Layanan tersebut memungkinkan masyarakat membuat laporan kehilangan maupun tindak pidana melalui telepon seluler, tanpa harus datang langsung ke kantor polisi.

Perwira Urusan Administrasi dan Tata Usaha SPKT Polda Metro Jaya, Sudjatmiko, mengatakan pelaporan daring akan mencakup dua jenis laporan utama, yakni laporan kehilangan dan laporan tindak pidana.

“Laporan online ini meliputi laporan kehilangan dan laporan tindak pidana,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Namun, tidak semua laporan kehilangan dapat diproses sepenuhnya secara daring. Untuk kasus tertentu, seperti kehilangan sertifikat dan BPKB, pelapor tetap diwajibkan datang langsung ke kantor polisi guna melengkapi administrasi dan verifikasi.

Dalam sistem ini, masyarakat juga harus mengunggah dokumen pendukung. Jika dokumen tidak sesuai atau tidak jelas, laporan dapat ditolak dan diminta untuk diperbaiki.

Selain itu, laporan tindak pidana akan melalui proses verifikasi awal melalui konseling dengan petugas guna memastikan peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur pidana.

Polri menegaskan layanan ini tidak dipungut biaya dan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses serta transparansi layanan kepolisian.

The post Polri Siapkan Pelaporan Online, Ini Jenis Layanan yang Tersedia appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Dishub Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, mengatakan bahwa layanan CCTV daring ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat bisa langsung melihat kondisi jalan di Pontianak tanpa menunggu laporan atau menebak situasi di lapangan. Semuanya bisa diakses secara mudah lewat kanal YouTube CCTV Dishub Kota Pontianak,” ujarnya di Pontianak, Selasa (4/11/2025).

Melalui tautan https://www.youtube.com/@CCTVDISHUBKOTAPONTIANAK/streams, masyarakat dapat memilih sejumlah titik strategis pemantauan, antara lain Simpang Tanjung Raya, Pasar Flamboyan, Simpang Hotel Garuda, Simpang Tanjung Hulu, Jalan Imam Bonjol depan SPBU, Simpang Pattimura, Simpang Pajak Ahmad Yani, hingga Bundaran Kota Baru dan Bundaran Digulis.

Yuli menuturkan, layanan ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, tetapi juga mendukung pengawasan lalu lintas secara digital.

“Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan agar lebih efisien, terutama pada jam-jam padat. Dari sisi Dishub, kami juga dapat lebih cepat merespons kepadatan atau gangguan lalu lintas di titik tertentu,” katanya.

Dishub Pontianak, lanjut Yuli, akan terus menambah titik pantauan CCTV serta memperkuat integrasi data untuk mendukung sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi.

“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini, sekaligus bersama-sama menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman di Kota Pontianak,” pungkasnya.

Inovasi ini menjadi bagian dari implementasi program Smart City di Kota Pontianak yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

The post Dishub Pontianak Siarkan Kondisi Lalu Lintas Secara Langsung Lewat YouTube appeared first on Trigger Netmedia.

“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola yang efisien, transparan, dan terintegrasi,” ujar Bahasan.
“Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan publik, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.”

Menurutnya, berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar dan dari retribusi daerah Rp151,1 miliar. Untuk mencapai target itu, Pemkot dituntut bekerja profesional, adaptif, dan kreatif.

Bahasan juga menegaskan, pajak dan retribusi daerah bukan sekadar angka, tetapi sumber penting untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi masyarakat.
Ia pun memberikan lima arahan strategis bagi TP2DD, yaitu:

1. Menyusun roadmap digitalisasi yang jelas.

2. Memperkuat kolaborasi antarinstansi dan lembaga keuangan.

3. Meningkatkan kapasitas SDM digital.

4. Mendorong literasi digital masyarakat.

5. Memberikan insentif bagi pelaku pendukung digitalisasi.

“Percepatan digitalisasi bukan pekerjaan sehari dua hari. Butuh komitmen dan kerja sama semua pihak agar hasilnya nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menilai TP2DD berperan penting sebagai forum kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Pontianak punya potensi besar karena infrastruktur digitalnya sudah cukup siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan. Yang perlu kita tingkatkan adalah sinergi dan implementasi program di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi digitalisasi di daerah. Pontianak bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan,” jelasnya.

