Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Secara umum, seluruh fraksi mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan nasional, sekaligus memberikan sejumlah masukan guna menyempurnakan substansi Raperda.

Fraksi-fraksi menilai perubahan perda diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tertib administrasi, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Perubahan perda ini harus menjadi langkah untuk menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi sekaligus menjawab kebutuhan Kalbar. Tujuannya bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola penerimaan daerah yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan,” ujar juru bicara salah satu fraksi.

Selain mendukung perubahan regulasi, DPRD mengingatkan agar kebijakan mengenai objek maupun tarif pajak dan retribusi disusun secara rasional, adil, dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban baru.

Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi apabila terjadi perubahan organisasi perangkat daerah maupun penyesuaian kewenangan pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.

“Harmonisasi aturan harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan seluruh proses pemungutan memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Di sisi lain, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat digitalisasi sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas.

“Pengelolaan pajak dan retribusi harus semakin modern, transparan, akuntabel, serta dievaluasi secara berkala agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi-fraksi juga berharap perubahan perda dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Menanggapi pandangan tersebut, Sekda Kalbar dr. Harisson menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, berbagai saran dan catatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

“Kami mengapresiasi seluruh pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Semua masukan ini akan menjadi bahan penting bagi Pemprov Kalbar dalam penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah,” kata Harisson.

Harisson menegaskan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

“Perubahan ini bertujuan agar regulasi daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, kita juga ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik, mekanisme pemungutan semakin jelas, dan tata kelolanya semakin akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.

“Digitalisasi menjadi salah satu fokus kami agar pelayanan lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga akan semakin meningkat,” tutup Harisson.

The post DPRD Dukung Pemprov Kalbar Optimalkan Pajak dan PAD Lewat Raperda appeared first on Trigger Netmedia.

Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026).

Harisson mengatakan perubahan perda merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus menyesuaikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

“Perubahan peraturan daerah ini merupakan kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum, menyelaraskan regulasi, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.

Menurut Harisson, pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat agar pengelolaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu materi yang diusulkan dalam perubahan perda ialah pengaturan retribusi perizinan tertentu berupa Iuran Pertambangan Rakyat. Ketentuan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan teknis, dan pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.

Selain itu, pemerintah provinsi mengusulkan penyesuaian struktur tarif sejumlah jenis retribusi agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi terkini. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan tata kelola aset daerah.

Harisson menegaskan, perubahan perda tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah. Lebih dari itu, revisi regulasi ini ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang memberikan kepastian hukum, mendukung desentralisasi fiskal, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap pembahasan Raperda bersama DPRD Kalimantan Barat dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The post Pemprov Kalbar Usulkan Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Forum Group Discussion Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026).

“Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Harisson.

Menurut dia, forum SIKADA menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai sejumlah isu seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan perluasan akses keuangan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Harisson juga memaparkan realisasi keuangan daerah Kalimantan Barat hingga akhir 2025. Berdasarkan data unaudited per 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun.

Adapun hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target tahun berjalan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan ekonomi global saat ini masih dipengaruhi gejolak harga minyak dunia dan arus modal asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada nilai tukar dan perekonomian nasional maupun daerah.

Meski demikian, Doni menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif baik dengan dukungan sektor perdagangan besar dan pertambangan.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari penurunan lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga disparitas harga LPG subsidi di sejumlah daerah.

Doni juga mendorong penguatan sektor UMKM agar ekonomi Kalimantan Barat lebih tahan terhadap gejolak global.

“UMKM relatif lebih tangguh dan memiliki peluang pasar yang lebih beragam. Ini bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalbar,” katanya.

The post Forum SIKADA Bahas Inflasi, UMKM, hingga Investasi di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Festival tersebut menggabungkan pelestarian budaya dengan gaya hidup sehat melalui berbagai permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kegiatan juga diramaikan tari jepin bersama yang diikuti mahasiswa, komunitas olahraga masyarakat, serta sejumlah induk organisasi olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kalimantan Barat.

Harisson mengatakan olahraga tradisional perlu dikemas secara menarik agar diminati generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern.

