# Caleg Archives - Trigger Netmedia

Politik di Pemilu 2024: Caleg Bisa Rogoh Kocek Rp160 M Demi Dongkrak Elektabilitas

TriggerNetMedia — Mon, 30 Dec 2024 23:57:08 +0000

triggernetmedia.com – Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) merilis hasil penelitian mengenai biaya politik yang dihabiskan para peserta Pemilu, khususnya Calon Legislatif (Caleg) dalam Pileg 2024. Kisaran dana yang dihabiskan satu orang mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.

Laporan ini ditulis oleh Asisten Profesor bidang Ilmu pmPolitik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) di University of Western Australia (UWA), Ella Syafputri Prihatini bersama Asisten Profesor bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani.

Pada Pileg 2024, sebanyak 9.917 calon legislatif bersaing memperebutkan 580 kursi DPR RI di pemilu 2024. Meskipun masa kampanye jauh lebih pendek dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya, pengeluaran kampanye ternyata tidak berkurang.

Diketahui, masa kampanye Pileg 2024 hanya 75 hari. Sementara, Pileg 2009, 2014, dan 2019 waktunya lebih panjang mencapai 200 hari.

“Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mengakui keabsahan perkiraan tersebut saat merefleksikan pengeluarannya yang menembus Rp2 miliar pada pemilu 2019,” ujar Ella selaku salah satu penulis laporan WFD, dikutip Selasa (31/12).

Ella juga mengatakan, para politisi juga mengetahui bahwa ada calon yang menghabiskan dana hingga Rp20–25 miliar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka.

“Pada pemilu 2024, caleg DPR RI yang terlibat dalam penelitian ini mengeluarkan biaya paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp160 miliar,” jelasnya.

Angka rata-rata yang diberikan oleh tujuh responden yang sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, menunjukkan rata-rata yang lebih realistis adalah Rp5 miliar (sekitar 315.000 dolar AS).

Meskipun populasi sampelnya kecil, rentang yang begitu luas menyoroti perbedaan yang cukup besar di antara para kandidat dalam hal biaya kampanye yang ditentukan oleh status politik, kapasitas keuangan, dan latar belakang sosial-politik.

“Bagi kebanyakan orang, pembiayaan kampanye adalah beban yang ditanggung oleh masing-masing kandidat, dan acapkali tanpa ada dukungan dari partai politik tempat mereka bernaung,” pungkasnya.

Sumber: Suara.com

The post Politik di Pemilu 2024: Caleg Bisa Rogoh Kocek Rp160 M Demi Dongkrak Elektabilitas appeared first on Trigger Netmedia.

Tak Perlu Mengundurkan Diri Jika Caleg Terpilih Pemilu Ikut Pilkada Serentak 2024

TriggerNetMedia — Fri, 10 May 2024 20:24:14 +0000

triggernetmedia.com – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal digelar pada November 2024 ini. Semua warga negara berhak mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Lalu bagaimana dengan Caleg yang terpilih jika ingin mencalonkan diri di Pilkada 2024 ini?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024.

“Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” kata Hasyim, Jumat (10/5/2024).

Dia menjelaskan caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024.

“Maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki,” jelasnya.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Hasyim pun menegaskan frasa ‘jika telah dilantik secara resmi menjadi’. Untuk itu, tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota.

Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya.

“Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota,” pungkas Hasyim.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Sumber: Suara.com

The post Tak Perlu Mengundurkan Diri Jika Caleg Terpilih Pemilu Ikut Pilkada Serentak 2024 appeared first on Trigger Netmedia.

Kader Partai Demokrat ini Sebut 90 Persen Caleg Terpilih karena Politik Uang

TriggerNetMedia — Fri, 03 May 2024 05:41:28 +0000

triggernetmedia.com – Kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon salah satu calon anggota legislatif (caleg) gagal pada Pemilu 2024 lalu. Padahal Jansen sudah habis-habisan melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya (dapil).

Jansen Sitindaon adalah caleg DPR RI dari Dapil 3 Sumatera Utara (Sumut). Pada Pileg 2024, Jansen hanya meraup suara sebesar 11.997.

