Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir membuka Hakordia di Gedung Merah Putih KPK.

“Kami laporkan kepada bapak presiden bahwa sejak KPK berdiri hingga hari ini, sudah ada 1.291 kasus ditangani,” kata Firli di Gedung Penunjang, Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Firli pun merinci sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dari berbagai unsur. Di antaranya yakni jabatan Gubernur sebanyak 22 tersangka. Kemudian, Bupati maupun Wali Kota sebanyak 133 tersangka.

“281 anggota DPR dan DPRD yang terjerat,” ucap Firli.

Para pejabat tersebut, kata Firli, dijerat dalam perkara suap pengadaan barang dan jasa.

” Khususnya pengadaan Infrastruktur dan jasa kontruksi dan suap jual beli jabatan menjadi modus terbanyak yang terjadi,” imbuhnya.

The post Ketua KPK Sebut Ada 1.291 Tersangka KPK Sejak Berdiri 2003 appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021)

“Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana, ini juga penting sekali akan terus kita dorong,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengharapkan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana rampung pada tahun 2022.

Sehingga kata dia penegakkan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

“Kita (Pemerintah) harapkan tahun depan InsyaAllah ini juga akan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Jokowi, seperti dinukil pada laman suara.com.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut aset recovery dan peningkatan penerimaan negera bukan pajak (PNBP) juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

Hal tersebut juga dilakukan untuk memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.

“Asset recovery dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak PNBP juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi asset recovery dan peningkatan PNBP semester satu di tahun 2021. Jokowi mencontohkan Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara sekitar Rp 15 triliun.

“Saya mengapresiasi capaian asset recovery dan peningkatan PNPP kita di semester pertama tahun 2021 misalnya, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar 15 triliun dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK,” katanya menambahkan.

The post Jokowi: Pemerintah Terus Dorong Ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana appeared first on Trigger Netmedia.

Melansir suara.com, Jokowi yang mengenakan batik warna coklat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 08.50 WIB.

Kedatangan Jokowi pun disambut Ketua KPK Firli Bahuri yang menunggu Jokowi di pintu utama Gedung KPK.

Selain Jokowi tampak hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono mengatakan Presiden Jokowi akan membuka Hakordia.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dijadwalkan hadir dalam penutupan Harkodia.

“Tahun ini yang hadir keduanya, Bapak Presiden Hadir Pukul 09.00 WIB, Bapak Wakil Presiden Hadir Pukul 11.30 WIB.Jadi nanti pembukaan oleh Bapak Presiden, penutupan oleh Bapak Wakil Presiden dengan Kementerian terkait, temasuk Kapolri dan Jaksa Agung, ada sekitar 14 Kementerian hadir,” kata Yudhiawan, Jumat (26/12/2021).

Kata Yudhiawan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar tahun ini mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Kata Yudhiawan melalui tema tersebut, KPK ingin mendorong seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021.

“Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa Hari Antikorupsi Sedunia ini bukan miliknya KPK, tetapi adalah milik seluruh elemen bangsa yang akan sadar bahkan bahayanya korupsi terhadap kelangsungan Negara,” katanya.

The post Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Di Gedung KPK appeared first on Trigger Netmedia.

“Momentum Hari Antikorupsi Dunia ini patut kita rayakan dengan kesedihan,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulisnya, dinukil pada laman suara.com, Kamis (9/12/2021).

Menurut Kurnia, masyarakat tak perlu lagi menaruh harapan tinggi kepada negara untuk dapat mampu memberantas korupsi.

“Masyarakat perlu menyadari bahwa menyandarkan harapan tinggi pada negara untuk memberantas korupsi akan jatuh pada mimpi belaka,” ucapnya.

Alih-alih agenda penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo, kata Kurnia, seperti jauh panggang dari api.

“Kebijakan politik revisi UU KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah, pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah secara ugal-ugalan melalui Tes Wawasan Kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan anti-korupsi, alih-alih penguatan,” ungkap Kurnia.

Yang paling disorot, kata Kurnia, Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan. Meskipun, rekomendasi lembaga negara seperti Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menemukan dugaan pelanggaran maladministrasi hingga pelanggaran HAM dalam TWK KPK.

“Bisa dikatakan, presiden gagal menjadi panglima besar dalam agenda pemberantasan korupsi,” ujar dia.

Ditambah, dengan meredupnya kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dapat dipotret dari politik legislasi nasional.

Apalagi, Sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas,” ucap Kurnia.

Maka itu, ICW menilai semakin merosotnya upaya pemberantasan korupsi berimbas pada semakin buruknya pengelolaan etika pejabat publik.

Seperti, Praktik rangkap jabatan publik, menyatunya kepentingan politik dan bisnis, seperti konflik kepentingan pejabat dalam bisnis PCR dan obat-obatan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Menjadi bukti konkret melemahnya tata kelola pemerintahan,” katanya.

Tindakan korupsi, kata Kurnia, selalu mengorbankan warga masyarakat. Maka itu, momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi.

“Mari perkuat suara kita, mari kita perkuat peran kita untuk melawan korupsi,” imbuhnya.

The post Sebut Jokowi Gagal, ICW: Hari Antikorupsi Sedunia Patut Diperingati Dengan Kesedihan appeared first on Trigger Netmedia.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, pada pembukaan Hakordia di KPK nanti, rencana akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka kegiatan tersebut secara langsung. Demikian juga Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin akan menutup kegiatan secara langsung,” ucap Ipi dikonfirmasi, melansir suara.com, Kamis (9/12/2021).

Menurut Ipi, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara hybrid dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi tamu dan undangan yang hadir secara langsung.

“Rangkaian kegiatan juga akan disiarkan secara langsung dan masyarakat dapat mengikutinya melalui akun Youtube KPK,” katanya.

The post Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Di KPK Akan Dihadiri Presiden Jokowi Dan Wapres Ma’ruf appeared first on Trigger Netmedia.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam webinar perayaan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2020 di lingkungan Kementerian Keuangan, Kamis (10/12/2020).

“Survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia, menggambarkan ini survei terbaru 2019 hingga Maret 2020, Indonesia ditunjukkan 30 persen para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan,” kata Sri Mulyani.

Tentunya kata Sri Mulyani hasil survei ini sangat menyedihkan, karena praktik suap menyuap di negara ini masih eksis sampai detik ini.

Padahal, kata dia Pemerintah baik pusat dan daerah maupun Kementerian dan Lembaga (K/L) semuanya sudah meningkatkan tunjangan kinerja, yang diharapkan memperkecil tindakan suap menyuap.

“Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir wilayah birokrasi bersih dan melayani, bebas korupsi, namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi. Strategi kita untuk perbaiki birokrasi,” katanya.

Diakui Sri Mulyani, uang merupakan alat yang sangat menggoda manusia.

“Kita akan terus menjaga organisasi Kementerian Keuangan, karena kita bendahara negara, kita tiap hari berhubungan dengan uang dan kita tahu uang itu bisa sangat powerfull untuk menggoda manusia,” kata Sri Mulyani.

Maka dari itu kata Sri Mulyani setiap pegawai Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari perilaku korup, yang justru merugikan negara.

“Ini harus kita mulai dari hal-hal kecil, seperti melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kita, saya sangat senang di Kementerian Keuangan 100 persen telah melaporkan LHKPN, siapa saja tidak terkecuali,” katanya.

Sumber : Suara.com

The post Sri Mulyani Sebut 30 Persen Pejabat Masih Suka Terima Sogokan appeared first on Trigger Netmedia.