The post Nezar Patria: Mineral Kritis Harus Jadi Senjata Diplomasi Indonesia di Era AI appeared first on Trigger Netmedia.

Modi mengatakan Indonesia dan India memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang meraih kemerdekaan pada periode yang hampir bersamaan. Menurut dia, kedua negara kini juga memiliki visi jangka panjang yang sejalan.

“Sebagai bangsa yang baru merdeka, perjalanan yang kita mulai bersama di waktu yang sama, akan segera membawa kita pada 100 tahun kemerdekaan kita bersama,” ujar Modi.

Ia menyebut Indonesia tengah menargetkan terwujudnya Indonesia Emas 2045, sementara India menjalankan visi Viksit Bharat 2047 atau India Maju 2047.

“Indonesia melangkah menuju visi ambisius Indonesia Emas 2045, dan India sedang bekerja menuju visi Viksit Bharat 2047 atau India Maju 2047 dengan keyakinan,” katanya.

Menurut Modi, kesamaan arah pembangunan tersebut menjadi modal kuat untuk mempererat kemitraan strategis kedua negara. Ia menilai Indonesia dan India memiliki sejumlah keunggulan bersama, mulai dari bonus demografi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hingga posisi sebagai negara maritim yang strategis.

“Kita dapat menjadi mitra dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi ini. Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Kita di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Kedua negara adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara kuat dari Global South, dan kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan,” ujarnya.

Modi juga mengungkapkan bahwa penguatan kerja sama kedua negara telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Mari kita menjadi mitra satu sama lain, dan teman satu sama lain dalam perjalanan ini. Berdasarkan visi inilah Presiden Prabowo dan saya telah melakukan diskusi mendalam. Tujuan kita sangat jelas. Niat baik dan kepercayaan antara India dan Indonesia harus diubah menjadi peluang baru bagi rakyat kita,” katanya.

The post India Nyatakan Siap Dukung Visi Indonesia Emas 2045 appeared first on Trigger Netmedia.

Edi mengajak seluruh bidan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut dia, bidan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi sekaligus menyiapkan generasi penerus bangsa.

“Saya mengucapkan selamat HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia. Semoga seluruh bidan senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kesejahteraan dalam menjalankan pengabdiannya. Mari bersama-sama mewujudkan ibu sehat dan anak sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Pontianak, jumlah kelahiran pada 2025 mencapai sekitar 11.667 jiwa. Edi menilai angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas.

Menurut dia, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa angka kematian ibu dan bayi yang perlu terus ditekan melalui peningkatan mutu layanan kesehatan, pendampingan ibu hamil, serta penguatan peran tenaga kesehatan, terutama bidan.

Ia menambahkan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi program pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan kelompok rentan yang didukung data yang akurat.

Edi juga menekankan pentingnya perhatian pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

“Kehamilan harus dipantau secara optimal agar ibu tetap sehat, persalinan berjalan dengan baik, dan anak tumbuh menjadi generasi yang sehat serta cerdas,” katanya.

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Pontianak, Sri Mulyanti, mengatakan IBI terus berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Menurut dia, bidan tidak hanya mendampingi proses persalinan, tetapi juga berperan dalam mendampingi perempuan, bayi, keluarga, dan masyarakat pada berbagai fase kehidupan.

Selama satu tahun terakhir, PC IBI Kota Pontianak menjalankan sejumlah program, antara lain peningkatan kompetensi bidan melalui kegiatan ilmiah, layanan jemput bola penerbitan akta kelahiran bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, serta pembinaan dan standardisasi terhadap 34 Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB).

The post Pontianak Catat 11.667 Kelahiran, Edi Minta Layanan Bidan Diperkuat appeared first on Trigger Netmedia.

Pandangan itu mengemuka dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang berlangsung di Jakarta pada 24–26 Juni 2026. Forum yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal itu menghasilkan komitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi restoratif yang berpihak pada perempuan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian semata. Menurut dia, kewenangan Kementerian PPPA yang terbatas membuat dukungan lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan.

“Kalau upaya yang dilakukan terpecah-pecah, tujuan memberdayakan perempuan tidak akan pernah tercapai,” ujar Veronica.

Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution, menilai penguatan ekosistem masyarakat sipil penting agar perempuan memiliki ruang lebih besar sebagai pemimpin lokal, pengelola aset produktif, pemegang hak, sekaligus agen perubahan di komunitas.

Forum tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah menyusun kebijakan yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek utama pembangunan.

