# intervensi Archives - Trigger Netmedia

Dugaan Intervensi Jelang Pemilu 2024, Kepala BIN Didesak Mundur

TriggerNetMedia — Mon, 20 Nov 2023 19:25:18 +0000

triggernetmedia.com – Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan diminta netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, muncul isu adanya keterlibatan mantan Wakapolri tahun 2015 itu tidak netral dalam pesta demokrasi yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini.

“Kami melihat ada wacana yang berkembang di masyarakat, bahwa Kepala BIN terlibat jauh di proses Pemilu 2024,” kata aktivis ’98, Wignyo Prasetyo saat ditemui di Solo, Senin (20/11/2023).

Dengan munculnya isu tersebut, lanjut Wignyo, dia meminta mantan jendral polisi bintang empat itu untuk menegaskan netralitasnya di tengah meningkatnya suhu politik Bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada pak Budi Gunawan untuk menyatakan dirinya netral di hadapan publik melalui media massa bahwa memang benar beliau netral,” tegas Wignyo.

Namun, dengan munculnya isu tersebut, dia mendesak agar Budi Gunawan mundur dari jabatannya. Menurutnya, itu tindakan ksatria yang mampu mengembalikan kepercayaan publik.

“Jika dia mundur, Itu lebih ksatria,” tandas mantan tahanan politik orde baru itu.

Sebelumnya, dugaan intervensi muncul di beberapa wilayah, termasuk Kota Solo.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dikagetkan setelah mendapat laporan adanya jika kantor DPC PDIP Solo yang berada di Jalan Hasanudin, Brengosan Solo di patroli aparat kepolisian.

“Barusan saja saya dikirimi foto kalau kantor DPC di patroli polisi. Kejadiannya itu tadi siang” terang Rudy saat ditemui dikediamannya, Rabu (8/11/2023) sore.

Rudy menjelaskan itu merupakan hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC, itukan hal yang tidak wajar.

“Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara,” ucapnya. Seperti dinukil dari Suara.com.

Rudy pun menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN bisa bertindak netral.

The post Dugaan Intervensi Jelang Pemilu 2024, Kepala BIN Didesak Mundur appeared first on Trigger Netmedia.

Tindakan Mayor Dedi Hasibuan Dikutuk oleh Panglima TNI dan Sedang Dalam Penyelidikan

TriggerNetMedia — Tue, 08 Aug 2023 05:14:56 +0000

triggernetmedia.com – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana Yudo Margono, dengan tegas mengutuk tindakan Mayor Dedi Hasibuan, menyatakan bahwa tindakannya melanggar peraturan dan tidak dilakukan atas nama institusi.

Kejadian ini terjadi pada 5 Agustus 2023, saat Mayor Dedi dan sekitar 40 prajurit TNI menggeruduk Markas Kepolisian Metropolitan Medan (Polrestabes Medan).

Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa tidak akan ada impunitas untuk tindakan semacam ini dan tidak ada upaya untuk menutupi insiden tersebut.

Ia menekankan bahwa telah menyampaikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer tidak akan ditoleransi. “Akan ada konsekuensi, tanpa pengecualian,” ujar beliau dalam konferensi pers di Markas Pasukan Pengamanan Presiden di Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Laksamana Margono menjelaskan bahwa tindakan Mayor Dedi Hasibuan tidak dilakukan atas nama Komando Daerah Militer (Pangdam) Sumatera Utara (Pangdam Bukit Barisan) atau Komando Daerah Militer (Kodam).

Beliau memberi perintah kepada Pangdam dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap perilaku Mayor Dedi.

Juru bicara dari Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Rico Julyanto Siagian, mengonfirmasi bahwa Pangdam Mayor Jenderal Achmad Daniel Chardin telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan Mayor Dedi.

“Pangdam telah memerintahkan kami untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Kolonel Siagian.

Kolonel Siagian menginformasikan bahwa saat ini Mayor Dedi dan beberapa personel lain sedang diperiksa oleh Tim Intelijen (Sintel) Kodam.

“Kami sedang mendapatkan keterangan dari Mayor Dedi dan puluhan personel lain terkait masalah ini. Mereka sedang diperiksa oleh tim Sintel di Kodam,” jelasnya.

Kejadian di Markas Kepolisian Metropolitan Medan terjadi pada 5 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB. Mayor Dedi Hasibuan, didampingi oleh 40 prajurit TNI berpakaian loreng hijau-hitam dari Kodam I Bukit Barisan, dilaporkan mengunjungi Unit Reserse Kriminal Polrestabes Medan.

Sebagai Penasehat Hukum dari Kesatuan Hukum Militer Daerah (Kumdam I/Bukit Barisan), Mayor Dedi menuntut pertemuan dengan kepala unit tersebut, Komisaris Polisi Teuku Fathir Mustafa.