Dengan semangat kolaboratif ini, TP2DD Kota Pontianak diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan PAD dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

The post Pontianak Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Kolaborasi TP2DD appeared first on Trigger Netmedia.

Lewat program ini, masyarakat tidak lagi repot datang ke kantor Disdukcapil. Petugas justru yang turun langsung ke kampus, asrama, maupun tempat kerja untuk membantu proses pendaftaran.

Ferdita, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang menggagas ide ini, menjelaskan bahwa program lahir dari kebutuhan mendesak memperbarui data penduduk nonpermanen, seperti mahasiswa dan pekerja dari luar daerah. “Pontianak adalah kota pendidikan, banyak warga dari luar yang tinggal di sini. Data mereka penting untuk pembangunan,” jelasnya.

Sejak awal September 2025, Disdukcapil telah bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura untuk menjalankan layanan ini. Program juga mendapat masukan dari berbagai pihak melalui Forum Konsultasi Publik, mulai dari lembaga pemerintah, Ombudsman RI, organisasi masyarakat, akademisi, hingga media.

Tujuannya jelas: data kependudukan lebih akurat, kesadaran masyarakat meningkat, dan perencanaan pembangunan kota bisa lebih tepat sasaran.

“Jemput Perman bukan hanya soal pelayanan cepat, tapi komitmen menghadirkan administrasi kependudukan yang tertib dan berkelanjutan,” tegas Ferdita.

The post Disdukcapil Pontianak Luncurkan Inovasi “Jemput Perman” untuk Penduduk Nonpermanen appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani, menyatakan bahwa PECI HAJI merupakan bentuk nyata pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan yang berhak atas identitas hukum sejak dini.

“Melalui PECI HAJI, anak-anak bisa mendapatkan KIA langsung di sekolah tanpa harus ke kantor kami. Ini sangat membantu orang tua yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses,” ujar Erma.

Saat ini sudah 118.557 anak atau sebesar 63.45% anak Pontianak telah memiliki KIA. Melalui inovasi PECI HAJI, Disdukcapil Kota Pontianak menargetkan pemerataan kepemilikan KIA dan percepatan pendataan penduduk usia dini.

Inovasi ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong digitalisasi data kependudukan dan efisiensi layanan publik, di mana kehadiran layanan langsung di sekolah membuat proses lebih cepat dan hemat waktu.

Layanan PECI HAJI dijadwalkan secara rutin setiap hari Selasa di sekolah-sekolah, dan secara berkala hadir di ruang publik seperti Car Free Day pada minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulannya. Bahkan, ke depan akan hadir dalam format “PECI HAJI Goes to Mall” untuk menjangkau lebih banyak keluarga di lokasi yang strategis dan ramah anak.

Tak hanya sebagai dokumen, KIA juga diupayakan memiliki manfaat ekonomi. Disdukcapil telah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM untuk membuka peluang program diskon dan benefit khusus bagi pemegang KIA. Ini menjadikan KIA sebagai bagian dari ekosistem perlindungan dan pemberdayaan anak, sekaligus mendorong orang tua agar lebih aktif mengurus dokumen identitas anak mereka.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, PECI HAJI terus berkembang melalui kerja sama lintas sektor, terutama dengan sekolah dan dunia usaha. Inovasi ini menjadi bukti bahwa reformasi pelayanan publik tidak harus rumit—cukup menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dengan pendekatan humanis, adaptif, dan kolaboratif.

“Kami ingin anak-anak di Pontianak merasa diperhatikan sejak dini. Identitas resmi adalah hak mereka, dan negara wajib memfasilitasinya. PECI HAJI adalah wujud komitmen itu,” tegas Erma.

The post Inovasi Layanan PECI HAJI Dorong Akses Identitas Anak Lebih Cepat dan Inklusif di Pontianak appeared first on Trigger Netmedia.

The post BBPOM Pontianak Siap berinovasi Menuju WBBM appeared first on Trigger Netmedia.