Deputi Sekretaris Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Iradat Wirid, menilai pemerintah perlu menelusuri proses pembukaan rekening yang diduga dimanfaatkan jaringan judi online tersebut.

Menurutnya, penelusuran tidak hanya perlu menyasar pelaku, tetapi juga memeriksa apakah terdapat pola tertentu dalam proses pembukaan rekening.

“Yang perlu dicek sebenarnya oleh PPATK dan juga Komdigi adalah apakah jangan-jangan ada kerja sama yang mempermudah pembuatan rekening-rekening ini,” kata Iradat kepada Suara.com, Kamis (16/7/2026).

Perlu Diteliti Lebih Lanjut

Iradat menegaskan pernyataannya bukan merupakan tuduhan terhadap pihak perbankan. Namun, melihat pola perekrutan rekening yang terjadi di berbagai daerah, menurutnya hal tersebut layak ditelusuri lebih lanjut.

Ia mengingatkan bahwa pembukaan rekening bank tetap memerlukan proses administrasi, waktu, dan verifikasi sehingga apabila terjadi dalam jumlah besar dengan pola yang sama, kondisi tersebut patut menjadi perhatian.

“Bisa jadi ini terkoordinasi juga. Itu yang menurut saya perlu dicek. Ini bukan tuduhan, tetapi perlu diteliti lebih lanjut,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Lakukan Pemetaan

Selain menelusuri proses pembukaan rekening, Iradat juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah yang menjadi sasaran perekrutan rekening penampung transaksi judi online.

Menurutnya, langkah tersebut akan memudahkan aparat dalam mengidentifikasi daerah yang menjadi target jaringan pelaku.

“Pemerintah pusat harus melakukan mapping terlebih dahulu. Menurut saya, pemetaan ini sangat penting,” katanya.

Ia menambahkan, proses pelacakan seharusnya tidak sulit karena setiap pembukaan rekening memiliki jejak administrasi yang dapat dianalisis.

“Kalau diketahui lokasi pembukaan rekeningnya, akan lebih mudah mendeteksi apabila ada lonjakan pembukaan rekening secara masif di suatu daerah. Itu yang kemudian harus segera diintervensi,” jelasnya.

Butuh Kolaborasi Lintas Lembaga

Iradat menilai pemberantasan rekening penampung transaksi judi online tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga.

Ia mendorong adanya kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), kepolisian, serta sektor perbankan agar rekening yang digunakan jaringan judi online dapat dideteksi lebih cepat.

Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan untuk memutus aliran dana judi online sekaligus mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban praktik “ternak rekening”.

The post Pakar Soroti Modus ‘Ternak Rekening’ Judi Online, Minta Pemerintah Telusuri Proses Pembukaan Rekening appeared first on Trigger Netmedia.

Sebagai langkah awal, kata Koordinator Tim Keadilan untuk IRT Ali Usman Ahim, tim melakukan investigasi, mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan dari para pihak terkait untuk mengetahui kronologis kejadian serta duduk persoalan sesungguhnya yang terjadi.

Selain menjenguk empat IRT di rutan Praya, para pengacara juga sudah menemui keluarga serta melakukan olah tempat kejadian perkara kasus dugaan perusakan yang menjadi dasar kasus hukum tersebut.

“Kami berencana mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan kasus tersebut. Persetujuan kuasa hukum dari pihak keluarga para IRT terkait dengan rencana itu, saat ini tengah diurus,” katanya.

Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi NTB mengatakan tergerak ikut membantu para IRT sebagai bentuk gerakan moral dan kemanusiaan.

Menurut dia, kasus yang membelit para IRT aneh sampai harus diproses hukum. Pasalnya, ada langkah-langkah restorative justice yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tanpa harus melalui proses hukum, apalagi penyebabnya hanya persoalan sepele.

Anggota tim hukum lainnya, Apriadi Abdi Negara, yang juga Ketua LBH Pencari Keadilan, menegaskan hukum dibuat untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan malah untuk melanggengkan penindasan.

Kalau penegakan hukum model seperti ini, menurut Abdi, tidak berkesesuaian dengan tujuan penciptaan hukum itu sendiri.

“Ini ada ibu yang anaknya sedang sekarat harus ditahan. Ada juga yang terpaksa harus membawa serta anaknya yang masih balita ikut ke penjara. Di mana rasa keadilan dan kemanusiaan itu?” ujarnya.

Hal itulah yang kemudian menggerakkan hati berbagai elemen masyarakat di daerah tersebut untuk membantu upaya penyelesaian terhadap kasus yang menimpa empat IRT beserta keluarganya.

Berdasarkan hasil investigasi tim, kata anggota tim hukum Ikhsan Ramdhani, empat IRT ditahan lantaran dituduh melakukan perusakan dengan melemparkan batu ke gudang pabrik tembakau.

Dua di antara IRT, kata Ketua Formapi NTB, memiliki anak berusia sekitar 1 tahun dan 1,5 tahun ikut bersama ibunya berada di sel karena harus diberikan ASI.

Setelah melakukan olah TKP, katanya, tidak ada kerusakan yang timbul akibat perbuatan empat IRT.

“Saya tidak habis pikir apa yang menjadi dasar pertimbangan objektif pihak jaksa sehingga menahan mereka. Kenapa penyidik seperti memaksakan perkara diproses?” katanya.

Keempat IRT berinisial HT (40), NR (38), MR (22), dan FT (38), warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, masuk penjara bersama dua balita.

Keempat ibu diduga melakukan perusakan atap gedung pabrik tembakau yang ada di desa setempat pada bulan Desember 2020.

Berkas kasus itu telah masuk meja hijau dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di akhir Februari 2021.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Praya Abdul Haris mengatakan berkas perkara tahap dua kasus perusakan gudang tembakau itu secara formil telah terpenuhi sehingga para tersangka ditahan.

“Pada saat kami terima tahap II 3 hari lalu, hanya empat tersangka, itu dititip di Polsek Praya Tengah, karena tidak ada yang menjamin atau mengajukan surat penangguhan,” katanya di kantornya, Jumat (19/2).

Sumber : Suara.com

The post Beri Pendampingan Hukum, 50 Advokat di NTB Kawal Kasus IRT yang Ditahan Bersama Balitanya appeared first on Trigger Netmedia.