Juru Bicara Pertama Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam misi tersebut melalui berbagai saluran komunikasi dan koordinasi diplomatik.

“Pemerintah RI mengecam keras aksi militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0,” kata Yvonne, Selasa (19/5/2026).

Kemlu mencatat sedikitnya 10 kapal dilaporkan mengalami intersepsi, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Salah satu WNI yang berada di kapal Josef adalah Andi Angga Prasadewa, delegasi Rumah Zakat.

Selain itu, dua jurnalis dari Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, juga berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut.

Kemlu menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan dan percepatan pemulangan para WNI.

Pemerintah Indonesia juga mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan aktivis kemanusiaan serta memastikan bantuan logistik dan obat-obatan dapat disalurkan kepada warga Palestina di Gaza.

The post Kemlu Pantau Nasib WNI dalam Intersepsi Kapal Kemanusiaan ke Gaza appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan Angkatan Laut Israel di perairan internasional tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional dan hukum humaniter internasional.

“Penangkapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, insiden tersebut bukan hanya menyangkut keselamatan warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan.

Berdasarkan data Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat sembilan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan tersebut. Lima di antaranya dilaporkan ditangkap militer Israel, termasuk dua jurnalis dari Republika.

TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, segera mengambil langkah diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral.

Ia juga meminta pemerintah menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB dan mendorong keterlibatan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC) guna memastikan keselamatan para WNI.

The post Komisi I DPR Dorong PBB dan ICRC Intervensi Kasus WNI di Gaza Flotilla appeared first on Trigger Netmedia.