“Aku masang hampir 12 ribu APK. Kalau di DKI ada Masinton yang di tiap jalan ada, aku membuat itu di dapilku. Dapil 3 Sumut di 10 kabupaten,” kata Jansen di Youtube Total Politik.

Jansen mengakui masih menggunakan cara lama dalam kampanye di Pileg 2024 yaitu dengan memasang APK sebanyak-sebanyaknya dan menggelar pertemuan-pertemuan.

Namun cara itu menurut dia, terbukti tidak ampuh dalam meraih suara. Ini terjadi kata Jansen Sitindaon karena politik uang.

“Karena aku berpikir, politik uangnya tidak separah ini. Ini di luar prediksi. Aku masih mendatangi dengan pendekatan klasik. APK-nisasi, plus buat pertemuan, banyak pertemuan. Pidato sampaikan visi misi ternyata faktanya tidak laku. Kemarin memang politik uangnya luar biasa. Ugal-ugalan,” ujar dia.

Atas dasar itu, Jansen tidak ragu mengatakan bahwa 90 persen caleg terpilih di Pileg 2024 itu karena politik uang.

“Makanya aku mengatakan, 90 persen caleg terpilih di Pemilu kemarin itu karena politik uang aku tidak ragu mengatakan itu,” ucap dia.

Karena terpilih akibat faktor politik uang, Jansen Sitindaon mengatakan, para wakil rakyat itu nantinya tidak akan memikirkan rakyat.

“Paling minimum sudah jelas tidak memikirkan rakyat lah. Dia juga manusia normal gimana aku kembalikan uangku puluhan miliar yang habis di pileg kemarin,” ujar dia.

Menurut Jansen, bagaimana negara mau maju jika para legislatornya lahir dari politik uang.

“Bagaimana jadi negara maju kalau hampir 90 persen anggota DPRD kabupaten, provinsi dan RI lahir dari politik uang. Sedangkan negara ini bisa maju karena kebijakan para pejabat elected, politisinya. Itu makanya sistem Pemilu harus kita ubah,” ujar Jansen.

Sumber: Suara.com

The post Kader Partai Demokrat ini Sebut 90 Persen Caleg Terpilih karena Politik Uang appeared first on Trigger Netmedia.

Pernah Depresi Saat Jadi Caleg DPR RI, Selvi Kitty: Keras Dunia Politik

TriggerNetMedia — Fri, 01 Mar 2024 17:57:12 +0000

triggernetmedia.com – Selvi Kitty menjadi salah satu artis yang meramaikan kontestasi Pemilu 2024. Ia maju sebagai caleg DPRD Provinsi dari dapil Jawa Barat 15.

Masih hangat soal pemilu, Selvi Kitty menceritakan pengalamannya sebagai caleg. Ia mengaku mendapat banyak tantangan yang harus dihadapi.

Selvi Kitty mengaku pernah merasa stres dan depresi sewaktu menjalani proses politik.

“Rasa stres pusing itu ada. Balik lagi ke kita juga bagaimana cara kita menyikapinya. Jujur gua pernah mengalami depresi. Nangis,” kata Selvi Kitty dalam kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Jumat (1/3/2024).

Bahkan artis yang maju nyaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sampai menghilang dari media sosial agar tak diganggu.

“Masih berharap pengen jadi yang terbaik. Aku sampai menghilang kayak foto WA dihilangkan sama gua segala macam karena gak mau diganggu,” ucapnya.

Diakuinya kondisi depresi banyak dialami caleg sampai ada yang masuk ke rumah sakit jiwa pula. Ini terjadi karena banyak yang tidak kuat dengan kerasnya dunia politik.

“Aku ada tim harus update. Padahal aku punya kehidupan selain politik ada anak juga. Kebanyakan kalau mungkin kalau gak kuat ada stres ada yang masuk RSJ,” tutur Selvi.

“Bener itu bener kak saking kerasnya dunia politik,” imbuhnya.

Selvi Kitty sendiri merasa sudah kebal dengan dunia politik mengingat punya bekal dari dunia hiburan yang sama beratnya. Kini, ia merasa hal terberat yang harus dilaluinya di dunia politik yakni persaingan ketat.

