Menurutnya, kenaikan harga pangan atau volatile food dan kenaikan harga yang diatur pemerintah atau administered price menjadi pendorong inflasi IHK tidak tepat sasaran.

“Nah dengan dampak rambatan dari kenaikan BBM nonsubsidi tarif angkutan, dan tinggi volatile food, inflasi inti diperkirakan akhir tahun ini bisa lebih sedikit lebih dari 4%, atau sebesar 4,15%, itu adalah inflasi inti. Dengan perkembangan itu, inflasi IHK di atas 5%, atau 5,24%,” ujar Perry dalam konferensi pers secara virtual, Senin (23/8/2022).

Perry mengemukakan, kenaikan inflasi IHK ini telah terjadi pada Juli lalu sebesar 4,94% atau lebih tinggi sejak Oktober 2015.

Inflasi IHK pada periode tersebut disebabkan karena tingginya inflasi pangan yang tembus hingga 11,47%, padahal seharusnya inflasi pangan berada di level 5-6%.

Inflasi IHK pada Juli itu, juga akibat adanya kenaikan yang diatur pemerintah, terlebih pemerintah menaikkan harga BBM Nonsubsidi seperti Pertamax.

“Dan ini juga mendorong inflasi administered price baik harga BBM maupun rambatannya ke tarif angkutan udara, sehingga inflasi administered price 6,51%,” ucap dia.

Namun demikian, tambah Perry, BI bakal berkoordinasi dengan pemerintah terkait dampak lanjutan dari gempuran kenaikan harga-harga terhadap inflasi.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, dan menakar dampaknya terhadap inflasi, Bank Indonesia tidak merespon dampak langsung dari kebijakan itu terhadap inflasi administered, yang kita respon dampak rambatan ke inflasi inti,” katanya. Dinukild ari laman suara.com.

The post Inflasi Hingga Akhir Tahun Diperkirakan Bisa Lebihi Target Pemerintah appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam memantau suku bunga kredit, Perry menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meminta Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) para bank-bank.

“Kami dan Pak Wimboh koordinasi. Selama ini bank-bank sudah siapkan laporan SBDK dan sudah publikasi ke OJK, dan BI dapat tembusannya. Nah yang kami lakukan adalah bagaimana transparansi itu assesment SBDK itu sebagaimana tempo hari saya jelaskan,” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK yang ditulis, Selasa (2/2/2021).

Perry meminta, perbankan juga harus transparan menyampaikan tingkat suku bunga kredit. Sebab, ia akan memantau dari segi kelompok bank dan kenaikan serta penurunan suku bunga kredit.

Menurut Perry, langkah ini agar para dunia usaha bisa membedakan suku bunga kredit mana yang terbaik, sehingga bisa kembali meminjam dana ke bank.

“Jadi assesment suku bunga kredit SBDK dan kelompok bank per jenis kreditnya, dan spread-nya dengan suku bunga acuan Bank Indonesia dan spread-nya dengan suku bunga deposito proxy cost of fund, trennya penurunan seperti apa, kelompok bank mana, jenis kredit apa,” jelas dia.

Perry tetap meminta, agar perbankan bisa menurunkan kembali suku bunga kreditnya. Hal ini, agar para dunia usaha kembali meminjam dana ke bank untuk ekspansi usahanya. Dan imbasnya perekonomian akan tergerak dan makin pulih.

“Di samping juga kita dorong bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit lebih lanjut, tapi memang sesuai kondisi bank,” ucap dia.

Sebelumnya, Perry mengingatkan perbankan untuk bisa menurunkan suku bunga kreditnya.

Selain itu, suku bunga acuan atau 7-day Reverse Repo Rate BI juga masih rendah yang tetap berada di level 3,75 persen.

Perry melihat, saat ini sudah suku bunga kredit sudah turun dari 9,32 persen pada November 2020 menjadi 9,21 persen pada Desember 2020.

“Penurunan suku bunga kredit diprakirakan akan berlanjut dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Perry memaparkan, pada tahun 2020 BI telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp 726,57 triliun.

Penambahan ini, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 555,77 triliun.

Menurutnya, BI akan melanjutkan penambahan likuiditas pada tahun 2021 dengan melakukan ekspansi operasi moneter sekitar Rp 7,44 triliun hingga 19 Januari 2021.

Sumber : Suara.com

The post Gubernur BI Pantau Suku Bunga Kredit Perbankan appeared first on Trigger Netmedia.

Ia menjelaskan, saat ini nasabah ingin bisa melakukan transaksi perbankan di mana saja tanpa perlu harus datang ke kantor cabang.

Maka dari itu, ia menggenjot para perbankan untuk segera melakukan digitalisasi pelayanan kepada nasabah.

“Sekarang masyarakat sudah pengennya transaksi hanya melalui Handphone di kamar mandi, kamar tidur, sambil di cafe. Mau buka rekening transfer transaksi lain online semua dari handphone,” ujar Perry dalam webinar, Jumat (22/1/2021).

Perry memaparkan, saat ini telah banyak perbankan yang merubah layanannya menjadi digital. Namun, lanjutnya banyak juga perbankan yang belum melakukan digitalisasi.

Sehingga, ia kembali menyerukan, perbankan harus prioritaskan layanan digital kepada nasabah.

“Kawan-kawan yang ikut di perbankan saya sudah berkali-kali ayo perbankan (digitalisasi) dan Alhamdulillah sekitar 15 bank sangat agresif melakukan digital banking,” jelas dia.

Perry menambahkan, pada tahun 2020 transaksi perbankan digital juga sangat masif. Dia mengungkapkan, sepanjang 2020 transaksi perbankan digital sebanyak Rp 27,04 triliun.

Ia memperkirakan, pada tahun ini transaksi perbankan digital akan kembali meningkat yaitu sebesar Rp 32,30 triliun.

“Jadi para bankir apakah anda ingin di sowani lama-lama anda ditinggalkan nasabah. Kalau para bankir masih pengen cara lama kemudian enggak ada kerjaan, akan ditinggalkan konsumen. Karena konsumen harus anda service caranya melalui digital banking,” pungkas dia.

Sumber : Suara.com

The post Urusan Bank Bisa Dilakukan di Toilet, Gubernur BI Minta Perbankan Berubah appeared first on Trigger Netmedia.

Untuk diketahui, hasil Rapat dewan Gubernur Januari 2019 lalu, BI mempertahankan suku bunga acuannya di level 5 persen.

“Tahun lalu, kita menurunkan suku bunga 4 kali. Tentu saja kami tetap berusaha meminta bank memangkas suku bunganya,” ujar Perry dalam Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2), seperti dinukil di laman Suara.com.

Dalam hal ini, Perry memprediksi kinerja kredit perbankan tetap tumbuh dua digit pada 2020. Hal ini didorong dari kebijakan akomodatif yang dikeluarkan BI.

“Prediksi kredit tumbuh 10 persen karena dibantu kebijakan yang akomodatif. Medium term look, satu sektor penunjang adalah reformasi struktur,” tuturnya.

Perry pun melanjutkan, kebijakan akomodatif yang dikeluarkan diantaranya pelonggaran uang muka Kredit Kepimilikan Rumah (KPR) dan pelonggaran Kredit sektor otomotif.

“Jadi ini yang disebut makroprudensial policy yang lebih akomodatif. Kami juga mendorong perbankan menerapkan kebijakan akomodatif. Jadi sekali lagi saya ingin menjaminkan ke bapak ibu policy BI selalu akomodatif,” pungkas dia.

Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi

The post Gubernur BI Minta Perbankan Segera Pangkas Suku Bunga Kreditnya appeared first on Trigger Netmedia.