Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring tengah melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Penguatan pencegahan penting mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan sejumlah modus yang kerap terjadi dalam pengadaan, antara lain perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga pengaturan pemenang tender.

Berdasarkan data KPK periode 2004–2025, sebanyak 446 dari 1.782 perkara korupsi berkaitan dengan pengadaan. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap dan gratifikasi.

KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menunjukkan tren penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh anggaran program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi kebutuhan siswa.

Ia memastikan proses pengadaan akan dilakukan sesuai prosedur dan terbuka terhadap pengawasan. “Jika ada pelanggaran, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.

The post Anggaran Sepatu Rp27 Miliar, KPK Kaji Potensi Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.