Firli sempat disebut oleh Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dalam sidang dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto sebagai terdakwa.

Dalam sidang tersebut, Firli disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) kepada publik meskipun penyidik belum berhasil mengamankan Harun Masiku dan Hasto yang masih dalam proses pengejaran.

Menanggapi itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK akan mencermati setiap keterangan saksi dalam persidangan, termasuk kesaksian Rossa.

“Keterangan-keterangan tersebut tentu akan menjadi pengayaan informasi bagi JPU dalam proses persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Saudara HK,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Meski begitu, Budi menegaskan bahwa saat ini jaksa mesih berfokus dalam perkara Hasto untuk membuktikan dakwaannya. “Saat ini JPU KPK masih akan fokus pada pembuktian perkara dengan terdakwa Saudara HK,” ujar Budi.

Dibeberkan Penyidik Rossa

Pada Jumat (9/5/2025), Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti mengungkapkan momen ketika Mantan Ketua KPK Firli Bahuri membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang sedang dilakukan.

Hal itu disampaikan Rossa saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Awalnya, Rossa menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pengejaran terhadap Hasto setelah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terjaring OTT pada 8 Januari 2020.

Rossa mengatakan saat itu tim penyidik sedang mengikuti Hasto berdasarkan lokasi ponselnya. Namun, sekitar pukul 16.26 WIB, Rossa menyebut ponsel Hasto tidak aktif. Saat itulah, dia menerima informasi bahwa Firli mengumunkan adanya OTT.

“Pada saat itu, kami dapat kabar melalui posko bahwa secara Sepihak pimpinan KPK Firli mengumumkan terkait adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari kasatgas kami dan itu dishare juga dalam grup,” kata Rossa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Dia menjelaskan pihaknya di lapangan mempertanyakan alasan sikap Firli tersebut. Pasalnya, saat itu masih ada pihak-pihak yang belum berhasil diamankan seperti Harun Masiku dan Hasto yang masih dalam proses pengejaran.

“Kami juga mempertanyakan pada saat itu sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait adanya OTT,” tandas Rossa.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

Kemudian pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.

Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.

“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.

Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada Senin, 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.

Sumber: Suara.com

The post Firli Bahuri Disebut dalam Sidang Hasto, KPK: JPU Masih Fokus Pembuktian Perkara Terdakwa appeared first on Trigger Netmedia.

Pada saat persidangan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat 9 Mei 2025.

Dia menyebut bahwa Firli membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI saat penyidik masih mengejar Harun Masiku dan Hasto.

“Pertama, ini modus berulang. Fakta ini tidak mengejutkan karena secara modus operasi selaras dengan penetapan status tersangka Firli saat ini di Polda di mana Firli diduga melakukan upaya pengondisian pada kasus lainnya dengan meminta imbalan,” kata Lakso melalui keterangannya kepada Suara.com, Sabtu 10 Mei 2025.

Kasus yang dimaksud Lakso yakni perkara pemerasan yang diduga dilakukan Firli kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Firli sampai saat ini masih berstatus tersangka di Polda Metro Jaya.

Dugaan pemerasaan itu berkaitan dengan kasus korupsi SYL yang sedang ditangani lembaga antirasuah saat Filri masih menjabat sebagai ketua.

Sementara di sisi lain, Lakso juga mengingatkan kontroversi Filri saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Pada April 2018, pegawai KPK termasuk penyidik dan penyelidik membuat petisi agar Firli dicopot dari jabatannya sebagai Deputi Penindakan KPK.

Hal itu diduga berkaitan dengan beberapa kasus yang terhambat, dan dugaan bocornya perkara yang tengah diusut.

Pengulangan Modus

“Artinya, apabila Firli melakukan hal yang sama pada kasus Hasto hanyalah pengulangan modus operandi,” tegas Lakso.

Untuk itu, IM57+ Institute mendesak agar keterangan Rossa ditindaklanjuti KPK. Bahkan katanya, sudah tidak lagi dalam proses penyelidikan, melainkan penyidikan.

Hal itu karena bukti yang menurut Lakso sudah memadai.

“Penanganan kasus oleh KPK terhadap pihak KPK bukanlah yang pertama. Setidaknya sudah dua kali KPK melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap insan KPK yang terlibat korupsi, terakhir kasus Stepanus Robin pada kasus Tanjungbalai, bukanlah pertama kali,” jelasnya.

Lantaran itu, ia mendorong agar penyidikan terhadap Firli mutlak dilakukan.

“Untuk itu, penyidikan terhadap Firli adalah hal yang wajib dilakukan oleh KPK.”

Menurutnya fakta persidangan sudah cukup untuk menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penydikan.