Veronica mengungkapkan sekitar 80 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan. Meski demikian, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

“Kalau ingin mewujudkan Indonesia Emas, perempuan harus mendapat akses yang setara. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi subjek perubahan,” katanya.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan perempuan juga memegang peran penting dalam pengembangan pariwisata restoratif, terutama di tingkat desa.

“Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Mereka menjadi pusat pelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi keluarga,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program pemberdayaan perempuan berbasis lingkungan, antara lain Kebun Pangan Perempuan (KPP), pengembangan agroforestri bambu, dan Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan beban kerja domestik masih menjadi tantangan utama yang membatasi ruang perempuan mengembangkan usaha. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan mendorong penyediaan lahan produksi melalui skema perhutanan sosial bagi kelompok perempuan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menjelaskan program tersebut dirancang untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pasar. Di Nusa Tenggara Timur, pemerintah telah menerbitkan izin perhutanan sosial seluas 648 hektare kepada 335 orang, dengan 310 penerima merupakan perempuan.

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, mengatakan Kunstkring Dialogue digagas bersama Penabulu-Oxfam sebagai ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen membangun ekonomi restoratif yang inklusif dan berpihak pada perempuan.

Forum ini merupakan bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan—Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi yang digelar Yayasan Uma Nusantara di Tugu Kunstkring Palais, Jakarta.

The post Forum Ekonomi Restoratif Dorong Perempuan Jadi Subjek Pembangunan appeared first on Trigger Netmedia.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kamis (21/5/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Ria Norsan dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B. Harmadi.

Ria Norsan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Kalimantan Barat.

“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka,” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kualitas demokrasi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ria Norsan menyebut IPM Kalimantan Barat saat ini mencapai 72,09 dan ditargetkan meningkat hingga 75 pada masa mendatang.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut dia, evaluasi indikator demokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terukur guna memperkuat kualitas demokrasi di tingkat pusat maupun daerah.

The post Kalbar Peringkat Keempat Nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2025 appeared first on Trigger Netmedia.

Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ali Murtopo Simbolon, mengatakan infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Infrastruktur digital yang tangguh data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ali, pemerintah telah menempatkan pengembangan infrastruktur digital sebagai bagian strategis dalam target menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menggelar Forum Nasional bertajuk “Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Forum itu diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, pelaku industri, dan asosiasi teknologi digital.

Ali menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan industri untuk mempercepat transformasi digital nasional sekaligus menyelaraskan arah kebijakan, investasi, dan pengembangan teknologi digital.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Aju Widia Sari, mengatakan penguatan konektivitas digital dan pengembangan AI kini menjadi kebutuhan strategis nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Rachmad Wibowo, menyoroti pentingnya penguatan ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari ransomware hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi dalam membangun sistem keamanan siber nasional.

Forum tersebut juga menjadi penanda peluncuran awal DTI Series 2026 dan Cyber Resilience & Defense Conference & Expo 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center.

The post Kemenko Perekonomian Andalkan Sektor Digital untuk Kejar Pertumbuhan 8 Persen appeared first on Trigger Netmedia.

Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin apel peringatan Harkitnas 2026 di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (19/5/2026). Tahun ini, Harkitnas mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Bahasan mengatakan, semangat Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan kesadaran berbangsa.

“Semangat kebangkitan harus terus kita hidupkan. Hari ini tantangan bangsa sudah berubah. Kita tidak hanya bicara tentang kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan generasi muda menghadapi era digital,” kata Bahasan.

Menurut dia, tantangan bangsa saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi digital, arus informasi, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu mendapatkan perlindungan dan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Bahasan menilai keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak menghadapi risiko di ruang digital.

“Anak-anak kita adalah tunas bangsa. Mereka harus tumbuh di lingkungan yang sehat, termasuk di ruang digital. Karena itu, literasi digital, etika bermedia, dan pendampingan keluarga menjadi sangat penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat Kebangkitan Nasional juga harus diterjemahkan melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

The post Peringatan Harkitnas 2026 di Pontianak, Pemkot Soroti Kedaulatan Informasi dan Generasi Muda appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Edi saat menutup kegiatan Intermediate Training atau Latihan Kader II dan Latihan Khusus KOHATI tingkat nasional HMI Cabang Pontianak 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Minggu (17/5/2026) malam.

“Kemarin saat retret di Magelang, kami berkumpul dengan alumni HMI. Ada 126 kepala daerah yang alumni HMI. Artinya tidak sia-sia adik-adik berhimpun sebagai kader HMI untuk terus menyiarkan kemajuan,” ujarnya.

