadap gejolak global.

“UMKM relatif lebih tangguh dan memiliki peluang pasar yang lebih beragam. Ini bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalbar,” katanya.

The post Forum SIKADA Bahas Inflasi, UMKM, hingga Investasi di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Perry menjelaskan, kebijakan moneter BI kini mengedepankan bauran kebijakan terintegrasi (integrated monetary policy mix) guna merespons dinamika global yang cepat berubah.

“Strategi ini mencakup penyesuaian struktur suku bunga pasar melalui peningkatan imbal hasil instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk menjaga daya tarik aset domestik,” ujarnya dalam siaran pers.

Ia memaparkan tiga pilar utama kebijakan BI. Pertama, kebijakan suku bunga yang diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mengendalikan inflasi. Kedua, intervensi di pasar valuta asing untuk menahan volatilitas rupiah. Ketiga, pengelolaan likuiditas domestik guna memastikan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Perry, ketiga instrumen tersebut dijalankan secara simultan dan saling melengkapi sebagai respons adaptif terhadap tekanan global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan BI dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Inflasi pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,9–5,7 persen.

BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial, antara lain melalui insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Di sisi sistem pembayaran, digitalisasi terus didorong melalui pengembangan QRIS dan transaksi lintas negara berbasis mata uang lokal.

The post Bank Indonesia Andalkan Tiga Pilar Kebijakan Hadapi Tekanan Global appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, kami tinggal menunggu arahan untuk mulai pelaksanaannya,” ujar Inge, Jum’at (17/4) di Jakarta.

PMK tersebut mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform digital.

Menurut Inge, DJP telah melakukan komunikasi dengan pelaku industri e-commerce sejak awal penyusunan aturan, termasuk dengan asosiasi dan platform marketplace.

Ia menyebut implementasi kebijakan ini masih dipertimbangkan karena berdampak luas terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila kondisi ekonomi tetap stabil pada kuartal II 2026.

Menurut dia, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil antara perdagangan daring dan luring.

The post DJP Siap Terapkan Pajak E-Commerce, Tunggu Restu Menkeu appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan investor global menunjukkan minat untuk menanamkan modal di Indonesia, meskipun sempat muncul keraguan akibat isu terkait kondisi fiskal.

“Mereka pada dasarnya tidak meragukan fundamental ekonomi Indonesia, tetapi ingin memastikan langsung kondisi terkini,” ujar Purbaya dalam pertemuan dengan investor di New York dan Washington DC, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, setelah mendapatkan penjelasan, investor memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi yang kuat.

Optimisme serupa juga disampaikan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, yang menyebut Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global.

Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk disiplin menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono, menambahkan bahwa ekonomi domestik masih berada pada jalur yang positif dengan pertumbuhan yang solid, inflasi terkendali, serta intermediasi perbankan yang terus membaik.

Ia menilai Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan di tengah dinamika global yang kompleks.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, likuiditas, serta disiplin fiskal diyakini akan semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia.

The post Ekonomi Nasional Menguat, Optimisme Investor Global Meningkat appeared first on Trigger Netmedia.