“IKN mungkin enggak. Terlalu sepi,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah masih membahas lokasi yang paling tepat untuk membangun pusat finansial internasional. Sejumlah kawasan menjadi alternatif, termasuk Bali yang dinilai memiliki daya tarik bagi investor asing.

“Masih dibahas. Ada alternatif, mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga,” ujarnya.

Menurut Purbaya, penentuan lokasi tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga kesiapan ekosistem yang mampu mendukung aktivitas sektor keuangan serta memberikan kenyamanan bagi investor.

“Yang jelas, kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk international investor,” katanya.

Rencana pembentukan pusat finansial internasional sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berencana membangun kawasan keuangan berstandar internasional untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam pengarahan kepada jajaran kabinet pada April 2026, Prabowo mengatakan pemerintah masih mencari lokasi yang paling sesuai untuk merealisasikan proyek tersebut.

Gagasan pembentukan pusat finansial internasional sebelumnya juga pernah diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menilai Bali memiliki potensi sebagai salah satu kandidat.

Menurut pemerintah, meningkatnya ketidakpastian geopolitik global membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik arus investasi dari investor yang mencari negara dengan stabilitas ekonomi dan politik yang lebih baik.

The post Bali Masuk Opsi Lokasi International Financial Center, Bukan IKN appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini menjadi sinyal paling jelas sejauh ini mengenai masa depan IKN di era pasca-Jokowi.

Fokus Presiden Prabowo kini tertuju pada janji-janji kampanye utama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, serta infrastruktur ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas pendidikan. IKN, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi simbol ambisi besar pemindahan pusat pemerintahan, tidak muncul dalam daftar tersebut.

“Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, dikutip dari ANTARA, Selasa (22/7/2025).

Absennya IKN dalam Fokus Fiskal Baru

Tidak disebutnya IKN dalam prioritas APBN 2026 mencuatkan tanda tanya besar: apakah megaproyek senilai puluhan triliun rupiah ini mulai ditinggalkan oleh pemerintahan baru?

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pembangunan IKN sebelumnya memperoleh alokasi signifikan:

• Rp5,5 triliun pada 2022,

• Rp27 triliun pada 2023, dan

• Rp39,8 triliun pada 2024,
  dengan total mencapai Rp72,3 triliun dalam tiga tahun.

Namun, tidak adanya kelanjutan angka maupun arah kebijakan untuk 2026 mengindikasikan adanya jeda atau bahkan pergeseran fokus total.

Parlemen Mulai Mengangkat Wacana Moratorium

Sinyal dari Istana ini juga sejalan dengan dinamika yang berkembang di parlemen. Wacana moratorium pembangunan IKN bukan lagi menjadi bisik-bisik politik, tetapi telah disuarakan secara terbuka.

Partai NasDem secara resmi mengusulkan penghentian sementara proyek IKN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa DPR akan melakukan kajian menyeluruh untuk mengevaluasi urgensi dan kelanjutan megaproyek tersebut.

“Kami akan lakukan kajian yang lebih mendalam. Kita perlu pertimbangkan manfaat dan beban fiskalnya secara jernih,” tegas Bahtra.

Antara Realisme Anggaran dan Politik Prioritas

Ketika program-program sosial seperti MBG dan layanan kesehatan gratis mendapat panggung utama, absennya IKN menandai sebuah perubahan paradigma: dari megaproyek simbolik ke proyek berorientasi rakyat. Apakah ini menandakan titik balik bagi IKN? Atau sekadar strategi jeda untuk rekalibrasi?

Yang jelas, sinyal sudah dikirim dari dua kutub kekuasaan: eksekutif dan legislatif.

The post IKN Tak Lagi Jadi Prioritas? Sinyal Kuat dari Prabowo dan Lembaga Keuangan Negara appeared first on Trigger Netmedia.

Terlebih Presiden RI Prabowo Subianto yang justru meminta anggaran ditambah sebesar Rp 8,1 triliun dari Rp 48,8 triliun yang dianggarkan sampai 2029.

Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

“48,8 (triliun) ini di DIPA awal kami ada 6,3 (triliun) yang sudah direkontruksi tadi 5,3 triliun tadi nah itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga butuhnya berapa? Kami butuhnya 14,4 (triliun) dikurangi 6,3 (triliun) sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun,” kata Basuki dalam rapat.

Sementara itu usai rapat, Basuki menyampaikan, jika adanya usulan tambahan anggaram Rp 8,1 triliun itu merupakan usulan Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung. Usai dirinya lakukan rapat terbatas.

