Perpanjangan itu dinilai langkah tepat jelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi.

Badan pengambil keputusan tertinggi Myanmar, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, memutuskan untuk memperpanjang status darurat tersebut yang akan berakhir pada Rabu tengah malam.

Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta Februari 2021. Militer sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.

Sedikitnya, 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20.000 orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.

PBB menyebutkan bahwa lebih dari dua juta orang juga terpaksa mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengaku pihaknya tidak dapat mencabut status darurat sebab itu berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Militer masih direpotkan oleh serangan terkoordinasi Oktober tahun lalu yang dilakukan tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di Myanmar utara.

Mereka menyerang pasukan junta, penguasa negara mayoritas Buddha tersebut, dan merebut banyak kota serta pos terdepan junta militer.

Sumber: Ssuara.com

The post Tewaskan 4 Ribu Lebih Warga, Status Darurat Myanmar Diperpanjang 6 Bulan appeared first on Trigger Netmedia.

Tiga perusahaan BUMN pertahanan itu adalah PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI). Ketiga perusahaan itu dituding menjual senjata dan amunisi secara ilegal ke militer Myanmar. Praktik itu dilakukan selama satu dekade terakhir, bahkan masih berlanjut pasca-kudeta di negara itu pada 2021 lalu.

Dilansir dari Reuters, Rabu (3/10/2023), kelompok yang melaporkan tiga BUMN itu ke Komnas HAM terdiri dari dua organisasi Myanmar, Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung RI dan advokat hak asasi manusia.

Kelompok tersebut mengajukan keluhan kepada Komnas HAM dan menuduh bahwa tiga produsen senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta, menurut Feri Amsari, penasihat hukum para aktivis.

Dalam laporan kelompok HAM itu menyebut, bahwa produsen senjata milik negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal milik negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah menyuplai peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang mereka katakan dimiliki oleh putra seorang menteri dalam pemerintahan militer.

Isi pengaduan itu juga menyebutkan, bahwa PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia telah mempromosikan dan kemungkinan menjual pistol, senapan serbu, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan lainnya kepada militer Myanmar dalam satu dekade terakhir, termasuk kemungkinan setelah kudeta 1 Februari 2021 yang memicu protes massal dan tindakan anarkis di negara itu.

Dalam laporan kelompok HAM itu menyebut, bahwa produsen senjata milik negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal milik negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah menyuplai peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang mereka katakan dimiliki oleh putra seorang menteri dalam pemerintahan militer.

Isi pengaduan itu juga menyebutkan, bahwa PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia telah mempromosikan dan kemungkinan menjual pistol, senapan serbu, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan lainnya kepada militer Myanmar dalam satu dekade terakhir, termasuk kemungkinan setelah kudeta 1 Februari 2021 yang memicu protes massal dan tindakan anarkis di negara itu.

Laporan mengenai keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar ini dihimpun dari investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor.

“Investigasi kami telah menemukan bukti-bukti memberatkan yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengejutkan,” kata Direktur MAP, Chris Gunness melalui siaran pers.

Masih menurut Reuters, PT Pindad dan PT PAL tidak segera menanggapi permintaan komentar. Direktur PT Pindad sebelumnya mengatakan kepada media bahwa mereka tidak menjual produk ke Myanmar sejak tahun 2016.

PT Dirgantara Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau pihak ketiga terkait.

Sementara itu, True North tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi profil perusahaan yang tidak bertanggal menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai “mitra strategis”.

Atas pengaduan itu, Marzuki Darusman mengatakan, bahwa Komnas HAM wajib menyelidiki. Mengingat bahwa perusahaan milik negara tunduk pada kontrol dan pengawasan pemerintah.

Pada bulan Mei, penasihat khusus PBB untuk Myanmar melaporkan bahwa militer Myanmar telah mengimpor senjata senilai setidaknya 1 miliar dolar Amerika sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India.

The post Tiga BUMN Indonesia Dituding Jual Senjata Ke Junta Myanmar, Difasilitasi Anak Menteri appeared first on Trigger Netmedia.

