Kepala Bidang Riset dan Inovasi BAPPERIDA Pontianak, Eko Prihandono, menyebut persoalan air bukan sekadar isu teknis. “Air adalah identitas Pontianak. Tantangannya adalah mengelola air agar menjadi bagian dari sistem kota yang adaptif, bukan ancaman tahunan,” ujarnya dalam diskusi RISE di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Kajian terbaru menunjukkan hampir seluruh wilayah kota memiliki potensi genangan. Dalam simulasi 50 tahun mendatang, banjir dengan kedalaman lebih dari setengah meter diproyeksikan meningkat 17 persen jika tidak ada intervensi. Risiko tersebut diperparah oleh penurunan muka tanah dan berkurangnya lahan resapan akibat ekspansi permukiman.

Untuk menekan dampak tersebut, pemerintah kota mengandalkan kombinasi pendekatan struktural dan nonstruktural. Selain memperkuat sistem drainase sepanjang lebih dari 600 kilometer, Pemkot mengoperasikan pompa banjir, menata pintu air, serta mendorong gotong royong warga membersihkan saluran air.

Pendekatan berbasis alam juga diperluas melalui restorasi lahan basah, penambahan ruang terbuka hijau, dan integrasi isu perubahan iklim dalam dokumen perencanaan daerah. “Ketangguhan kota tidak cukup dibangun dengan pompa dan tanggul. Dibutuhkan kolaborasi dan perubahan perilaku warga,” ujar Eko.

The post Kota Delta, Pontianak Siapkan Strategi Adaptasi Hadapi Risiko Banjir appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menerangkan, berdasarkan target yang diamanahkan pemerintah pusat, Kota Pontianak perlu mendorong pengelolaan sampah, salah satunya dengan membangun konsep infrastruktur hijau.

“Penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada pengelolaan tapi juga konsep infrastruktur hijau dalam berbagai sektor, terutama sanitas,” katanya belum lama ini.

Firayanta menilai, pengembangan infrastruktur hijau sangat relevan bagi kebutuhan tata ruang Kota Pontianak.

Infrastruktur hijau sendiri, lanjutnya, adalah pendekatan yang memanfaatkan proses alami dalam mengelola air hujan dan risiko banjir.

“Dengan penerapan konsep (infrastruktur hijau) ini, kita tidak hanya memperbaiki sanitasi dan pengolahan limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap perubahan iklim,” tuturnya.

Agenda ini juga digelar untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, juga untuk menyelaraskan dengan poin visi dan misi Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan. Firayanta menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sampah dengan baik, sehingga lingkungan kita tetap bersih dan sehat,” imbuhnya.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kota Pontianak.

Kepala Dinas PUPR juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pembinaan ini dalam kehidupan sehari-hari, serta turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

“Diharapkan dapat terbentuk kesadaran dan kepedulian yang tinggi di tengah masyarakat untuk menjaga kebersihan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Pontianak,” pungkasnya.

The post Infrastruktur Hijau, Konsep Pemkot Pontianak Atasi Pengelolaan Sampah appeared first on Trigger Netmedia.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, indikator sasaran visi disusun dengan supervisi dari Pemprov Kalbar untuk memastikan keselarasan tolok ukur dan target capaian tingkat kota dengan tingkat provinsi serta mengacu pada target capaian nasional.

“Sedangkan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama Kota Pontianak diformulasikan dengan mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dengan tetap mempertimbangkan batasan kewenangan dan peran yang dimiliki pemerintah daerah,” ujarnya usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda RPJPD Kota Pontianak 2025-2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (17/7).

Kemudian, lanjut Ani Sofian, RPJPD Kota Pontianak 2025-2045 juga telah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis tingkat kota, regional, nasional maupun global.

Ia memaparkan langkah dalam menangani permasalahan banjir atau genangan dan transportasi publik, yakni mewujudkan manajemen wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui penyediaan infrastruktur hijau.

“Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai, peningkatan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, transportasi umum yang terintegrasi dan konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan,” sebutnya.

Dia juga menyebut beberapa isu seperti perubahan iklim dan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, urbanisasi dan pemgembangan wilayah, tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan dan energi serta terkait perlindungan dan perkembangan sosial budaya masyarakat.

“Keseluruhannya telah diidentifikasi pada RPJPD Kota Pontianak tahun 2025-2045 sehingga dapat dicari akar permasalahan dan gambaran solusi pemecahan masalahnya,” ungkap Ani Sofian.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Pontianak, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis Kota Pontianak yang menjadi fokus pihaknya.

Di antaranya, adaptasi perubahan iklim, penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai, penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penegakan peraturan daerah, transportasi umum yang terintegrasi, konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan, penyediaan air bersih layak minum, penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.

“Termasuk sanitasi yang layak dan aman, ekonomi sirkuler, ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW, peningkatan kualitas SDM aparatur dan sebagainya,” pungkasnya.

The post Infrastruktur Hijau Solusi Atasi Isu Lingkungan appeared first on Trigger Netmedia.