Tiga desa itu berada di Suriah selatan seiring dengan langkah Israel yang memperluas serangan militer ke negara Suriah.

Tentara Israel merebut kendali Desa Jamlah di Provinsi Daraa serta desa Mazrat Beit Jinn dan Maghar al-Mir di wilayah pedesaan Damaskus, menurut wartawan Anadolu.

Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus.

Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

Di tengah pengambilalihan kekuasaan, Israel melancarkan serangan udara intensif di lokasi-lokasi militer di seluruh Suriah. Rentetan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

Israel juga mengumumkan pembatalan perjanjian penarikan pasukan dengan Suriah pada 1974, dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan – wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

Langkah Israel itu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab.

Menurut Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), zona penyangga tersebut “memanjang sepanjang 75 kilometer dan lebarnya berkisar antara sekitar 10 kilometer di bagian tengah hingga 200 meter di bagian paling selatan.”

Sumber: Suara.com

The post Israel Mulai Duduki Tiga Desa di Suriah, Rezim Bashar al-Assad Terguling appeared first on Trigger Netmedia.

“Sektor desa kembali secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum selama tahun 2023.” kata Peneliti ICW Diky Anandya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024).

Dirinci dari 21 sektor, terdapat 10 besar sektor yang paling rawan tindak pidana korupsi. Desa menempati posisi pertama dengan 187 kasus.

Disusul pemerintahan 109 kasus, utilitas 103 kasus, perbankan 65 kasus, penididkan 58 kasus, kesehatan 44 kasus, sumber daya alam 39 kasus, agraria 29 kasus, sosial kemasyarakatan 28 kasus, dan kepemiluan 17 kasus.

“Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa. Pada tahun 2023 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp 68 triliun7 untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta. Nominal tersebut baru yang bersumber dari APBN, dan belum dijumlahkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD masing-masing daerah,” ujar Diky.

“Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa. Pada tahun 2023 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp 68 triliun7 untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta. Nominal tersebut baru yang bersumber dari APBN, dan belum dijumlahkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD masing-masing daerah,” ujar Diky.

Setidaknya pada 2016 terdapat 17 kasus dengan 22 tersangka, 2017 terdapat 48 kasus dengan 61 tersangka, 2018 terdapat 83 kasus dengan 98 tersangka, dan 2019 terdapat 96 kasus dengan 109 tersangka.

Kemudian pada 2020 terdapat 129 kasus dengan 172 tersangka, 2021 terdapat 154 kasus dengan 245 tersangka, 2022 terdapat 155 kasus dengan 252 tersangka, dan 2023 terdapat 187 kasus dengan 294 tersangka.

“Terdapat lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika ditarik mundur sejak tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi secara konsisten,” ujar Diky.

“Memang, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus korupsi yang berhasil terpantau tergolong kecil. Namun penting ditekankan bahwa hal ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es, di mana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum,” sambungnya.

Sumber: Suara.com

The post Diungkap ICW, Ternyata Sektor Ini yang Paling Rawan Korupsi! appeared first on Trigger Netmedia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendukung program pembangunan tersebut.

Upaya ini salah satunya melalui penguatan peran kecamatan agar menjadi penghubung keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah desa.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Amran saat membuka pelatihan aparatur camat di Hotel Lombok Raya, Senin (18/3/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh, dengan total peserta lebih dari 954 orang yang berasal dari Kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, dan UPTD Kesehatan.

“Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis. Kalau di tingkat yang lebih tinggi ada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang menghubungkan pemerintah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka kecamatan juga memiliki peran penting menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah,” ujar Amran.

Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dapat dilihat dari anggaran Dana Desa yang setiap tahun dikucurkan. Anggaran Dana Desa, kata dia, selalu mengalami kenaikan kecuali pada saat adanya wabah Covid-19.

“Komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan desa jelas, dari jumlah anggaran Dana Desa yang setiap tahun mengalami kenaikan. Di tahun 2024 saja, jumlah yang dianggarkan senilai Rp71 triliun rupiah, sehingga total anggaran Dana Desa di era pemerintahan Presiden Jokowi dari 2015-2024 mencapai Rp609 triliun,” jelas Amran.

Dirinya berharap, setelah pelatihan ini aparatur kecamatan mempunyai keahlian dalam menganalisis persoalan desa khususnya terkait pelayanan dasar, serta mampu memperkuat pola koordinasi dengan berbagai pihak.

Selain itu, para aparatur kecamatan diharapkan mampu menyusun agenda secara terpadu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke desa, untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa/frontline service delivery.

Dengan begitu, nantinya mampu mencetak pemerintahan desa yang kompeten dalam rangka membangun kemandirian desa melalui berbagai program dan kegiatan tepat sasaran yang dijalankan.

Sumber: Suara.com

The post Perkuat Kecamatan sebagai Poros Pembangunan Desa appeared first on Trigger Netmedia.

“Saya mendorong seluruh desa untuk membentuk Relawan Desa Cegah COVID-19,” ujar Muda Mahendrawan, Minggu (5/4/2020).

Muda menilai jika desa telah membentuk relawan desa, itu akan memudahkan proses perubahan anggaran dana desa, dimana anggaran pembangunan fisik boleh untuk dibatalkan.

Menurutnya, Desa Tanggap COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Relawan Desa Cegah COVID-19 merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona.

“Kalau desa bergerak akan lebih terukur dan cepat. Di mana RT dan RW-nya juga bergerak. Informasi warga datang dan keluar, pergerakan warga, dan juga cara mengimbau masyarakatnya bersama babinsa dan babinkamtibmas akan jauh lebih maksimal dalam membentengi warga desa masing-masing,” katanya.

Sekretaris Inspentorat Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah menyatakan, pihaknya akan memaksimalkan pendampingan kepada para Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

“Seperti kita ketahui, Pemerintah Desa diperbolehkan untuk menggunakan Dana Desa untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di desanya masing-masing. Untuk itu, kita akan melakukan pendampingan maksimal kepada Kepala Desa agar Dana Desa yang digunakan untuk penanganan COVID-19 ini bisa terarah dan bisa dipertanggung jawabkan,” ungkap Jakarainsyah.

Jakarainsyah mennyebut, pendampingan yang dilakukan oleh Inspentorat Kubu Raya dalam reviw RKPDES dan APBDES untuk desa yang belum melakukan perubahan terhadap APBDES-nya.

“Namun, bagi desa yang sudah menetapkannya, maka kita membuka ruang bagi desa untuk reviuw perubahan dan pendampingan pelaksanaanya agar tepat sasaran,” jelasnya.

Jakariansyah menambahkan, pihaknya juga sudah membentuk Tim Reviuw yang saat ini sudah dan akan terus bekerja untuk melayani konsultasi dari pemerintah desa.

“Kemudian, pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 412.210664/DPMD-D kepada desa terkait acuan penggunaan APBDesa untuk penanganan COVID-19. Jika masih ada hal yang rancu atau keragu-raguan dari pemdes terkait arahan itu, maka kita selaku Inspektorat akan membetikan bimbingan agar pemdes tidak salah langkah,” pungkasnya.

Dhesta

The post Kades diminta Alihkan Anggaran Fisik Menjadi Anggaran Tangani Covid-19 appeared first on Trigger Netmedia.