“Terlebih, Firli adalah Pimpinan KPK yang memberikan dampak yang lebih luas ketika korupsi. Fakta sidang ini cukup untuk membuka surat perintah penyidikan untuk memproses Firli,” katanya.

Saat persidangan Rossa menjelaskan timnya sedang mengejar Hasto, setelah menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang terjaring dalam OTT pada 8 Januari 2020.

Penyidik saat itu sedang mengikuti Hasto dengan melakukan pelacakan terhadap ponselnya. Namun, sekitar jam 16.46, ponsel Hasto tiba-tiba tidak aktif.

Belakangan Rossa mendapat kabar, bahwa Firli mengumumkan bahwa KPK sedang melakukan OTT.

“Pada saat itu, kami dapat kabar melalui posko bahwa secara Sepihak pimpinan KPK Firli mengumumkan terkait adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari kasatgas kami dan itu dishare juga dalam grup,” kata Rossa.

Penyidik mempertanyakan langkah yang diambil Firli tersebut. Pasalnya, mereka belum berhasil menangkap Harun Masiku dan Hasto.

“Kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait adanya OTT,” kata Rossa.

Sumber: Suara.com

The post Firli Bahuri Diduga Bocorkan OTT Hasto, Eks Pegawai Desak KPK Lakukan Ini appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut dia, perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini bersifat sistematis dengan keterlibatan nama-nama besar, termasuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Sebab, Firli Bahuri diketahui menjadi pimpinan KPK yang menolak penetapan tersangka terhadap Hasto pada Januari 2020 lalu.

Firli juga menyampaikan pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI meskipun Harun Masiku dan Hasto belum ditangkap.

“Bukti permulaan ini sudah dapat digunakan oleh KPK dan bahkan penegak hukum lain untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap Pasal 21 UU Tipikor yang dilakukan oleh Ketua KPK pada masa tersebut, yaitu saudara Firli Bahuri,” kata Lakso dalam pernyataannya, Jumat (7/2/2025).

Dalam sidang praperadilan Hasto, tim Biro Hukum KPK dinilai telah mengelaborasi informasi soal keterlibatan Firli dalam upaya menghalang-halangi penyidikan.

“Ini temuan yang sangat serius untuk digali motifnya, terlebih saat ini Firli Bahuri juga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tersangka KPK yang saat ini ditangani Mabes Polri,” tandas Lakso.

Diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

Hasto disebut bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Sumber: Suara.com

The post Sistimatis, IM57+ Duga Firli Bahuri Terlibat Kasus Perintangan Penyidikan Hasto appeared first on Trigger Netmedia.

Dirinya mengatakan bahwa, keterlibatan pimpinan lama KPK tersebut akan didalami lebih lanjut. Hal tersebut, juga akan menentukan apakah Firli Bahuri akan dipanggil atau tidak.

“Jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan di perkara ini, penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar, sudah tidak berdinas lagi di KPK kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

Asep menjelaskan pihak penyidik KPK akan terus menggali keterangan dari berbagai sumber untuk konfirmasi lebih lanjut.

“Dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapa pun, misal pun yang disebut, nanti kita akan konfirmasi. Nanti ditunggu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Paul Sinyal mengungkapkan terdapat upaya penghalangan oleh Mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait penggeledahan kantor DPP PDIP.

Dirinya menyampaikan hal tersebut usai diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

“Tadi di BAP (berita acara pemeriksaan) saya sampaikan memang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firli Bahuri itu sendiri,” kata Ronald kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

“Tadi di BAP (berita acara pemeriksaan) saya sampaikan memang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firli Bahuri itu sendiri,” kata Ronald kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

“Setiap kali saya melakukan pengledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga kan sempat viral ya dulu ya pengen melakukan pengledahan di kantor DPP ya. Cuman itu selalu disebut (Firli) jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu dari saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya,” jelasnya.

Terakhir, Ronald menegaskan bahwa seharusnya KPK juga memanggil Firli Bahuri untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini.

“Tadi sudah saya sampaikan harusnya yang dipanggil ke sini bukan saya sendiri. Tapi Firli Bahuri itu sendiri juga harusnya sudah hadir ke sini,” pungkasnya.

Sumber: Suara.com

The post Kini KPK Dalami Dugaan Firli Bahuri Halangi Penggeledahan Kantor PDIP appeared first on Trigger Netmedia.

Kasi Penkum Kejati DKI, Syahron Hasibuan mengatakan, saat ini pihaknya tidak mengalami kesulitan dalam memberikan petunjuk dalam pemberkasan perkara. Selanjutnya, pemberkasan perkara bakal dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya.

