Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan sinergi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kami berharap kontribusi perusahaan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Bahasan usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar, Kamis (9/7/2026) malam.

Forum yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah pada 2027.

Bahasan mengatakan Pemerintah Kota Pontianak membuka peluang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga infrastruktur sosial.

Ia berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan diwujudkan melalui program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta perusahaan yang beroperasi di Kalbar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program prioritas pemerintah daerah.

Menurut Ria, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Program CSR, kata dia, juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta kemampuan masing-masing perusahaan.

Ria menegaskan pelaksanaan CSR ke depan tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

“Karena itu, kami mengarahkan setiap perusahaan, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” ujar Ria.

Forum TSBLP/CSR juga diisi dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

The post Program CSR Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.