“Tapi aku anggap di dunia politik merasa gua objek ya talentnya. Nitizen menghujat gua pikir ini kayak dunia artis aja cuma bedanya dunia aja,” ujar Selvi Kitty.

“Kalau di dunia politik bedanya ada perselisihan di orang dalam. Ada kompetisi 123. Bukan orang lain tapi di dalam rumah sendiri.” jelasnya.

Sumber: Suara.com

The post Pernah Depresi Saat Jadi Caleg DPR RI, Selvi Kitty: Keras Dunia Politik appeared first on Trigger Netmedia.

Begini Cara Melihat Profil Caleg di Pemilu 2024

TriggerNetMedia — Tue, 13 Feb 2024 03:38:56 +0000

triggernetmedia.com – Memilih calon wakil rakyat yang tepat merupakan kunci untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karenanya, pahami betul mengenai profil caleg di Pemilu 2024 dengan melihatnya melalui tutorial berikut ini.

Pada Pemilu 2024, penting bagi kita untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki visi, misi, dan integritas yang baik.

Untuk membantu Anda dalam memilih caleg yang tepat, berikut adalah beberapa cara mudah untuk melihat profil caleg di Pemilu 2024:

Website KPU

Situs ini dikelola resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga bisa memberikan data yang akurat. Berikut ini cara lengkapnya:

Kunjungi situs web resmi Info KPU di https://infopemilu.kpu.go.id/: https://infopemilu.kpu.go.id/.

Pilih menu “Pencalonan” dan pilih jenis pemilihan yang Anda inginkan (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota).

Pilih “Daftar Calon Tetap” dan pilih daerah pemilihan (dapil) Anda.

Klik pada nama caleg yang ingin Anda lihat profilnya.

Anda akan dapat melihat informasi seperti foto, nama lengkap, partai politik, dapil, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan visi misi caleg tersebut.

Aplikasi KPU

Selain versi website, Anda juga bisa menggunakan aplikasi KPU untuk melihat profil Caleg di Pemilu 2024:

Unduh aplikasi KPU RI di Google Play Store atau App Store.

Buka aplikasi dan pilih menu “Pemilu”.

Pilih “Daftar Calon” dan pilih jenis pemilihan yang Anda inginkan.

Pilih dapil Anda dan pilih nama caleg yang ingin Anda lihat profilnya.

Anda akan dapat melihat informasi seperti foto, nama lengkap, partai politik, dapil, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan visi misi caleg tersebut.

Website dan Media Sosial Caleg

Banyak caleg yang memiliki website dan akun media sosial pribadi. Anda dapat mengunjungi website atau akun media sosial caleg untuk melihat profil, visi misi, dan program kerja mereka.

Pastikan informasi yang Anda dapatkan dari website atau media sosial caleg tersebut valid dan terpercaya.

Situs Independen Pemilu 2024

Ada beberapa situs web independen yang menyediakan informasi tentang caleg, seperti Jari Ungu atau jariungu.com.

Situs ini biasanya menyediakan informasi seperti latar belakang caleg, rekam jejak politik, dan hasil survei elektabilitas.

Demikian informasi mengenai cara melihat profil Caleg Pemilu 2024. Semoga bermanfaat dan mari bersama-sama memilih caleg yang berkualitas dan berintegritas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sumber: Suara.com

The post Begini Cara Melihat Profil Caleg di Pemilu 2024 appeared first on Trigger Netmedia.

Minyak Goreng untuk Warga, Langkah Gerilya Caleg Dulang Suara di Pemilu 2024

TriggerNetMedia — Tue, 06 Feb 2024 02:13:54 +0000

triggernetmedia.com – Suatu sore, Abdul, begitu ia ingin disapa, tengah sibuk menawarkan warga minyak goreng ukuran 2 liter. Minyak goreng itu dari seorang calon legislatif atau caleg salah satu partai politik yang majudi Pemilu 2024.

Abdul keliling mengetuk pintu rumah warga, pemilih di TPS 99, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat bekeliling, Abdul hanya membawa secarik kertas untuk melisting nama warga yang mau menerima minyak goreng dari caleg.