“Oh ya (IKN lanjut terus), jadi bahkan yang tadi malam yang restrukturisasi anggaran, yang tadinya kami di blokir 4,8, hanya di blokir 1,1. Jadi yang bisa dipakai 5,2. Jadi saya kira nanti ini, kami diberi waktu untuk melengkapi dokumen tambahan yang 8,1 sampai besok,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengaku optimis tambahan anggaran bisa cair meski di tengah efisiensi. Sebab hal tersebut merupakan permintaan langsung Prabowo.

“Itu sudah perintah Bapak Presiden pada ratas tanggal 21 Januari, dan kemudian ulangi lagi tanggal 3 Februari. Insya Allah,” pungkasnya.

Sumber: Suara.com

The post Basuki Hadimulyo: Pembangunan IKN Tetap Jalan, Sebut Prabowo Minta Tambah Anggaran Rp8,1 T appeared first on Trigger Netmedia.

Namun di tengah huru-hara tersebut, ada kabar mengejutkan dari Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pasalnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi mendadak undur diri dari jabatannya.

Ali menjelaskan, proses pengunduran diri ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) atas hal tersebut.

“Hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Bersamaan dengan pengunduran ini, ada juga surat yang beredar soal diposisi yang diminta oleh Universitas Indonesia (UI) agar Ali Berawi kembali menjadi Guru Besar di Universitas Indonesia.

Surat itu telah beredar dan dituangkan pada 7 Februari 2025 lalu. Dalam surat itu, Dekan UI Kemas Ridwan Kurniawan meminta pengembalian penugasan Ali Berawi menjadi Guru Besar di Fakultas Teknik UI.

“Bersama ini kam mengajukan permohonan pengembalian penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke instansi awal yaitu atas nama Mohammed Ali Berawi, pangkat Pembina Utama Muda,” tulis Kemas dalam surat tersebut.

Asal tahu saja, kemunduran petinggi OIKN bukan yang pertama kali. Sebelum Ali, Bambang Susanton dan Dhoni Rahajoe merupakan sosok yang pertama kali keluar dari OIKN.

Sumber: Suara.com

The post Waduh, Deputi OIKN Ali Berawi Tiba-tiba Mengundurkan Diri, Apa Alasannya? appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam rekaman video yang beredar di publik, kondisi bandara VVIP IKN memperlihatkan beberapa air yang menggenangi sejumlah titik hingga terdapat beberapa endapan lumpur.

Diduga, ketinggian air ini sampai sekitar 40 sentimeter dan sudah mulai surut pada minggu lalu. Kondisi wilayah di Penajam Paser Utara yang terus menerus diguyur hujan intensitas tinggi pun membuat bandara di IKN ini ikut menjadi korban.

Padahal, bandara yang status VVIP-nya sempat dicabut dan diganti komersil ini masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.

Meski hanya banjir sebentar, kemarahan publik  kepada Jokowi atas tidak terurusnya bandara yang diduga “anti-banjir” ini menggema di media sosial.

Akademisi Cross Culture Ali Syarief ikut meramaikan kemarahannya di media sosial X. Dalam unggahannya, Ali menyebut seharusnya bandara VVIP itu dapat diurus dengan lebih baik.

Bahkan, Ali pun menyinggung tidak ada pesawat yang landing di bandara tersebut yang membuat “pemborosan” dari biaya negara.

Alhasil, Ali menyebut, warisan Jokowi selama menjabat sebagai presiden hanyalah membawa kerusakan bagi bangsa Indonesia.

“Hey kamu @jokowi bandara hrs diurus, pesawat tdk ada yg landing. Inilah pemborosan. Warisan mu hanya kerusakan untuk bangsa ini,” tulis Ali dalam unggahannya di X, dikutip Minggu (02/02/2025).

Komentar lain media sosial X pun ikut meramaikan sepakatnya mereka atas warisan Jokowi yang diduga merusak bangsa.

“Menjelang jokowi purna, Status VVIP dirubah menjadi komersil..inilah yang akan memperkuat bahwa bandara komersil IKN hampir pasti mangkrak, mengingat penduduk PPU hanya 200jt, itupun kebanyakan akan memilih bandara sehinggan,” jelas netizen.

“Bukan di desain anti banjir, tp di desain anti kritik,” tulis netizen.