Melalui pernyataan langka, yang disetujui oleh 15 anggota negara, dewan meminta agar pertempuran di Myanmar segera dihentikan dan mendesak militer agar menahan diri.

Muncul sejumlah laporan bahwa terjadi penumpukan senjata berat dan pasukan di Negara Bagian Chin, memperlihatkan potensi serangan militer untuk mengusir kelompok milisi yang dibentuk usai militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi lewat kudeta 1 Februari.

“Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kelanjutan kekerasan baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka meminta supaya kekerasan segera dihentikan dan memastikan warga sipil aman,” tulis penyataan itu. Dinukil dari laman suara.com

Junta Myanmar tidak mengomentari situasi di Negara Bagian Chin, kawasan perbatasan bergejolak yang menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.

Myanmar lumpuh akibat protes dan kekerasan pascakudeta, sementara junta sedang berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak minoritas etnik yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebut “teroris”.

“Anggota Dewan Keamanan … kembali menegaskan keprihatinan mendalam mereka tentang perkembangan di Myanmar menyusul penetapan status darurat yang diberlakukan pada 1 Februari dan meminta militer untuk sepenuhnya menahan diri,” demikian pernyataan tersebut, yang disusun oleh Inggris.

“Mereka mendorong dialog dan rekonsiliasi yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar,” katanya.

Dewan juga menyerukan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke semua warga yang membutuhkan, perlindungan, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis.”

The post PBB Minta Militer Dan Milisi Di Myanmar Hentikan Pertempuran appeared first on Trigger Netmedia.

Menyadur Sky News, Minggu (31/10/2021),  sebuah video beredar yang memperlihatkan ratusan bangunan terbakar di kota Thantlang.

Api dan asap tebal terlihat membubung tinggi ke udara dari kota yang terletak di bagian barat laut Chin tersebut.

Seorang juru bicara pemerintah menyalahkan pasukan pemberontak karena menghasut pertempuran dan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Ia bahkan menyebut jika tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Myanmar adalah omong kosong dan dapat menghancurkan negara.

Media lokal dan aktivis mengatakan lebih dari 160 bangunan, termasuk setidaknya dua gereja, telah hancur akibat serangan sejak Jumat (29/10/2021).

Mereka juga mengklaim bahwa kobaran api muncul setelah pasukan pemerintah memberikan serangan karena mereka dicegat oleh pasukan pemberontak untuk memasuki wilayah tersebut.

Pasukan pemerintah Myanmar dicegat oleh kelompok milisi lokal, yang terdiri dari warga yang dilatih sebagai tentara.

Organisasi Hak Asasi Manusia Chin mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kebakaran telah menghancurkan setidaknya 200 rumah di Thantlang.

Pernyataan itu menambahkan: “Sebagian besar bangunan di jalan utama, yang memiliki kios-kios toko dan semua jenis bisnis, telah hancur.

“Tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Cara api menyala menunjukkan bahwa itu bukan hanya tembakan roket pembakar tetapi juga dengan sengaja membakar rumah dan bangunan secara manual.”

Belum ada laporan mengenai korban dari kebakaran tersebut.

Kebakaran itu terjadi setelah PBB dan kelompok hak asasi manusia baru-baru ini memperingatkan bahwa pemerintah sedang bersiap untuk melakukan operasi militer besar-besaran untuk mengklaim wilayah di negara bagian Chin, serta wilayah Magway dan Sagaing.

Penduduk di daerah tersebut telah melakukan perlawanan terhadap kekuasaan militer meskipun hanya memiliki senjata ringan, senapan berburu, dan senjata rakitan.

Badan bantuan kemanusiaan Inggris Save the Children mengatakan kantornya terjebak dalam penembakan dan mengungkapkan jika bangunan itu kemungkinan sengaja dibakar.

Thantlang sebelumnya menjadi sasaran serangan pemerintah, yang mengakibatkan lebih dari 10.000 penduduk mengungsi ke perbatasan di Mizoram, India.

