Kegiatan tersebut juga menghadirkan program SIKAP (Sosialisasi Informasi, Kebijakan, dan Akses Publik Pontianak), yaitu wadah penyampaian informasi kebijakan dan layanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih santai dan mudah diakses.

Bersama Bank Kalbar, Bapenda membuka layanan pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS. Sebagai bentuk apresiasi, wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui QRIS memperoleh minyak goreng selama persediaan masih tersedia.

Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruli Sudira mengatakan, pelayanan jemput pajak merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dan telah menjadi agenda rutin Bapenda.

Menurut Ruli, strategi jemput bola yang dipadukan dengan pemberian apresiasi tersebut cukup efektif mendorong masyarakat untuk membayar PBB-P2. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum batas akhir pembayaran pada 20 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak Vivi Salmiarni menjelaskan, SIKAP diinisiasi sebagai ruang kolaborasi antarperangkat daerah untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan layanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Vivi, penyampaian informasi secara langsung melengkapi berbagai kanal komunikasi publik yang telah dimiliki Pemerintah Kota Pontianak. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi sekaligus menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada pemerintah.

Ia menambahkan, kolaborasi melalui program SIKAP akan terus diperluas bersama perangkat daerah maupun instansi lainnya agar semakin banyak program dan layanan pemerintah yang dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.

The post CFD Jadi Ruang Layanan Publik, Warga Pontianak Bisa Bayar PBB Sekaligus Akses Informasi Pemerintah appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan bertema “Pemuda Digital: Agen Informasi dan Edukasi bagi Masyarakat” itu digelar di Rumah Budaya Kampung Bangka, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak Muhammad Suryadin mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam komunikasi publik karena akrab dengan teknologi digital dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan informasi.

“Pemuda memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital. Kehadiran para peserta hari ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat peran masyarakat sebagai bagian penting dalam komunikasi publik di Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Suryadin, pemuda tidak hanya diharapkan menjadi pengguna media digital, tetapi juga mampu menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab.

“Pemuda di Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi pelopor literasi digital di lingkungan masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Pontianak Tenggara Tegguh Yuliarto mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan media digital secara bijak.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Melalui SIPEDE, Pemerintah Kota Pontianak berharap generasi muda semakin aktif menyebarkan informasi yang benar, meningkatkan literasi digital, menangkal penyebaran hoaks, serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

The post Diskominfo Pontianak Dorong Pemuda Jadi Agen Informasi dan Literasi Digital appeared first on Trigger Netmedia.

Plh Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan setiap aduan masyarakat merupakan bentuk harapan agar pemerintah hadir memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

“Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduan karena mereka ingin didengar, ingin mendapatkan respons, dan berharap ada tindak lanjut ataupun solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi,” ujarnya.

Menurut dia, sebagian besar laporan masyarakat berkaitan dengan persoalan sehari-hari, mulai dari layanan administrasi, kebersihan lingkungan, hingga infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.

Vivi menegaskan, kecepatan dan ketepatan respons pengelola pengaduan menjadi kunci untuk mencegah persoalan berkembang lebih besar sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Ketika admin atau pengelola pengaduan cepat merespons, aktif berkoordinasi, dan memberikan tanggapan yang baik, maka laporan yang masuk tidak akan menumpuk menjadi masalah besar. Kepercayaan masyarakat juga dapat terus terjaga,” katanya.

Ia menjelaskan, SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi pelaporan, tetapi sarana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian pelayanan publik.

Vivi berharap para pengelola pengaduan semakin percaya diri setelah mengikuti bimtek, serta mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah terkait.

“Kami ingin pelayanan pengaduan publik benar-benar menjadi sarana penyelesaian masalah, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujarnya.

The post Diskominfo Pontianak Perkuat Kapasitas Pengelola SP4N-LAPOR appeared first on Trigger Netmedia.

Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik Elsa Risfadona mengatakan PPID perlu memahami secara baik klasifikasi informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“PPID pelaksana merupakan ujung tombak keterbukaan informasi publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat,” kata Elsa saat membuka kegiatan tersebut.