“Jadi pertama gue datengin rumah warga yang TPS-nya sesuai. Lalu gue tanya dia mau minyak gak dari calegnya ini,” kata Abdul kepada Suara.com, Senin (5/2/2024).

“Kalau warga mau, kami minta namanya dicatat. Habis itu KTP-nya gue foto atau minta fotocopy KTP-nya,” sambungnya.

Setelah itu, Abdul mengambil minyak goreng yang sebelumnya telah didrop oleh timses caleg tersebut di rumahnya. Minyak tersebut didistribusikan pada malam hari, biasanya setelah pukul 20.00 WIB.

“Sore gue muter, malamnya gue kasih. Paling habis solat Isya, baru deh,” ucapnya.

Abdul mengaku, dalam menjalani ‘perang gerilya’ dalam mencari suara warga ada beberapa tingkatan. Ia sendiri berada di tingkatan paling bawah, yakni koordinator RT alias Koorte. Satu tingkat di atasnya, ada koordinator RW atau Koorwe, yang tugasnya mengawasi kenerja para Koorte.

Jenjangnya tak terputus disitu, ada juga koordinator kelurahan alias Koorkel yang bertugas mengawasi kinerja Koorwe, dan membuat laporan ke koordinator wilayah.

“Jadi kalo gue tingkatannya yang paling bawah. Ada beberapa orang yang kayak gue jadi Koorte di sekitar sini,” ungkapnya.

Targetnya pun berbeda. Abdul mengaku, tidak ada target khusus untuk menjaring kartu identitas warga.

Dia hanya sanggup menargetkan menghimpun 30 KTP warga. Ada juga yang menyanggupi untuk menjaring 120 KTP warga.

Abdul sendiri sehari-hari berprofesi sebagai ojek online. Pada tahun politik ini dimanfaatkannya untuk mencari pundi-pundi rupiah menjadi tim sukses caleg.

“Gue buat sampingan aja. Kalau pulang kerja atau lagi males narik ojol baru deh gue gerak, atau sesuai pesenan Koortwe (koordinator RW) aja,” jelasnya.

Abdul menuturkan, belum tahu berapa dibayar oleh caleg atas jasanya membantu mengumpulkan KTP warga. Yang pasti ia baru dapat bayaran Rp400 ribu dari hasil mengikuti bimbingan tekhnis (Bimtek) selama tiga kali.

Berawal dari Warung Kopi

Abdul menuturkan, awal mula ia menerima pekerjaan ini lantaran diajak oleh tetangganya. Saat itu, ia bertemu tetangganya, Zainal di warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumahnya.

Dalam obrolannya, Zainal ternyata merupakan Koorkel salah satu caleg yang sedang mencari para koordinator di tingkat RT. Bagai gayung bersambut, mereka bersepakat untuk bersinergi untuk meraih perolehan suara.

“Pertama kali ya diajak waktu itu,” ucap Abdul.

Dari situ mulailah, Abdul mengetahui cara kerja atau aturan main soal mencari simpatik rakyat lewat minyak goreng. Namun belum ada kepastian jumlah upah, terkait misi tersebut.

“Dia cuma bilang kalau soal itu mah gampang,” jelasnya

Zainal sendiri, kata Abdul, juga belum mengatahui upahnya. Zainal hanya mendapatkan uang bulanan senilai Rp500 ribu, dan sebuah ponsel yang dipinjamkan untuk laporan tiap minggu.

“Awalnya ya gue cuma buat bantu-bantu dia aja. Makanya gue mau,” katanya.

Selain untuk membantu tetangganya, Abdul mau menerima pekerjaan ini karena tidak ada konsekuensi jika tagetnya meleset. Semisal, sejak awal ia menargetkan bisa meraih suara sebanyak 30 dari TPS yang ada di RTnya, namun di hari pemilihan suara untuk caleg yang diperjuangkan hanya 15 suara.

Hal itu tidak ada konsekuensi atau hukuman dari caleg atau tim sukses mereka.

“Yang penting kita udah sosialisasiin, minyak gorengnya udah kita salurin. KTP juga kita udah kumpulin, kalau udah di dalem bilik suara mah masing-masing,” tutur Abdul.