Sumber : Suara.com

The post 160 Rumah Terbakar di Myanmar, Pemerintah Salahkan Kelompok Pemberontak appeared first on Trigger Netmedia.

Myanmar di tengah kondisi kacau sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintahan terpilih Suu Kyi.

“Kami mengulangi seruan kami agar segera membebaskan semua orang yang ditangkap secara sewenang-senang, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi,” kata Eri Kaneko, juru bicara Guterres.

Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada Rabu, seperti wartawan dan lainnya, yang menurut militer ditahan atas tuduhan penghasutan karena ikut terlibat dalam aksi protes, seperti dilansir media setempat.

Banyak penentang militer ditahan, beberapa di antaranya divonis, di bawah undang-undang yang mengkriminalisasi pernyataan, yang berpotensi menyebabkan ketakutan atau menyebarkan berita bohong. Suu Kyi disidang atas pelanggaran serupa, salah satunya dan kini masih ditahan.

“Kami masih sangat prihatin dengan kekerasan dan intimidasi yang masih berlangsung, termasuk penangkapan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan,” kata Kaneko.

Sumber : Suara.com

The post PBB Desak Junta Militer Myanmar Segera Bebaskan Aung San Suu Kyi appeared first on Trigger Netmedia.

Angkatan bersenjata menangkap pemimpin redaksi Kamayut Media tersebut bersama salah satu pendirinya, Hanthar Nyein, setelah menggerebek kantor mereka, 9 Maret 2021.

Keduanya dituduh menyebarkan komentar yang menimbulkan ketakutan, menyebarkan berita palsu atau menghasut pegawai pemerintah melakukan tindakan kriminal dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara.

Nathan dan Hanthar dilaporkan sempat disiksa saat di pusat interogasi, sebelum dipindahkan ke Penjara Insein.

Media lokal Myanmar Now melaporkan Hanthar Nyein masih ditahan saat berita ini dibuat.

Menurut kuasa hukum Nathan, Tin Zar Oo, penggugat dalam kasus tersebut mencabut dakwaan terhadap Nathan.

Kemudian, kata Tin, pengadilan memerintahkan pembebasan Nathan karena belum didakwa.

Tin mengungkapkan Nathan akan dideportasi ke AS pada Selasa, meskipun tetap harus menghabiskan Senin malam di pusat interogasi.

“Hari ini dia (Nathan) dites Covid-19 dan dia akan terbang pulang besok apabila bebas Covid-19—langsung ke AS, sebagaimana kami diberitahu,” kata Tin dikutip dari Myanmar Now, Senin.

Jurnalis berkewarganegaraan AS lain yang ditahan rezim militer yakni redaktur pelaksana media lokal, Frontier Myanmar, bernama Danny Fenster.

Danny ditahan tidak lama sebelum dia dijadwalkan naik pesawat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, 24 Mei 2021.

Pejabat Kedutaan Besar AS di Myanmar diberi izin mengunjungi Nathan secara virtual, tetapi tidak diperbolehkan kontak dengan Danny.

Departemen Luar Negeri AS menyebut penangkapan dan penahanan jurnalis di Myanmar sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi yang tidak dapat diterima.

Rezim kudeta Myanmar juga menahan jurnalis Jepang, Yuki Kitazumi, pada April.

Yuki dituduh menyebarkan berita bohong, hingga akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Tokyo pada Mei 2021.

Pada bulan Maret, Robert Bociaga, seorang reporter asal Polandia juga ditangkap di Negara Bagian Shan dan kemudian dideportasi beberapa minggu setelahnya tanpa dakwaan hukum.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Sumber : Suara.com

The post Berbulan-bulan Ditahan Junta Militer Myanmar, Jurnalis AS Akhirnya Dibebaskan appeared first on Trigger Netmedia.

Juru bicara Tentara Independen Kachin, salah satu kelompok pemberontak paling kuat di negara bagian Kachin yang berbatasan dengan China, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa insiden itu terjadi selama serangan udara oleh militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw.