Menurut dia, setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Elsa menjelaskan, informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan perangkat daerah dan harus dikaji secara cermat agar tidak menghambat pelayanan informasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur pelayanan informasi, terutama terkait batas waktu penyelesaian permohonan informasi publik. Keterlambatan dapat berujung pada pengajuan keberatan hingga sengketa informasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak memperoleh predikat informatif dan menempati posisi kedua dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kapasitas PPID semakin meningkat sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

The post Pemkot Pontianak Perkuat Kapasitas PPID untuk Tingkatkan Keterbukaan Informasi appeared first on Trigger Netmedia.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, data menjadi elemen krusial dalam perumusan kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa data harus memenuhi dua kriteria utama, yakni valid dan terbaru.

“Data harus benar, berasal dari lembaga yang kompeten, serta sesuai dengan kondisi terkini. Dua hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak melenceng,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pengumpulan data secara berkelanjutan (time series). Menurutnya, data yang terkumpul perlu dianalisis agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Dengan analisis data yang baik, program akan lebih mudah menyasar kelompok yang membutuhkan,” katanya.

Selain itu, Amirullah menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan kualitas dan metode pengumpulan data sesuai standar. Ia berharap kualitas data hingga tingkat kecamatan dan kelurahan terus meningkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Syamsul Akbar menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Data yang dihasilkan perangkat daerah harus memenuhi standar, memiliki metadata, dan dapat diintegrasikan.

“Data tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti untuk penelitian dan pengembangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan selama ini adalah belum optimalnya penyusunan metadata dan standar data. Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) 2026 di tiga wilayah, yakni Kelurahan Benua Melayu Darat, Benua Melayu Laut, dan Batulayang.

Kepala BPS Kota Pontianak Dody Saputro menegaskan, data merupakan aset penting yang harus dikelola secara optimal. Menurutnya, data berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui kolaborasi antara BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, dan perangkat daerah sebagai produsen data.

“Data yang tidak disusun dengan standar yang benar akan menghasilkan informasi yang bias dan sulit dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesiapan BPS untuk mendampingi perangkat daerah dalam penyusunan statistik sektoral, termasuk hingga tingkat kelurahan.

The post Pontianak Dorong Reformasi Data, Hindari Kebijakan yang Melenceng appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mengatakan forum ini menjadi bagian dari evaluasi layanan sekaligus wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Forum ini penting untuk menghimpun masukan konstruktif, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Diskominfo akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, khususnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, dalam menggunakan teknologi secara bijak.

Selain itu, Diskominfo berperan sebagai pengelola data dan penggerak ekosistem digital di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada 2025, indeks SPBE Kota Pontianak tercatat 3,73 dengan kategori sangat baik. Diskominfo juga mengelola pusat data yang menampung ratusan aplikasi serta portal Satu Data dengan ribuan dataset.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Diskominfo juga menunjukkan hasil positif dengan indeks 97,838.

The post Pontianak Perkuat Ekosistem Digital, Literasi Jadi Fokus Utama appeared first on Trigger Netmedia.

Secara keseluruhan, Indeks SPBE Kota Pontianak berada pada angka 3,73 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut ditopang oleh kuatnya kinerja pada Domain Layanan SPBE dengan skor 4,33. Adapun Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mencatat nilai 4,00.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih sederhana, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“Pelayanan publik harus terus bergerak mengikuti kebutuhan warga. Pemanfaatan teknologi kami dorong agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit,” kata Edi, Rabu (7/1/2026).

Ia menilai hasil ini menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Pada aspek layanan digital, sejumlah indikator bahkan meraih nilai maksimal. Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi masing-masing memperoleh nilai 5.

Layanan publik sektoral juga menunjukkan kinerja kuat. Layanan Publik Sektor 1, 2, dan 3 masing-masing mencatat nilai 5. Sementara layanan pengaduan publik dan layanan kinerja pegawai berada pada nilai 4.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Yusnaldi menjelaskan, capaian ini didorong oleh integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta konsistensi pemanfaatan aplikasi layanan.

“Penilaian SPBE melihat kematangan layanan dari perencanaan hingga pemanfaatannya. Kota Pontianak dinilai sudah mampu menghadirkan layanan digital yang stabil, terintegrasi, dan mudah diakses,” ujarnya.

