Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan salah satu caranya adalah dengan penolakan dari sembilan fraksi.

Jika sudah disampaikan, maka meski sudah ada surat dari Sekretariat Jenderal DPR, kebijakan itu tak bisa dijalankan.

“Sembilan fraksi tidak menyatakan berkenan, kan selesai itu. Mau ada seribu surat enggak ada urusan kok,” ujar Habiburokhman dalam diskusi daring, Minggu (1/8/2021).

Ia menuturkan, sudah ada rencana pembahasan kembali mengenai rencana ini.

Pada masa sidang berikurnya, Badan Musyawarah akan kembali mendiskusikannya berdasarkan pertimbangan fraksi.

“Jadi don’t worry ya, kalau semua fraksi tidak setuju, bukan orang per orang ya, enggak akan bisa jalan kebijakan itu,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini tercatat ada sembilan fraksi di DPR. Mengutip dari situs dpr.go.id, sembilan fraksi tersebut, yakni, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGERINDRA), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Sebelumnya, rencana terkait fasilitas hotel untuk isoman anggota DPR ini tertuang dalam surat yang dikeluarkan Setjen DPR RI bernomor S/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 pada hari Senin 26 Juli 2021.

Hotel yang disediakan untuk isoman anggota DPR itu ialah Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat. Pesanggrahan itu juga berbintang empat.

Paket isoman yang ditawarkan yakni selama tujuh malam. Selama isoman, para wakil rakyat terhormat bakal mendapatkan fasilitas seperti berikut:

• Tiga kali makan sehari
• Cuci pakaian 3 potong per hari
• Wifi gratis dan parkir
• Konsultasi dokter melalui telepon setiap hari
• Kunjungan dokter dan perawat 2-3 kali, diberikan vitamin
• 1 kali test PCR pada hari ke-7

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memaparkan, paket isoman itu adalah upaya penanganan potensi penularan Covid-19 terhadap anggota DPR. Adapun hotel yang disediakan untuk isoman cuma untuk di Jakarta.

Paket isoman itu, katanya lagi, diadakan berdasarkan pertimbangan intensitas kerja anggota DPR yang sangat tinggi. Terlebih saat reses yang mengharuskan berada di daerah pemilihan (Dapil).

“Jadi peluang anggota DPR untuk positif covid-19 juga sangat mungkin,” kata Indra, Selasa (27/7/2021).
Indra menejelaskan, fasilitas isoman hotel itu juga mengikuti kementerian dan lembaga lain yang sudah lebih dulu melakukannya.

“Jadi kementerian lembaga lain itu sudah melakukan mekanisme isolasi mandiri bekerja sama dengan hotel-hotel bintang tiga begitu ya,” ujar Indra.

Rumah Dinas Tak Memadai

Sementara kompleks rumah dinas Anggota DPR di Kalibata, dianggap Indra tidak memadai. Jika dipaksakan menjadi tempat isoman.

Ia menuturkan, anggota DPR di kompleks rumah dinas Kalibata yang tak terkena Covid-19 juga protes kalau ada isoman di sana.

“Karena kan kalau di Kalibata itu juga ada komplain. Karena rumahnya nempel-nempel begitu, yang positif tetangganya-tetangga sesama anggota DPR. Mereka menyampaikan kepada kami,” tuturnya

Indra juga menjawab pertanyaan kenapa anggota dewan tidak diisolasi di tempat-tempat yang disediakan pemerintah, seperti RS Wisma Atlet.

“Ini isolasi mandiri buat yang positif tanpa gejala, bukan yang terdapat gejala,” lugasnya mengakhiri.

Sumber : Suara.com

The post Fasilitas Hotel Berbintang untuk Isoman DPR Bisa Dicabut, Syaratnya 9 Fraksi Harus Menolak appeared first on Trigger Netmedia.

Evaluasi itu menurut Puan harus dilakukan. Sebab ia menilai keberadaan fasilitas isoman di hotel belum diperlukan.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan,” kata Puan di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Puan meminta Sekjen DPR Indra Iskandar segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 ihwal penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.

Puan berujar koordinas terakita faskes untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja di Parlemen.

“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.

Ketua DPR Disorot

Direktur Eksekutif Lingkar Madani sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti Puan Maharani selaku Ketua DPR lantaran hingga kekinian belum berkomentar mengenai pengadaan tempat isolasi mandiri untuk anggota DPR di Hotel berbintang 3.

Ray menilai saat ini Puan masih bersikap seperti layaknya PDI Perjuangan yang permisif atau pasif menanggapi hal yang dirasa menyimpang.

“Kan dia nggak berkomentar apa-apa soal itu (tempat isolasi anggota DPR di hotel). Padahal beberapa fraksi telah mengemukakan pendapatnya yang mengatakan agak berbeda kurang setuju,” kata Raya dalam diskusi daring bertajuk ‘PDIP & 25 tahun tragedi Kudatuli’, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, Puan bisa mencegah rencana tersebut dibanding misalnya hanya mengkritik pemerintah yang sifatnya hanya normatif saja. Ray mengatakan, lembaga internalnya juga masih perlu dikritik.