“Tatmadaw melancarkan serangan udara beberapa hari lalu, tetapi aksi hari ini mencakup tiga jet tempur dan satu helikopter. Kami menembak jatuh helikopter itu sekitar pukul 10 pagi hari ini,” kata Kolonel Naw Bu, petugas informasi kelompok pemberontak itu.

Dia menolak mengatakan jenis senjata apa yang digunakan untuk menembak jatuh helikopter militer.

Naw Bu mengklaim bahwa serangan udara menargetkan bukit Alaw Bun di Kota Moemauk, dekat perbatasan Myanmar-China di Kachin, yang dianggap oleh kedua belah pihak penting secara strategis untuk mendapatkan kekuasaan militer atas daerah sekitarnya.

Seorang mahasiswa kedokteran, yang merupakan penduduk Yangon, tetapi sekarang sedang menunggu pelatihan tempur di negara bagian Kachin, mengaku menyaksikan penembakan helikopter tersebut.

“Helikopter itu terkena rudal portabel FN-6 yang ditembakkan oleh pejuang Kachin. Helikopter itu terbakar di langit dan jatuh di dekat sebuah desa,” kata mahasiswa itu kepada Anadolu Agency melalui telepon pada Senin, tanpa menyebut nama.

Pihak militer belum membuat pengumuman apa pun atas insiden tersebut.

Myanmar telah mengalami pergolakan sejak 1 Februari ketika kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dalam kudeta pertama negara itu sejak 1988.

Junta juga menahan Suu Kyi, Myint, dan 3.555 orang lainnya setelah kudeta tersebut, mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan umum November tahun lalu, tetapi militer mengatakan kecurangan dalam pemilu telah memaksanya untuk merebut kekuasaan.

Menurut Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota di seluruh negeri dan telah menewaskan total 765 pengunjuk rasa sejauh ini.

PBB dan kelompok hak asasi telah menyatakan keprihatinan atas penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh junta militer terhadap pengunjuk rasa tidak bersenjata.

Sumber : Suara.com

The post Pemberontak Klaim Tembak Jatuh Helikopter Junta Militer Myanmar appeared first on Trigger Netmedia.

Kelompok gerilyawan tersebut adalah The Arakan Army, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA).

Ketiga organisasi bersenjata itu bersepakat membentuk Brotherhood Alliance, untuk melawan junta militer yang telah membunuh 510 demonstran.

Arakan Army atau AA adalah salah satu kekuatan paling tangguh yang menghadapi militer Myanmar selama dua tahun terakhir.

Pertempuran antara AA dan militer Myanmar alias Tatmadaw terus meningkat dari November 2018 hingga awal November 2020.

Konflik tersebut menyebabkan ratusan korban sipil dan menyebabkan lebih dari 200.000 penduduk mengungsi.

Rezim baru-baru ini mencabut AA dari daftar kelompok “teroris”, setelah pertempuran antara kedua belah pihak dihentikan pada November.

Juru bicara AA Khaing Thukha mengatakan kepada The Irrawaddy, sudah saatnya organisasi etnis bergandengan tangan untuk melindungi warga sipil yang ditindas rezim militer.

“Kita harus melakukan yang terbaik untuk melindungi nyawa dan harta benda orang-orang yang tertindas,” katanya.

Mereka mendesak para pemimpin kudeta untuk berdialog dan menyelesaikan krisis dengan cara politik, karena orang-orang di seluruh negeri telah menyerukan diakhirinya kekuasaan militer, pembebasan semua pemimpin sipil dan tahanan lainnya.

AA, TNLA dan MNDAA memperingatkan militer bahwa mereka akan bergabung dengan organisasi etnis bersenjata lain dan pendukung pro-demokrasi, untuk mempertahankan diri dari penumpasan brutal rezim jika kekerasan berlanjut.

Terlepas dari tindakan keras mematikan yang dilakukan militer terhadap demonstran anti-kudeta, demonstran di terus turun ke jalan untuk menentang kekuasaan militer.

Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), militer telah menahan 2.574 orang, termasuk Penasihat Negara Myanmar Daw Aung San Suu Kyi, politisi, aktivis, dan pendukung pro-demokrasi lainnya.