“Saya rasa nggak kesulitan, karena itu kan terkait dengan materi. Materi penyedikan perkara, pemenuhan alat bukti,” kata Syahron, di Kejati Jakarta, Rabu (11/12).

“Baik itu keketerangan saksi ataupun misalkan barang buktinya atau dokumentasi peristiwanya. Saya rasa sepanjang itu bisa dipenuhi oleh teman-teman Polda Metro Jaya, saya pastikan pasti P21 dong sudah dipenuhi apa yang dikasih petunjuk,” terangnya.

Syahron menyinggung jika berkas pemberkasan perkara Firli dikembalikan Kejati Jakarta ke Polda Metro Jaya pada Februari lalu. Setelahnya hingga saat ini, pihak ini Polda Metro Jaya belum mengirimkan kembali berkas tersebut.

“Nggak ada (kesulitan). Intinya kalau hari ini kan berkas belum dikembalikan ke kita,” katanya.

Firli Mangkir Panggilan

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, sebelumnya, mangkir dalam panggilan penyidik Polda Metro Jaya, dalam pemeriksaannya di Mabes Polri.

Firli sendiri diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tibdak pidana suap dan gratifikasi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firli tidak dapat hadir dalam oemeriksaan kali ini.

“Tersangka FB melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB, telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini,” kata Ade Safri, usai dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).

Semula, Firli Bahuri bakal dimintai keterangan di Lantai 6, Bareskrim Polri, pada Kamis (28/11) sekira pukul 10.00 WIB.

Saat disinggung soal alasan absennya Firli dalam pemeriksaan, Ade Safri mengaku tidak mengetahuinya secara detail.

“Bisa tanya langsung ke Ian Iskandar, penasihat hukumnya,” kata Ade.

Jadi Tersangka

Firli Bahuri resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kepastian tersebut disampaikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Selasa (22/11) malam.

“Menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi,” katanya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11) malam.

Ade mengemukakan, Firli diduga terlibat dalam kasus pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap yang terkait dalam penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023,” ujarnya.

Firli Bahuri terancam dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sumber: Suara.com

The post Berkas Perkara Firli Bahuri Masih di Polda Metro Jaya, Kejati Jakarta: Terakhir Dikembalikan Bulan Februari appeared first on Trigger Netmedia.

“Merujuk pada permohonan penyidik dalam penanganan perkara aquo untuk pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka FB (Firli Bahuri),” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).

Ade Safri mengaku, hal yang dilakukan oleh penyidik masih dalam koridor kepentingan penanganan perkara, agar penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur.

“Intinya penyidikan dalam perkara aquo dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel,” kata Ade.

Sebelumya, polisi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penyidik juga telah melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Sumber: Suara.com

The post Benarkah Polda Metro Jaya Cabut Paspor Firli Bahuri! appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan pencegahan Firli Bahuri kedua kalinya itu berlaku sampai 25 Desember 2024 mendatang.

“Ini perpanjangan kedua dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan sampai 25 Desember 2024,” ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat.

Dia pun menjelaskan permohonan pencekalan itu telah diajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Surat permohonan pencekalan dikirim hari Rabu, 25 Juni 2024.

“Pada tanggal 25 Juni 2024, permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim. Permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Drs. Firli Bahuri, M.Si,” jelasnya.

Tak Kunjung Ditahan Walau Tersangka

Dalam kasus ini, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023.

Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun 2020-2023.

Polda Metro Jaya belum menahan Firli, dan mengatakan sedang melakukan pengembangan dugaan korupsi tersebut ke dugaan tindak pidana lain.

Firli telah mengajukan dua kali gugatan praperadilan. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas.

Sumber: Suara.com

The post Firli Bahuri Kembali Dicekal Imigrasi: 6 Bulan Dilarang ke Luar Negeri appeared first on Trigger Netmedia.

Hal tersebut terkuak setelah mantan ajudan SYL, Panji Harjanto mengaku di persidangan, menyerahkan tas berisi dolar AS ke ajudan Firli kala itu. Panji mengaku tidak mengetahui tujuan pemberian tas berisi uang tersebut serta besaran jumlahnya.

“Saya hanya memegang saja tasnya. Perintahnya kasih ke sesama ajudan,” ujar Panji dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Tas berisi uang itu diserahkan, ketika SYL menemui Firli di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulu Tangkis di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat.

Panji mengungkapkan bahwa saat itu, SYL disebutkan sedang menonton Firli bermain bulutangkis.

Dalam keterangannya, Panji menyebut sebelum ada pertemuan tersebut sudah ada komunikasi antara SYL dengan Firli yang merencanakan pertemuan di GOR tersebut.