The post Indeks SPBE Pontianak Positif, Layanan Publik Elektronik Unggul appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai keterbukaan arus informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurut dia, website resmi dan kanal komunikasi pemerintah memiliki peran strategis sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

“Pengelolaan pemerintahan tidak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan sistem yang kuat, perencanaan yang jelas, serta orientasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program pembangunan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah, termasuk layanan yang dapat mereka manfaatkan. Karena itu, website dan kanal resmi harus mudah diakses dan informatif,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Yusnaldi menjelaskan, pembaruan website dirancang dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama. Struktur dan tampilan informasi disusun agar layanan publik dapat diakses secara cepat, mudah, dan efisien.

“Tampilan terbaru ini kami arahkan untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Saat membuka website, akses layanan menjadi yang pertama ditampilkan, disusul informasi penting dan berita terkini terkait program Pemerintah Kota Pontianak,” jelas Yusnaldi.

Selain layanan publik, website tersebut juga akan memuat berbagai informasi pendukung aktivitas masyarakat, seperti agenda pemerintahan, kalender kegiatan budaya dan hiburan, hingga event tahunan di Kota Pontianak.

Menurut Yusnaldi, penyajian agenda kota dalam satu platform menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi tanpa harus berpindah-pindah sumber.

Pembaruan website ini juga menekankan integrasi data dan informasi antarperangkat daerah. Melalui satu sistem yang saling terhubung, informasi program, layanan, dan kebijakan dari setiap dinas dapat tersaji secara utuh dan berkesinambungan.

“Seluruh informasi akan terhimpun dalam satu website resmi Pemkot Pontianak dengan tampilan yang lebih modern dan mudah diakses dari berbagai perangkat,” pungkasnya.

The post Pemkot Pontianak Perbarui Website Resmi demi Keterbukaan Informasi appeared first on Trigger Netmedia.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Yusnaldi, menegaskan bahwa informasi itu adalah penipuan. Ia meminta warga tidak menindaklanjuti ajakan pendaftaran maupun pembayaran apa pun yang tercantum dalam poster.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dan tidak melakukan pembayaran. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Brahmana Sanjaya, dan mereka menegaskan bahwa itu merupakan modus penipuan,” kata Yusnaldi, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, banyak konten tidak valid yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

“Kegiatan atau informasi resmi dari pemerintah akan selalu disampaikan melalui kanal resmi, baik website maupun akun media sosial milik Pemkot Pontianak,” ujarnya.

Yusnaldi juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat merugikan orang lain. “Pastikan informasi yang dibagikan sudah diverifikasi. Jangan ikut menyebarkan hoaks,” tutupnya.

The post Poster Roadshow Pengobatan Alternatif di Pontianak Dipastikan Hoaks appeared first on Trigger Netmedia.

Selain predikat utama tersebut, Pemkot Pontianak juga memperoleh penghargaan khusus bagi PPID Utama sebagai prakarsa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) mandiri. Kota Pontianak turut masuk dalam jajaran The Best Informative Badan Publik, berada di peringkat keempat dari seluruh kategori yang dinilai Komisi Informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Zulkarnain, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Pemerintah harus memastikan proses pelayanan dapat diakses dan diawasi publik,” ujarnya usai menerima penghargaan mewakili Wali Kota Pontianak di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (14/11/2025) malam.

Wali Kota Pontianak juga mendapat penghargaan khusus sebagai pimpinan daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong keterbukaan informasi.

Zulkarnain menambahkan bahwa Pemkot Pontianak akan terus memperkuat transformasi digital agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan cepat. Inisiatif PPID Utama dalam monev mandiri, menurut dia, menjadi langkah strategis menjaga konsistensi layanan.

“Kami akan terus menyempurnakan mekanisme layanan, memperbarui konten informasi, meningkatkan kapasitas operator PPID, serta memperkuat dokumentasi publik,” katanya.

Ia berharap penghargaan ini semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

The post Pemkot Pontianak Borong Empat Penghargaan Keterbukaan Informasi appeared first on Trigger Netmedia.