“Mereka memperlakukan warga sipil dengan sangat kejam. Warga sipil yang tidak bersalah ditembak secara brutal dan dibunuh oleh militer setiap hari. Penangkapan dan penjarahan sewenang-wenang terhadap properti orang-orang meningkat. Kami mengutuk keras tindakan tidak manusiawi dari tentara dan polisi Burma.” ujar Khaing Thukha.

Sebelum kudeta, Aliansi Persaudaraan telah merundingkan perjanjian bilateral individu antara setiap anggota dan militer untuk menghentikan pertempuran, dan mengumumkan gencatan senjata sepihak untuk mendukung negosiasi.

Setelah kudeta militer, mereka memperpanjang gencatan senjata sepihak hingga 31 Maret.

“Kami mengutuk tindakan keras tersebut. Kami juga berduka bersama dengan keluarga para pengunjuk rasa yang tewas.” ujar juru bicara TNLA Mayor Mai Aik Kyaw.

Mai Aik Kyaw mengatakan Persaudaraan Persaudaraan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri gencatan senjata sepihak.

TNLA mengatakan militer bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, termasuk penembakan dan pembunuhan warga sipil.

Mai Aik Kyaw menambahkan bahwa kelompoknya akan terus bekerja dengan anggota aliansi lainnya untuk melindungi warga sipil.

Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) telah melancarkan serangan terhadap militer dan polisi di Negara Bagian Kachin dan Negara Bagian Shan utara sejak 11 Maret, dengan mengatakan bahwa mereka mendukung rakyat.

Tindakan itu dilakukan setelah dua warga sipil ditembak mati dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa anti-rezim di ibu kota Negara Bagian Kachin, Myitkyina, pada 8 Maret.

Baru-baru ini, Brigade 5 Serikat Nasional Karen (KNU) menyerbu pangkalan militer di distrik Papun, Negara Bagian Karen. KNU dan beberapa organisasi etnis bersenjata lainnya juga menolak undangan rezim untuk menghadiri Hari Angkatan Bersenjata Sabtu lalu.

Pemimpin KNU Padoh Saw Mutu Say Poe mengatakan kelompoknya akan bertemu dengan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing hanya ketika pasukan Tatmadaw berhenti membunuh warga sipil dan membebaskan semua tahanan yang ditangkap setelah kudeta.

The post 510 Demonstran Dibunuh, 3 Kelompok Gerilyawan Gabung Lawan Junta Myanmar appeared first on Trigger Netmedia.

Menyadur The Irrawady, Rabu (10/3/2021) Ko Zaw Myat Lin ditangkap oleh militer dalam sebuah penggerebekan pada Senin malam.

Zaw Myat Lin bekerja sebagai penanggung jawab atas Institut Kejuruan Suu di Kotapraja Shwe Pyi Thar di wilayah Yangon.

Kabar kematian Zaw Myat beredar setelah keluarganya diberitahu tentang kematiannya pada Selasa sore oleh polisi.

Polisi pada saat itu meminta istrinya untuk mengidentifikasi jasadnya di rumah sakit militer Mingaladon.

Saat penggerebekan, tiga pelajar dan tiga warga sekitar ditangkap. Komputer, kendaraan, telepon dan uang di insititut tersebut disita, menurut Ko Min Wai, seorang guru sukarela di sekolah tersebut.

Institut tersebut merupakan sekolah gratis yang menawarkan kursus pelatihan komputer, bahasa, dan mekanik kepada kaum muda di Shwe Pyi Thar.

Ko Min Wai mengatakan, menurut istri almarhum, Ko Zaw Myat Lin mengalami luka parah di bagian perut.

Menurut keterangan militer, Ko Zaw Myat Lin terluka oleh benda runcing saat dia memanjat pagar ketika mencoba melarikan diri dari penangkapan.

“Itu tidak mungkin,” kata Ko Min Wai. “Saya tidak tahan ini. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada warga sipil tak bersenjata? Bahkan saya menangis setelah mendengar kematian yang mengejutkan ini.”