Setelah bermain bulutangkis, Firli berbincang dengan SYL. Panji mengaku tidak mengetahui isi obrolan tersebut karena diperintahkan menunggu di dalam mobil.

“Saya disuruh pegang saja uang. Ada tas isinya uang dolar,” tuturnya.

Setelah itu, Panji mengaku diperintahkan untuk memberikan tas berisi uang tersebut ke ajudan Firli.

Masih menurutnya, perintah untuk memberikan tas berisi dolar AS itu datang dari Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta.

“Itu uangnya Pak Hatta. Pak Hatta yang menyiapkan,” ungkapnya.

Dakwaan JPU KPK

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Perbuatan SYL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: Suara.com

The post Transaksi Penyerahan Uang Dolar ke Firli Dibongkar Eks Ajudan SYL appeared first on Trigger Netmedia.

Firli diketahui tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sigit mengatakan, proses penyidikan masih tetap berproses. Menurutnya Polda Metro Jaya yang menangani perkaranya ingin melakukan penyidikan tanpa terburu-buru.

“Kan pemeriksaan masih berjalan. Saya kira Polda Metro Jaya tentunya melakukan pemeriksaan dengan cermat dan tidak terburu-buru,” kata Sigit ditemui wartawan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/2/2024).

Oleh karenanya, dia meminta agar menghargai proses penyidikan yang masih berlangsung.

“Ya, kita hargai saja. Tapi yang pasti mereka serius, tegasnya.

Sebagaimana diketahui kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat kepada Kapolri untuk mendesak Firli segera ditahan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menilai penangan kasus korupsi yang menjerat Firli jalan ditempat. Terlebih sejak berstatus tersangka pada 22 November 2023, Firli belum dilakukan penahanan.

“Pertama, Kapolri dalam waktu dekat harus segera memanggil Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto. Hal ini penting agar kemudian Kapolri dapat menanyakan secara langsung perkembangan proses hukum terhadap Firli. Apalagi di tengah mandeknya penyidikan yang dikerjakan oleh Polda,” kata Kurnia lewat keterangannya kepada Suara.com, Jumat (1/3/2024).

Kedua mereka mendesak agar Kapolri memerintahkan Karyoto segera menahan Filri.

“Sebab, jika Firli tak kunjung ditahan, maka purnawirawan jenderal bintang tiga itu berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Lagipun, dalam pandangan Koalisi, penahanan terhadap Firli dapat memudahkan proses penyidikan, khususnya bila ia ingin dimintai keterangan,” ujar Kurnia.

Tak kalah penting, kata Kurnia, Kapolri harus memastikan proses penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Firli terbebas dari konflik kepentingan.

“Sebab, bagaimanapun, masyarakat sudah tahu ada relasi yang terbangun antara Karyoto dan Firli. Di mana, sebelum diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, Karyoto merupakan bawahan Firli di KPK,” ujarnya.

“Selain itu, secara jenjang kepangkatan di kepolisian, Karyoto pun masih berada di bawah Firli. Jangan sampai lambatnya penanganan perkara Firli dipengaruhi faktor relasi keduanya,” sambungnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan IM57+ Institute.

Terdapat pula sejumlah tokoh, di antaranya mantan pimpinan KPK yakni Abraham Samad, Saut Situmorang, dan Mochamad Yasin.

Sumber: Suara.com

The post Kapolri Sebut Kasus Tersangka Korupsi Eks Ketua KPK Firli Bahuri Masih Berjalan appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan ini disampaikan Trunoyudo merespons desakan sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menuntaskan perkara tersebut dan melakukan penahanan terhadap Firli.

“Kasus ini terus masih berjalan berkesinambungan dan terus berkoordinasi dengan kejaksaan penuntut umum dalam rangka pemenuhan terhadap berkas perkara atau petunjuk jaksa berupa P19,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Trunoyudo juga mengklaim penyidik bekerja secara profesional dan akuntabel.

“Kami yakini proses ini secara akuntabel dan prosedural, berproses,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah eks pimpinan KPK mendatangi Mabes Polri pada Jumat (1/3/2024). Mereka di antaranya Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang.

Bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Samad Cs saat itu mempertanyakan terkait perkembangan perkara Firli. Sebab hingga kekinian eks Ketua KPK yang telah berstatus tersangka tersebut tak kunjung ditahan.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” kata Samad.

Padahal, kata Samad, pasal yang dijerat penyidik telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan terhadap Firli.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” katanya.

Sumber: Suara.com

The post Soal Desakan Penahanan Firli Bahuri, Polri Klaim Fokus Lengkapi Berkas Perkara appeared first on Trigger Netmedia.