“Kita juga memberi imbauan kepada mayarakat agar tidak bepergian keluar daerah, menjaga kesehatan, menghindari keramaian dan selalu menjaga kebersihan. Khusus instansi pemerintah, kita minta dalam pelayanannya meberi jarak tempat duduk,” kata Farhan saat menggelar konferensi pers, Selasa (24/3/2020).

“Bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), sesui edaran tidak diperbolehkan keluar daerah, terkecuali bersifat mendesak, misalnya keperluan penanganan covid-19. Jika tidak, lebih baik bekerja di kantor masing-masing,” sambungnya.

Untuk kesiapan penanganan sendiri, kata Farhan, saat ini Pemkab telah mempersiapkan satu ruangan khusus isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam. Ruang tersebut merupakan ruang pasien anak yang dialihakan menjadi ruang isolasi penangan kasus Covid-19.

“Sementara waktu, untuk ruangan pasien anak-anak dipindah ke ruangan VIV atau ruang lain. Adapun ruangan lainnya tetap difungsikan seperti biasa. Jika ruang isolasi masih kurang, tidak menutup kemungkinan gedung yang biasa digunakan Pemkab sebagai tempat diklat dijadikan ruang isolasi,” ujar Ketua Gugus Tuga Penanganan Civid-19 Ketapang itu.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit (RS) Fatimah (swasta). Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien di RSUD Agoesdjam yang seandainya banyak menangani pasien memiliki gejala mirip corona.

“Jadi bila pasien, katakanlah pasien umum ramai di RSUD Agoesdjam, maka sementara waktu dirujuk atau dipindahkan ke RS Fatima. Demikian juga dengan RS Swasta lain yang ada di Ketapang. Ini dilakukan guna memenuhi standar operasional prosedur penanganan Covid-19,” jelas Farhan.

Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menyiapkan anggaran senilai Rp1 miliar lebih dengan mengacu peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Anggaran itu sudah dioperasionalkan, yang difokuskan pada kegiatan preventif maupun kesiapan peralatan penanganan covid atau kebutuhan minimal lainnya.

“Jika masih ada yang perlu penganggaran, kita siap menganggarkannya. Satu hal yang perlu kita siapkan adalah anggran tidak terduga. Ketika sudah dilakukan perubahan anggaran sesuai peraturan tapi masih kurang, maka anggaran tidak terdugalah dimanfaatkan,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi mendukungan penuh langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Ketapang, termasuk dukungan dalam penganggaran.

“DPRD sangat mendukung apa yang jadi program pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kabupaten Ketapang. Saya kira untuk penganggaran juga mesudah ngacu pada aturan, karena itu kita setujui,” kata Febriadi.

Dalam mendukung pencegahan penyebaran wabah Covid-19 itu, sampai saat ini, tidak ada Dewan Ketapang yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

“Kalaupun ada, itu diluar kepentingan DPRD atau urusan pribadi,” ujar Febriadi yang juga Sekretaris Partai Golkar DPD Ketapang ini.

Semantara itu, Direktur RS Fatima, Dr Margareta Indah menyatakan siap bekerja sama dengan Pemda Ketapang, terlebih penanganan covid-19 memang mesti ditangani bersama-sama.

“Kami di Rumah Sakit merupakan bagian dari upaya pemerintah menyehatkan masyarakat. Tentu saja kami berkewajiban mendukung serta bersedia untuk sama-sama melayani masyarakat,” katanya.

Terkait penanganan Covid-19, dia berpendapat memang harus ada suatu fokus rujukan dalam penanganannya. Dengan demikian, secara kapasitas dan sumber daya menjadil lebih terkontrol.

“Pada intinya kami siap menampung pasien umum seperti yang dimaksud ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Ketapang. Mulai sekarang kita mulai bersiap, seperti menyiapkan sumber daya perawat, peralatan medis, obat-obatan maupun keperluan lainnya,” ujarnya.

Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas diluar rumah jika tidak terlalu penting, kemudian menjaga pola hidup bersih dan menperbanyak olahraga untuk menjaga kesehatan diri.

Jhon I Ariz

The post Pemkab Ketapang Anggarkan Rp 1 Milyar Untuk Penanganan Covid-19 appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi mengatakan, AKD yang terbentuk terdiri dari empat Komisi dan empat Badan.

Masing-masing keanggotan komisi dan badan sudah ditetapkan melalui keputusan DPRD.

“Alat Kelengkapan DPRD sudah  terbentuk. Sehingga masing-masing komisi dan badan dapat langsung mulai menyusun program kerja,” kata Febriari kepada Ketapangnews, Jum’at (25/10).

Febriadi menjelaskan, komisi I bidang pemerintah, hukum dan aparatur dipimpin Ismanto. Komisi II bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat dipimpin Junaidi.

“Sedangkan Komisi III bidang keuangan diketuai Irawan. Dan tekahir, Komisi IV bidang pembangunan diketuai Achmad Sholeh,” jelasnya.

Untuk badan-badan disebutkan dia, diantaranya badan musyawarah, badan kehormatan, badan anggaran dan badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

“Khusus badan musyawarah dan badan anggaran, saya selaku ketua DPRD yang menjadi ketuanya. Serta tiga unsur pimpinan DPRD menjadi Wakil Ketua,” sebut Febriadi.

“Sementra ketua badan kehormatan Kurniawan dari Fraksi PDIP, dan ketua badan Pembentukan Perda dijabat Fathol Bari. Adapun yang lainnya masuk dalam struktur anggota komisi dan badan,” jelasnya lagi.

”
Khusus badan anggaran, jika terjadi pemindahan anggota ke AKD alat lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat satu tahun berdasarkan usulan Fraksi,” tukasnya.

Jhon I Ariz

The post Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Ketapang Terbentuk appeared first on Trigger Netmedia.

triggernetmedia.com – Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (22/10).

Keempat unsur pimpinan itu yakni, Muhammad Febriadi (Golkar) menjabat Ketua DPRD. Kemudian Suprapto (PDIP), Mathoji (Gerindra) dan Jamhuri Amir (Hanura) sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi mengatakan, setelah dilantik sebagai Ketua DPRD definitif akan langsung menjalankan tugas dan fungsinya secara kelembagaan di legislatif, seperti membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD.

Kemudian, sambungnya, yakni menyusun rencana kerja DPRD untuk disinergikan dengan rencana kerja bersama Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga apa yang menjadi keinginan atara Pemda dan DPRD berjalan baik sesuai target, termasuk peningkatan SDM.

“Selain itu, kita juga melanjutkan pembahasan lima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Pemda yang menjadi prioritas guna dijadikan Perda,” kata Febriadi usai dilantik.

The post Unsur Pimpinan DPRD Ketapang Definitif Masa Bakti 2019-2024 Resmi Dilantik appeared first on Trigger Netmedia.