“Maksa pindah ibu kota tanpa prosedur per UU. Jelang 17 Agustus 2024 pekerjaan digeber siang malam dg ribuan pekerja, hanya untk bisa upacara HUT RI di sana . Beres upacara sepi sampe skrg, mangkrak ga terurus. Eh dia mlh motor2an, kek ms kecil kurang bahagia,” ungkap netizen.

“Manusia ga bertanggungjawab, tanpa rasa bersalah keliling blusukan, turing motoran pakai label RI1 hadeuuhhh,” pungkas netizen.

Sumber: Suara.com

The post Begini Kondisi Bandara ‘VVIP’ IKN Terdampak Banjir appeared first on Trigger Netmedia.

Adalah Propan Raya yang berkontribusi dalam mempercantik dan melindungi bangunan ini melalui produk Decorflex DF-97 dan Decor Decorative Texture DTX-250, cat elastomerik yang didesain untuk memberikan perlindungan maksimal dan estetika unggul dengan warna putih bersih yang khas.

Cat tembok Decorflex DF-97 dinilai cocok untuk diaplikasikan di dua bangunan penting ini karena sifatnya yang elastis dan fleksibel sehingga mampu menutupi retak rambut pada tembok dan mencegah rembesan air ke dalam tembok.

Tak hanya itu, produk ini juga dirancang untuk ketahanan tinggi terhadap cuaca ekstrem dan kelembapan. Warna putih yang diaplikasikan pada Kantor Presiden dan Istana Negara pun akan tetap cerah dan segar meskipun terpapar sinar matahari langsung dan hujan yang intens di lingkungan tropis IKN.

Tak hanya itu, cat Decorflex DF-97 juga bersifat kedap air, mencegah rembesan air pada dinding dan mengurangi risiko munculnya jamur atau lumut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bangunan tetap terlihat bersih dan terawat, sekaligus memperpanjang umur bangunan dengan mencegah kerusakan akibat kelembapan.

Sebagai produk berbahan dasar air dengan kandungan VOC rendah, Decorflex DF-97 juga aman bagi

lingkungan dan kesehatan penghuni. Dengan daya tahan yang tinggi, produk ini dapat bertahan dalam jangka waktu lama tanpa memerlukan pengecatan ulang yang terlalu sering, sehingga membantu mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.

Propan Raya turut berbangga dapat menjadi bagian dari pembangunan monumental yang ikonik, Istana Negara IKN ini. Berkat kontribusinya, Propan Raya pun turut diundang pada Upacara Kemerdekaan Perdana di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024 silam. Momen ini dihadiri langsung oleh Yuwono Imanto selaku Direktur Propan Raya dan Suharno Diharjo selaku Marketing & Sales Department Head.

Sumber: Suara.com

The post Penampakan Kantor Presiden dan Istana Negara di IKN, Cantik dan Megah dengan Cat Serba Putih appeared first on Trigger Netmedia.

“Delonix Group jadi perintis investasi asing di IKN,” jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Delonix Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (25/9/2024).

Tetapi Delonix Group bukan menjadi perusahaan mancanegara pertama yang melakukan peletakan batu pertama pada tahap delapan di IKN, karena sebelumnya dilakukan peletakan batu pertama investasi pendidikan dari Australia.

Kemudian peletakan batu pertama pembangunan properti dari Rusia, jelas Presiden, perusahaan asing yang ketiga melakukan peletakan batu pertama pada tahap delapan di IKN adalah Delonix properti dari China.

“Kedatangan investor asing berikan kepercayaan Kota Nusantara adalah lokasi sangat menarik bagi investasi,” tambahnya.

Investor China tersebut bakal membangun kawasan mixed use di atas lahan seluas 24.200 meter persegi nilai investasi Rp500 miliar, lanjut dia, dengan nama Delonix Nusantara.

Kawasan mixed use merupakan penggunaan sebuah bangunan, satu kompleks bangunan, atau lingkungan untuk lebih dari satu kegunaan.

Kawasan mixed use yang dibangun tersebut, Model J Hotel, apartemen yang memiliki perabotan lengkap dengan layanan dan fasilitas layaknya hotel (serviced apartment), pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

Presiden Jokowi yakin Delonix bakal berkembang pesat di ibu kota masa depan Indonesia, dan menjadi bagian kemajuan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

Presiden juga mengingatkan menyangkut harga tanah di ibu kota masa depan Indonesia untuk tahun berikutnya bisa melonjak seiring perkembangan Kota Nusantara.