Ia mempertanyakan kewenangan penyidik untuk menahan saudaranya yang dikenal sebagai ARH, yang terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Ketegangan meningkat selama pertemuan tersebut ketika Mayor Dedi mendesak penyidik untuk melepaskan ARH dari tahanan. Penyidik akhirnya melepaskan ARH pada malam hari.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut tindakan Mayor Dedi Hasibuan sebagai campur tangan terang-terangan oleh TNI dalam kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), IPW juga menegaskan bahwa perilaku ini merupakan pelanggaran disiplin militer.

Sugeng, juru bicara Indonesia Police Watch, merilis pernyataan pada 7 Agustus 2023 yang mengutuk tindakan Mayor Dedi dan menyerukan sanksi disiplin.

“Tindakan Mayor Dedi Hasibuan merupakan campur tangan terang-terangan terhadap kewenangan Polri. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran disiplin militer,” tegas Sugeng dalam siaran pers tertulis.

sumber berita: berbagai sumber

The post Tindakan Mayor Dedi Hasibuan Dikutuk oleh Panglima TNI dan Sedang Dalam Penyelidikan appeared first on Trigger Netmedia.

Koalisi Masyarakat Sipil Janji Kawal Nilai Integritas dalam Pemilu

TriggerNetMedia — Tue, 03 Jan 2023 00:40:35 +0000

triggernetmedia.com – Koalisi Masyarakat Sipil memastikan bakal terus bergerak untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar mengedepankan nilai integritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana selaku perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

“Pada intinya, Koalisi akan terus bergerak untuk memastikan penyelenggaraan pemilu benar-benar mengedepankan nilai integritas, bukan justru diwarnai praktik intervensi, intimidasi, maupun manipulasi,” kata Kurnia pada Senin (2/1/2023).

Ia mengemukakan hal tersebut setelah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait langkah lanjutan pengawalan isu dugaan kecurangan dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil membuka pos pengaduan dugaan kecurangan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual partai politik.

Tak berselang lama, Koalisi Masyarakat Sipil menerima informasi dan bukti yang mengarah pada kecurangan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual partai politik dari masyarakat.

“Kami mendatangi LPSK untuk meminta ada perlindungan yang melekat pada pelapor-pelapor tersebut,” ucapnya. Dinukil dari laman suara.com.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad D Sutrisno membantah melakukan intimidasi kepada anggota sekretariat KPU di tingkat provinsi untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.

“Tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui panggilan video pada 7 November 2022 itu tidak benar karena setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi,” ujar Bermad saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/12/2022).

The post Koalisi Masyarakat Sipil Janji Kawal Nilai Integritas dalam Pemilu appeared first on Trigger Netmedia.

Harga Pupuk Mahal, Pemerintah Dituntut Lakukan Intervensi

TriggerNetMedia — Fri, 18 Feb 2022 09:51:03 +0000

triggernetmedia.com – Pemerintah diminta segera bergerak demi menekan harga pupuk mahal di pasaran dengan melakukan intervensi salah satunya dengan menekan komponen biaya produksi pupuk.

“Produksi pupuk ini bahan bakunya ada namanya gas, gas sendiri yang namanya pemerintah itu masih memberikan patokan harga pasar internasional pada hari ini. Sebetulnya untuk subsidi masyarakat miskin, logikanya kalau ini dari negara untuk rakyat kan harganya dibikin harga khusus,” ungkap Firman dalam keterangannya di Jakarta,melansir suara.com, Jumat (18/2/2022).

Gas sebagai bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi pupuk, sehingga, pemerintah dapat menetapkan harga gas secara khusus kepada produsen yang digunakan untuk memproduksi pupuk subsidi.

Terlepas dari itu, adanya permintaan yang tinggi bahan baku pupuk di seluruh dunia setelah ekonomi global mulai pulih secara perlahan, mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku pupuk seperti KCL dan juga fosfat.

Firman mengatakan saat ini terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersil atau nonsubsidi.

Hal ini menjadi kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan penyelewengan stok pupuk bersubsidi yang dijual sebagai pupuk komersil.

Ia mengaku kerap mendapatkan laporan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penyelewengan itu, biasa terjadi dari Lini 3 atau level distributor hingga penyaluran kepada petani.

“Tata kelola ini yang dari Lini 3 ke bawah harus ditata ulang, dibenahi, data itu harus valid. Kalau saya lihat perusahaan pupuk besar itu tidak berani main-main di situ, kalau mau manipulasi tidak berani apalagi BUMN besar tidak berani. Tapi setelah sampai di Lini 3 itu ada yang main-main, itu yang tertangkap itu mainannya di tingkat bawah,” kata Firman.

The post Harga Pupuk Mahal, Pemerintah Dituntut Lakukan Intervensi appeared first on Trigger Netmedia.