Menurut Edi, tema kegiatan “Resonansi Nalar Khatulistiwa HMI Menuju Indonesia Emas 2045” sangat relevan di tengah tantangan global yang berdampak langsung terhadap kehidupan bangsa.

Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi tekanan ekonomi, ketidakpastian global, dampak konflik di Timur Tengah, hingga perubahan harga energi dan kebutuhan pokok.

“Indonesia Emas 2045 ini terwujud atau tidak, tergantung bagaimana pengelolaan bangsa kita. Kita semua, baik terlibat langsung maupun tidak langsung, punya peran dalam proses menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Edi menilai situasi global yang tidak menentu harus disikapi dengan optimisme namun tetap waspada. Menurutnya, ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan visi pembangunan nasional.

Ia juga menyinggung besarnya pengaruh era digital dan media sosial terhadap kehidupan masyarakat. Menurut dia, arus informasi yang cepat dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menimbulkan kegaduhan jika tidak dibarengi kemampuan berpikir kritis.

“Kalau kita tidak mampu membaca dan memprediksi keadaan, ini bisa menjadi tantangan,” jelasnya.

Selain itu, Edi menilai Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui sektor perkebunan, pertambangan, industri kreatif, hingga ekonomi digital.

Menurutnya, kegiatan latihan kader seperti Intermediate Training dan Latihan Khusus KOHATI menjadi ruang penting untuk memperkuat wawasan, kedewasaan berpikir, dan kapasitas kader HMI.

“Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kader seperti ini diharapkan berdampak untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita,” ujarnya.

Edi berharap para peserta semakin termotivasi untuk berkiprah di berbagai sektor dan terus melanjutkan perjuangan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.

“Perjuangan itu tidak selesai sampai di sini. Kita akan terus berkiprah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat untuk terus membangun negeri di semua sektor,” katanya.

Ia juga menilai kekuatan HMI terletak pada militansi kader, jaringan alumni, dan semangat persaudaraan lintas daerah yang dapat disinergikan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi bangsa dan masyarakat.

“Alumni HMI sangat kuat, sangat militan, dan selalu punya ikatan emosional,” pungkasnya.

The post Wali Kota Pontianak Dorong Kader HMI Tingkatkan Kapasitas Menuju Indonesia Emas 2045 appeared first on Trigger Netmedia.

Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan dengan menanamkan nilai integritas sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan, langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik.

“Kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah, yaitu memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik,” ujar Ahmad Wiyagus.

Menurut dia, pemberantasan korupsi membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Melawan korupsi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau dianalogikan seperti pelari maraton, bukan pelari sprint,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan integritas menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diisi generasi berintegritas.

Program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan amanat undang-undang melalui penanaman nilai integritas di seluruh jenjang pendidikan dan pembangunan sistem pendidikan yang berintegritas.

Berdasarkan Survei Integritas Pendidikan Nasional 2024, indeks integritas pendidikan nasional berada pada angka 69,5. Hasil itu menunjukkan masih adanya celah korupsi di sektor pendidikan.

Melalui peluncuran tersebut, KPK bersama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun Buku Pendidikan Antikorupsi untuk jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Buku itu memuat lima kompetensi utama, yakni menjalankan aturan secara konsisten, menghormati hak dan tanggung jawab, menjaga amanah, mengambil keputusan berdasarkan nilai integritas saat menghadapi dilema etis, serta memiliki literasi antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya dan karakter anak.

The post Pemerintah Perkuat Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Sekolah appeared first on Trigger Netmedia.

Ajakan tersebut disampaikan saat pengukuhan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak periode 2026–2030 di Aula BKPSDM Kalimantan Barat, Jumat (10/4/2026).

Edi menilai, Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kota tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Kita harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Menurut Edi, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, terutama di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada kenaikan harga energi, bahan bakar, dan bahan baku industri. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah.

Ia menekankan pentingnya membangun pola pikir kebersamaan dan kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selain itu, Edi juga menyoroti peran strategis generasi muda sebagai agen perubahan dan penerus pembangunan. Ia menilai cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika generasi muda dipersiapkan sejak dini, baik dari sisi karakter, kapasitas, maupun kepedulian sosial.

Edi menambahkan, dinamika Kota Pontianak dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat, termasuk kehadiran puluhan ribu mahasiswa dari luar daerah yang turut menjadi bagian dari aktivitas kota.

Karena itu, ia berharap Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing.

The post Pemuda Muhammadiyah Didorong Ambil Peran Strategis appeared first on Trigger Netmedia.