“Anak-anak sekarang perlu diberikan ruang aktivitas yang menyenangkan supaya mereka mau bergerak dan berolahraga. Karena itu olahraga tradisional harus dikemas semenarik mungkin,” ujarnya.

Menurut dia, permainan rakyat tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga memiliki manfaat dalam membangun kebersamaan, mempererat hubungan sosial, dan menjaga kesehatan masyarakat.

“Permainan tradisional ini mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kegembiraan, sekaligus aktivitas fisik yang baik untuk tubuh,” katanya.

Ia berharap permainan rakyat khas Kalimantan Barat terus dikenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Sementara itu, Ketua Panitia Rubiyanto mengatakan festival tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus memperkenalkan olahraga masyarakat kepada generasi muda.

“Festival ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga identitas budaya masyarakat Kalbar,” ujarnya.

Festival tersebut menampilkan berbagai permainan tradisional seperti gasing, sumpit, panahan tradisional, ketapel, rompak, henggerang, hingga galahadang.

The post Festival Permainan Rakyat Kalbar Perkuat Edukasi Multikultural dan Kebersamaan appeared first on Trigger Netmedia.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu mencakup 92 pejabat administrator atau Eselon III dan 114 pejabat pengawas atau Eselon IV.

Menurut Norsan, pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan serta bagian dari rotasi dan promosi birokrasi.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan baik,” kata Norsan.

Ia menegaskan jabatan bukan posisi permanen, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Norsan meminta pejabat yang baru dilantik mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di perangkat daerah masing-masing.

“Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerja keras, loyalitas, dan kemampuan saudara dalam mendukung tugas pemerintahan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, juga akan melakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat yang baru dilantik dalam kurun tiga hingga enam bulan ke depan.

“Kalau tidak menunjukkan kinerja maksimal, bisa dilakukan rotasi kembali,” kata Norsan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan dan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson.

The post Perkuat Birokrasi, Pemprov Kalbar Lantik 206 Pejabat appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana” itu dibuka Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson.

Dalam arahannya, Harisson menegaskan pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Pelayanan itu jangan rumit, jangan sampai masyarakat yang meminta informasi justru merasa dipersulit,” ujar Harisson.

Menurut dia, masyarakat saat ini semakin mudah mengakses informasi pemerintah melalui situs resmi maupun media sosial perangkat daerah. Namun, di era digital, tantangan keterbukaan informasi juga semakin besar karena opini di media sosial dapat menyebar dengan cepat.

Harisson meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif mempublikasikan program dan pelayanan pemerintah dengan menampilkan manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.

“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang memang menerima manfaat dari program pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), bukan sekadar kewajiban administratif.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, mengatakan Kalbar berhasil menempati peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi tahun 2025.

Selain itu, Kalbar juga berada di peringkat ketiga nasional untuk indeks keterbukaan informasi publik dengan nilai 74,23.

The post Kalbar Kejar Peringkat Satu Nasional Keterbukaan Informasi Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka seminar kesehatan bertema “Kenali Thalassemia, Lindungi Generasi Masa Depan” yang dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah dalam Program ASN Kalbar Peduli di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Kalbar, Selasa (12/5/2026).

Dalam kegiatan itu, Harisson juga menyerahkan bantuan kepada anak-anak penyandang thalassemia serta bingkisan kepada para pendonor darah.

Menurut Harisson, ASN tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat.

“Salah satu bentuk nyata kepedulian itu adalah mendonorkan darah secara sukarela untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan darah di Kalbar, khususnya di RSUD Soedarso, mencapai sekitar 200 kantong per hari. Darah tersebut dibutuhkan untuk pasien operasi, pasien kanker, pasien kebidanan, hingga anak-anak penyandang thalassemia.

Harisson mengatakan penyandang thalassemia harus menjalani transfusi darah secara berkala karena penyakit tersebut belum dapat disembuhkan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya donor darah sukarela serta edukasi dan screening thalassemia sejak dini, terutama bagi remaja dan calon pasangan menikah.

