Menurut Mardani, sosok wapres baru perlu mampu bekerja sama dengan Prabowo dalam menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional. Kemampuan tersebut dinilai penting di tengah dinamika global yang turut memberikan tekanan terhadap ekonomi dalam negeri.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Mardani kemudian mencontohkan duet Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ekonom senior Boediono pada periode kedua pemerintahan SBY. Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pendamping presiden yang memahami persoalan ekonomi dan dipercaya pasar.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,22 persen pada periode kedua pemerintahan SBY. Bahkan, pada 2011, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,49 persen.

“Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai tantangan ekonomi ke depan tidak mudah. Karena itu, penguatan ekonomi perlu menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Selain menyampaikan kriteria calon pengganti Gibran, Mardani mengingatkan agar proses pengisian jabatan wapres tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh pekerjaan yang sebelumnya berada di bawah koordinasi wapres tetap berjalan.

Mardani mendorong Kementerian Sekretariat Negara bersama instansi terkait segera memetakan agenda pemerintahan yang berpotensi terdampak kekosongan jabatan tersebut. Setiap program yang masih berjalan, menurutnya, harus memiliki penanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tingkat pelaksana.

Ia juga meminta pemerintah menata pencatatan perkembangan program, pengelolaan arsip, serta menyosialisasikan perubahan alur koordinasi kepada kementerian dan pemerintah daerah.

“Pemberitahuan perlu spesifik pada pekerjaan yang terdampak sehingga pelaksana mengetahui pihak yang harus dihubungi dan keputusan yang menjadi pegangannya,” ujarnya.

Di tengah proses pengisian jabatan wapres tersebut, Presiden Prabowo dikabarkan menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan itu berlangsung saat proses penentuan pengganti Gibran menjadi perhatian publik.

The post PKS Usul Prabowo Pilih Wapres Pengganti Gibran yang Paham Ekonomi appeared first on Trigger Netmedia.

Muzani menyampaikan hal tersebut seusai MPR menggelar Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“InsyaAllah (sudah menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo pekan depan),” kata Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Kompleks Parlemen.

Jadwal tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Paragraf 5 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden.

Pasal 135 mengatur bahwa MPR menyampaikan surat kepada Presiden mengenai hasil Rapat Gabungan. Sementara Pasal 136 mengatur Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar.

Dengan jadwal sidang pada 2 Desember 2026, dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya harus sudah disampaikan kepada Pimpinan MPR paling lambat 18 November 2026.

Muzani mengatakan, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Prabowo agar Presiden dapat menyampaikan dua nama calon tersebut untuk menjalani proses verifikasi.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR,” kata Muzani.

Untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan persyaratan kandidat, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus, yakni Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc.

Tim Verifikasi akan beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ungkap Muzani.

Sementara itu, Tim Ad Hoc juga beranggotakan 36 orang dengan melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD. Tim tersebut dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR dan bertugas mempersiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

The post Prabowo Berpeluang Serahkan Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran Pekan Depan appeared first on Trigger Netmedia.

Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026), sebagai tindak lanjut keputusan rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Setelah menerima pengajuan dari Presiden, dua nama calon Wakil Presiden tersebut akan diperiksa oleh Tim Verifikasi yang telah disepakati dalam rapat gabungan MPR.

Muzani menjelaskan, Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden.

“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Selain Tim Verifikasi, MPR juga membentuk Tim Ad Hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim ini bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya terpilih melalui rapat paripurna.

“Tim ad hoc jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh tiga wakil ketua MPR, anggotanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” kata Muzani.

MPR menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pemilihan dan pengesahan Wakil Presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat dilakukan dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, tahapan selanjutnya akan bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan oleh Tim Verifikasi, serta pelaksanaan pemilihan melalui sidang MPR.

The post MPR Kirim Surat ke Prabowo, Minta Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran appeared first on Trigger Netmedia.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyebut Muhaimin sebagai figur yang diharapkan partainya untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Meski memiliki aspirasi tersebut, PKB menegaskan tetap akan mengikuti keputusan pimpinan partai serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

“Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Lalu kembali menegaskan keinginan tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan nama-nama calon Wakil Presiden di tingkat pimpinan partai politik.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai kandidat pengganti Gibran. Namun, jika ditanya mengenai sosok yang diinginkan PKB, jawabannya tetap Muhaimin Iskandar.

“Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik,” tegasnya.

Kendati demikian, Lalu menekankan bahwa seluruh jajaran Fraksi PKB akan tunduk pada keputusan Ketua Umum. Ia menyebut kader partai siap mengamankan keputusan apa pun yang nantinya ditetapkan oleh Muhaimin.

“PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan,” katanya.

Lebih lanjut, Lalu mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Lalu menduga komunikasi antara Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan partai politik tengah berlangsung di tengah dinamika politik terkait pengisian posisi tersebut.

Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jadi apa pun kondisi politik hari ini, saya menghimbau kepada kita semua, seluruh anak bangsa, mari kita sama-sama jaga kondusivitas, sama-sama jaga keamanan, serahkan sepenuhnya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi dan undang-undang,” pungkasnya.

The post PKB Ingin Muhaimin Iskandar Jadi Pengganti Gibran, Lalu Hadrian: Pak Muhaimin, Titik! appeared first on Trigger Netmedia.

AHY menyatakan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.

Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan.

Karena itu, AHY menegaskan Demokrat menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta MPR dalam menentukan Wakil Presiden.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” kata AHY.

Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Agenda pembangunan nasional juga harus tetap berjalan.

“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.

AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Partainya memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangan konstitusional.

“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkas AHY.

The post AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran untuk Jabatan Wapres appeared first on Trigger Netmedia.