Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan, pemerintah kini memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.

“Pemerintah telah menerapkan kebijakan memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri. Kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ujar Hendra dalam diskusi daring INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian ESDM periode Januari–September 2025, rata-rata pemanfaatan gas bumi nasional mencapai 5.594 BBTUD. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.895 BBTUD atau 69,65 persen diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara ekspor tercatat sebesar 1.698 BBTUD.

Hendra menuturkan, porsi pemanfaatan gas untuk pasar domestik akan terus ditingkatkan seiring dengan pengembangan infrastruktur gas nasional.

Di sisi hulu, pemerintah menghadapi tantangan penurunan produksi alami (natural decline) dari sumur-sumur gas yang telah beroperasi lama. Untuk menjaga pasokan, Kementerian ESDM mendorong eksplorasi serta percepatan pengembangan sejumlah wilayah kerja strategis.

Wilayah kerja South Andaman, Masela, dan Genting menjadi proyek prioritas yang diharapkan mampu menopang pasokan gas nasional ke depan. Pemerintah juga berupaya menjaga iklim investasi agar pengembangan lapangan gas baru tetap berjalan meski kuota ekspor dikurangi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transmisi gas terus dipercepat untuk memperlancar distribusi energi. Proyek pipa Cirebon–Semarang Tahap II serta pipa Dumai–Sei Mangkei menjadi fokus utama.

“Pipa Dumai–Sei Mangkei diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Sumatera,” kata Hendra.

The post Pemerintah Tekan Ekspor Gas Bumi untuk Perkuat Ketahanan Energi appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin malam kami rapat dengan Bapak Presiden, dan beliau menyetujui rencana mandatori 10 persen etanol,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari transisi menuju energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

“Tujuannya agar impor minyak berkurang dan BBM kita lebih bersih serta ramah lingkungan,” katanya.

Kebijakan ini disampaikan di tengah polemik penolakan impor BBM Pertamina untuk SPBU swasta yang telah memiliki kandungan etanol.

Pertamina Siap Jalankan Program E10

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan kesiapan perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

“Kami sudah memulai dengan produk E5, yakni Pertamax Green 95, yang mengandung 5 persen etanol. Tahun depan kami siap naik ke E10,” jelas Simon.

Menurut Simon, langkah ini sejalan dengan upaya membangun ekosistem biofuel dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Kesiapan Teknologi dan Bahan Baku

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut, mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan bahan bakar bercampur etanol hingga 20 persen.

“Uji pasar Pertamax Green 95 menjadi langkah awal penerapan bahan bakar campuran etanol yang lebih tinggi,” ungkap Eniya.

Meski demikian, Eniya menekankan pemerintah masih berhati-hati dalam memperluas campuran etanol karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri seperti tebu dan jagung.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah menerapkan campuran etanol hingga 20 persen (E20).

The post Pemerintah Wajibkan BBM Campur Etanol 10 Persen Mulai Tahun Depan appeared first on Trigger Netmedia.