“Harga tanah saat ini masih murah, tapi tahun depan tidak diketahui, bisa berlipat hingga 10 kali, jadi saya ingatkan bila mau investasi di tahun ini,” demikian Jokowi.

Sumber: Suara.com

The post Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing appeared first on Trigger Netmedia.

Proyek ‘mercusuar‘ kebanggan Preside Joko Widodo (Jokowi) yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kekhawatiran akan potensi bencana alam.

“Di sana hujannya sepanjang tahun, musim kemaraunya masih 150 milimeter, itu masih garis batas. Masuk September naik lagi (curah hujannya). Jadi memang di sana karakteristik hujan sepanjang tahun potensi bencana banjir tanah longsor besar,” kata Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak diam saja, berbagai upaya lanjut Seto telah dilalukan untuk mengurangi curah hujan, salah satunya lewat teknik modifikasi cuaca (TMC).

TMC dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BNPB, Kementerian PUPR, Kemenhub, dan seluruh stakeholder,termasuk pemerintah daerah setempat.

“Tentu kita berusaha untuk mengurangi resiko bencana karena IKN khususnya, dan Kalimantan Timur pada umumnya, itu karakteristik hujannya tidak sama dengan wilayah kita berada saat ini,” ucap dia.

Dirinya tidak memungkiri, terkadang ada beberapa wilayah yang tetap turun hujan meski TMC dilakukan.

Namun, ia menuturkan, TMC tetap mampu mengurangi curah hujan yang turun sehingga potensi bencana bisa diminimalisasi.

“Masih ada yang bobol-bobol juga sedikit. Ada genangan-genangan, masih ada. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menguranginya sesuai dengan batas kemampuan manusia dan batas teknologi yang ada di Indonesia, di dunia saat ini,” ucap dia.

Sumber: Suara.com

The post Proyek ‘Mercusuar’ Jokowi Dibayangi Banjir dan Longsor Besar appeared first on Trigger Netmedia.

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 17 Tahun 2024 bisa menjadi landasan hukum perlindungan hak warga yang terdampak pembangunan IKN.

“Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,” kata Alimuddin di Penajam, Sabtu (3//8/2024).

Pembebasan lahan, menurutnya, tidak lagi mengacu pada regulasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) karena ada hak-hak warga yang tidak terfasilitasi dalam PDSK. Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.

Hak-hak warga yang termasuk dijamin dalam peraturan presiden itu berupa tanah, bangunan dan tanam tumbuh.

Alimuddin memastikan semua hak warga itu terakomodir untuk diberikan penggantian kerugian.

Pemerintah pusat kata dia, juga membentuk tim terpadu penyelesaian pembebasan lahan warga terdampak pembangunan Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tim terpadu itu terdiri dari komponen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Badan Pertanahan Nasional.

Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Warga terdampak pembangunan pengendali banjir di Kelurahan Sepaku misalnya terdapat sebanyak 21 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan 2,24 hektar, sedangkan warga Kelurahan Pemaluan yang terdampak pembangunan tol seksi 6A dan 6B mencakup 55 KK dengan luas lahan 44 hektare.

Lahan yang dibebaskan tersebut merupakan aset dalam penguasaan (ADP) sehingga proses pembebasan lahan berdasarkan pada Pepres Nomor 75 Tahun 2024.”Tim terpadu dipimpin Otorita IKN. Pembayaran penggantian kerugian warga terdampak pembangunan juga dilakukan langsung oleh OIKN,” demikian Alimuddin.

Sumber: Suara.com

The post Usah Cemas, Sekarang Warga Terdampak Pembangunan IKN Haknya Dijamin di Peraturan Presiden appeared first on Trigger Netmedia.

“Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus (di IKN). Semua menteri hadir. Menginap di Hotel Nusantara,” ujar Yusuf Permana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Presiden Joko Widodo akan mengadakan Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN Kalimantan Timur pada Senin (12/8).

Plt. Kepala Otorita IKN/Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan berangkat ke IKN pada 11 Agustus 2024.

“Ya tanggal 11 (Agustus) beliau (Presiden) ke sana, nanti tanggal 12-nya (Agustus) direncanakan, itu baru direncanakan, untuk sidang kabinet di sana,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan berada di IKN pada 11-13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan 14 Rumah Tapak Jabatan Menteri siap untuk dimanfaatkan oleh para menteri yang menghadiri sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurutnya, penempatan dan pengaturan rumah jabatan tersebut bagi para menteri akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Sumber: Suara.com

The post Jokowi Bakal Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN Pada 12 Agustus appeared first on Trigger Netmedia.