“Kalau kedua orang tua merupakan carrier thalassemia, anaknya berpotensi lahir sebagai penyandang thalassemia,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar sekaligus Ketua DWP dan POPTI Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program ASN Kalbar Peduli untuk meningkatkan kepedulian sosial ASN kepada masyarakat.

The post Donor Darah dan Edukasi Thalassemia Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

“Reformasi birokrasi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Harisson dalam kegiatan asistensi virtual, Senin (4/5/2026).

Ia mengklaim capaian reformasi birokrasi di Kalbar menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan nilai evaluasi bukan tujuan utama, melainkan indikator perbaikan layanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Kementerian PAN-RB Budi Prawira menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.

Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya pengusulan Zona Integritas, lemahnya pembaruan dokumen rencana aksi, serta indikator kinerja yang belum berorientasi pada hasil.

Ia juga menilai banyak daerah masih berfokus pada aktivitas program, bukan pada dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan pengelolaan benturan kepentingan dinilai penting untuk meningkatkan integritas birokrasi.

“Birokrasi yang baik adalah yang mampu mengelola risiko, terbuka terhadap pengaduan, dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.

The post Reformasi Birokrasi Kalbar Didorong Lebih Berdampak bagi Masyarakat appeared first on Trigger Netmedia.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, membuka kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi tersebut di Pontianak, Senin (4/5/2026).

Dalam pidato gubernur yang dibacakannya, Harisson menekankan pentingnya mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi, sertifikasi, hingga pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, sektor pariwisata diharapkan dikelola lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Data menunjukkan tren positif. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat pada Februari 2026 mencapai 10.299 orang, meningkat lebih dari 20 persen dibanding bulan sebelumnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, menilai ekonomi Kalbar cukup tangguh di tengah ketidakpastian global. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, dengan inflasi yang tetap terkendali.

Ia juga menyoroti pesatnya digitalisasi ekonomi. Jumlah merchant QRIS di Kalbar telah melampaui 500 ribu dengan jutaan transaksi, didominasi pelaku usaha mikro dan kecil.

Bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Saprahan Khatulistiwa bukan sekadar ajang promosi, tetapi simbol kolaborasi dalam memperkuat ekonomi berbasis budaya dan potensi lokal.

The post Saprahan Khatulistiwa: Ketika Tradisi Bertemu Transformasi Ekonomi appeared first on Trigger Netmedia.

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, dan diikuti para gubernur, bupati, wali kota, serta instansi terkait dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pada periode tersebut, permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan biasanya meningkat.

“Kita memasuki periode yang cukup krusial, yaitu Ramadan dan menjelang Idulfitri. Biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas sehingga perlu langkah pengendalian yang lebih intensif agar harga tetap stabil,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Sementara itu, Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Maret 2026.

“Atas pemantauan hingga 13 Maret 2026, terdapat 222 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH. Angka ini meningkat dibandingkan minggu pertama Maret yang tercatat 204 kabupaten/kota,” kata Ateng.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah antara lain telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, serta minyak goreng.

Ateng menyebut harga rata-rata nasional telur ayam ras telah melampaui harga acuan.

“Harga acuan telur ayam ras sebesar Rp30.000, sementara harga rata-rata nasional saat ini mencapai Rp32.585,” ujarnya.

Harga cabai rawit juga tercatat meningkat. Dari harga acuan Rp57.000, harga rata-rata nasional pada minggu kedua Maret mencapai Rp72.897.

Sementara itu, harga minyak goreng nasional tercatat sekitar Rp19.315 per liter, turun 0,42 persen. Untuk minyak goreng merek Minyak Kita, harga berada di kisaran Rp16.386, meskipun masih di atas harga eceran tertinggi Rp15.700.

Menanggapi hal tersebut, Harisson mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas harga.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, distributor, dan pelaku usaha agar pasokan bahan pangan tetap tersedia dan harga dapat terkendali,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat jika terjadi lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat, termasuk melalui operasi pasar dan penguatan distribusi.

The post Ratusan Daerah Alami Kenaikan Harga, Kemendagri Minta Pemda Siaga appeared first on Trigger Netmedia.