“Bahkan beliau nggak bisa mencegah bagaimana sekjen DPR menyediakan hotel bintang 3 untuk isoman para anggota DPR. Dia kan nggak mencegah apa-apa ngapain teriak-teriak keluar di dalam aja ada masalah kok,” ungkapnya.

Padahal, jika anggaran yang dipakai untuk fasilitas isolasi mandiri para anggota DPR RI itu bisa dipergunakan ke arah lebih positif untuk membantu penanganan covid untuk masyarakat.

“Mba Puan enggak komen apa-apa. Jadi maksud saya komentar mba Puan itu sangat umum semua orang juga berbicara itu. Tapi dalam lingkupnya sendiri beliau ga berkomentar apa-apa. Oleh karena itu saya nggak bisa mengatakan beliau berbeda dengan arus di PDIP,” tandasnya.

Isolasi di Hotel

Anggota DPR yang terpapar covid-19 kini bisa menjalani isolasi mandiri di tiga hotel yang disediakan khusus untuk mereka. Fasilitas berupa isoman di hotel itu disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 tertulis, Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isoman anggota dewan.

Hotel yang disediakan untuk isoman anggota DPR itu adalah Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat. Pesanggrahan itu berbintang empat.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, paket isoman itu adalah upaya penanganan potensi penularan covid-19 terhadap anggota DPR.

Adapun hotel yang disediakan untuk isolasi mandiri itu sejauh ini hanya untuk di Jakarta.

Sumber : Suara.com

The post Belum Perlu, Puan Minta Sekjen DPR Evaluasi Lagi Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut dia kekhususan fasilitas yang diberikan itu sangat timpang dengan kondisi yang dirasakan kebanyakan masyarakat, di mana mereka kesusahan mendapat akses fasilitas kesehatan termasuk untuk isoman.

Yanuar menilai dengan pemberian fasilitas khusus untuk isoman di hotel berbintang, justru memalukan dan mengesankan anggota DPR manja. Padahal di sisi lain kondisi rakyat sedang susah.

“Agak memalukan jika kemudian anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan. Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?” kata Yanuar kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan bahwa anggota DPR memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri apabila terpapar Covid-19. Para Dewan tentunya paham apa yang harus dilakukan. Di luar itu, lanjut dia anggota DPR pasti mampu melakukan isolasi mandiri di manapun mereka mau, apalagi bicara mendapatkan obat-obatan.

“Jadi, negara tidak perlu berlebihan urus fasilitas isoman anggota DPR. Kalau toh ada anggaran khusus untuk fasilitasi ini, lebih baik salurkan untuk kebutuhan masyarakat. Dan tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman,” kata Yanuar.

Mesti Dibatalkan

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri anggota Dewan tidak tepat. Ia menyarankan keputusan itu dibatalkan.

“Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan,” kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Menurut Yandri anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.

Yandri mengatakan sebagai anggota DPR tentu saja para Dewan mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.

“Jadi kalau untuk anggota Dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan,” pungkas Yandri.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Thahir menilai pemberian fasilitas khusus untuk isolasi mandiri atau isoman di hotel berbintang oleh Setjen DPR kepada anggota Dewan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Sebab kata dia sebagai warga negara, seharusnya anggota DPR pun harus merasakan fasilitas serupa dengan rakyat. Bukan justru diberi kekhususan.

“Saya nilai kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga  harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan,” kata Anas kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Menurut Anas, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Ia berujar RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena tidak kontak langsung dengan masyarakat. Di sisi lain RJA memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain.

Dengan begitu, alokasi anggaran untuk keperluan isoman dengan fasilitas hotel berbintang dapat dialihkan untuk hal lain. Semisal kata Anas untuk kebutuhan masyarakat terdampak pandemi.

“Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman,” kata Anas.

Isoman Anggota Dewan Dibiayai Negara

Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel bintang tiga di Jakarta kini menyediakan fasilitas isoman mandiri bagi anggota DPR. Lalu berapa anggaran yang disediakan untuk memberikan fasilitas kelas bintang tiga untuk anggota Dewan yang isoman?

Menanggapi pertanyaan itu, Sekjen DPR Indra Iskandar tidak menjawab rinci berapa kisaran anggaran yang disediakan untuk fasilitas isoman di beberapa hotel di Jakarta. Ia hanya menjelaslan bahwa anggran itu merupakan anggaran konigensi bukan anggaran yang diprogramkan.

“Jadi anggaran Covid ini anggaran kontigensi, bukan yang diprogramkan,” kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Adapun sumber anggaran fasilitas isoman, dikatakan Indra berasal dari penggeseran anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk hal lain. Seperti anggaran perjalanan dinas luar negeri yang kini digeser lantaran tidak terpakai.

“Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu. Sifatnya kontigensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid kan sekarang ada di setiap kementerian,” ujar Indra.

Sumber : Suara.com

The post DPR Jangan Manja dan Aji Mumpung, Minta Negara Biayai Isoman Padahal Mampu appeared first on Trigger Netmedia.