Militer menolak menyerahkan jenazah dan meminta keluarga itu kembali pada Rabu pagi untuk pemakaman, menurut keterangan Ko Min Wai.

Ko Zaw Myat Lin meninggalkan istri dan seorang putra.

Ba Myo Thein, seorang anggota majelis tinggi parlemen yang dibubarkan menuturkan jika Zaw Myat Lin merupakan kader yang sangat aktif.

“Dia terus berpartisipasi dalam protes,” kata Ba Myo Thein dikutip dari Al Jazeera.

Zaw Myat Linn adalah pejabat NLD kedua yang tewas dalam tahanan dalam beberapa hari terakhir. Khin Maung Latt, yang bekerja sebagai manajer kampanye untuk anggota parlemen NLD terpilih pada tahun 2020, meninggal setelah dia ditangkap pada hari Sabtu.

Myanmar jatuh ke dalam krisis pada 1 Februari ketika tentara menahan pemerintah dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan melalui kudeta.

Protes terjadi hampir setiap hari sejak itu dan banyak pegawai negeri dan pekerja sektor swasta mogok kerja sebagai bagian dari gerakan pembangkangan sipil massal.

Perlawanan terhadap pemerintahan militer mendorong tindakan keras dari aparat. Banyak demonstran ditangkap selama jam malam malam dan pemadaman internet yang kini telah diberlakukan selama 24 malam.

Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dalam tindakan keras itu dan hampir 2.000 ditahan, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang telah melacak penangkapan sejak kudeta.

Sumber : Suara.com

The post Terjadi Lagi, Anggota Partai Demokrasi Myanmar Dilaporkan Tewas dalam Tahanan appeared first on Trigger Netmedia.

Menyadur Sky News, Rabu (10/3/2021) dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, Ari Ben-Menashe akan disewa junta Myanmar untuk menjelaskan “situasi sebenarnya” di negara tersebut.

Itu terjadi setelah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 ditangkap sejak 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi.

Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington.

Mantan pedagang senjata tersebut juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perusahaan yang berbasis di Montreal akan “membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut,” jelas dokumen tersebut.

Pria kelahiran Teheran tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa dia ditugaskan untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.

Dia menambahkan bahwa para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama melakukan genosida.

Kabar tersebut langsung mendapat kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.

“Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan.” ujar John Sifton.

Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan: “Ada sangat sedikit pelobi di dunia yang dengan jelas akan merampas uang dari tangan berdarah seperti junta militer Myanmar, tetapi mereka rupanya memecahkan cetakan ketika mereka mengeruk sejenisnya seperti Ari Ben-Menashe – yang sebelumnya mewakili para pemimpin militer Sudan Selatan yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mendiang Robert Mugabe, diktator brutal Zimbabwe.

“Satu-satunya kabar baik adalah para jenderal Myanmar mungkin tidak akan mendapatkan uang mereka karena tidak ada jumlah lobi yang dapat menutupi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di negara mereka.” sambungnya.

Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah akan membayar perusahaannya 2 juta dolar atau sekitar Rp 28,8 miliar.

Tapi karena Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, dokumen tersebut mengatakan pembayaran akan dilakukan “jika diizinkan secara hukum”.

Baca Juga:Dewan Militer Myanmar Beredel 5 Media, Ada Editor yang Ditangkap

Perjanjian tersebut diserahkan pada hari Senin ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan dipublikasikan secara online.

Sementara itu, pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar sanksi AS yang dijatuhkan pada Myanmar.

“Sejauh ia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS,” kata Peter Kucik, mantan penasihat sanksi senior di Departemen Keuangan AS.

Departemen Keuangan AS menolak berkomentar.

Ben-Menashe mengatakan dia telah menerima nasihat hukum bahwa dia akan membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran.

Dia mengatakan dia tidak akan melanggar hukum dengan melobi pemerintah militer.

“Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya,” katanya, seraya menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Departemen Keuangan.

Sumber : Suara.com

The post Junta Myanmar Bayar Pelobi Israel Rp 28 M untuk Jelaskan “Situasi Nyata” ke AS appeared first on Trigger Netmedia.