Bakal Ada Serangan Fajar?

Abdul menceritakan, selain minyak goreng, bakal ada “serangan fajar” sebelum pemungutan suara. Warga yang telah mengumpulkan KTP menjadi targetnya.

Namun, sejauh ini belum diketahui soal waktu serangan itu akan dilancarkan. Jumlahnya pun belum diketahui pasti.

“Baru sebatas bilang, kalau nanti yang udah ngumpulin KTP bakal dapat serangan fajar,” ungkapnya.

Salah seorang warga Palmerah, Tuti mengatakan beberapa kali menerima bantuan berupa sembako dari para caleg berbagai partai politik. Namun tak ada satupun caleg yang diyakini bisa membuat perubahan nasibnya kedepan.

Ia mengaku sudah menyerahkan tiga fotocopy KTP kepada tim sukses para caleg. Menurutnya, jika ada pemberian sembako seperti itu sayang untuk dilewatkan.

“Kalau saya yang penting ya dikasih saya ambil. KTP tinggal kasih aja fotokopinya, kalau urusan pilih urusan belakangan,” ucapnya.

Tuti hingga saat ini mengaku belum ada satupun caleg yang pas di hatinya. Visi misinya pun tak jelas.

“Sekarang emang ada yang komitmen buat rakyat? Sejauh ini mereka cuma manfaatkan rakyat. Jadi gak salah kalau saya sekarang manfaatin mereka,” ucapnya.

Sementara itu, koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jerry Sumampouw mengatakan cara membagikan sembako dan melancarkan serangan fajar merupakan pola lama yang sering dilakukan oleh para caleg. Pola tersebut selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali saat pemilu.

Cara-cara seperti itu masih sering digunakan lantaran Bawaslu belum tegas menindak persoalan seperti itu, kurang alat bukti selalu menjadi alasan.

“Karena selama ini Bawaslu tidak bisa menindak tegas kasus-kasus seperti itu,” kata Jerry kepada Suara.com.

Selain itu, kata Jerry, banyak caleg meggunakan agensi politik dalam mendulang suara karena Pemilu kali ini menggunakan sistem pemilihan saat ini merupakan sistem yang terbuka. Jika sistem pemilihan tertutup, maka partai menggunakan kadernya untuk turun ke lapangan.

Jerry meminta masyarakat jangan terlalu percaya dengan janji manis para caleg, terlebih mereka yang sudah mengiming-imingi bantuan di awal sebelum pemilihan. Biasanya, seperti pengalaman lalu, mereka akan ingkar janji.

Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jakarta Barat, Abdul Roup mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait bagi-bagi minyak di kawasan Jakarta Barat.

“Belum, hingga saat ini belum ada laporan ke kami,” ucap Abdul saat dikonfirmasi.

Sumber: Suara.com

The post Minyak Goreng untuk Warga, Langkah Gerilya Caleg Dulang Suara di Pemilu 2024 appeared first on Trigger Netmedia.

Jelang Pemilu Dana Masuk ke Indonesia Rp 7 T Mengalir ke Caleg, Rp 195 M ke Bendahara Parpol

TriggerNetMedia — Wed, 10 Jan 2024 12:35:13 +0000

triggernetmedia.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi dana masuk dari luar negeri ke daftar calon tetap (DCT) atau caleg dan bendara partai politik. Temuan itu berdasarkan pengamatan PPATK selama 2023.

Pada caleg, PPATK merujuk pada laporan transaksi masuk dan keluar dari luar negeri atau International Fund Transfer Instruction Report (IFTI) terhadap 100 caleg. Angkanya mencapai Rp 7.740.011.302.238 atau Rp 7,7 triliun.

“Jadi kami menerima laporan internasionl IFTI terhadap 100 orang DCT yang datanya sudah kami dapatkan itu, ada penerimaan senilai Rp 7.740.011.302.238 (Rp 7,7 triliun),” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

“Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu. Ada juga yang mengirim ke luar. Ada juga 100 DCT, ini 100 bisa beda-beda, ya,” katanya.

Informasi yang mereka temukan, dana yang masuk dari luar negeri digunakan untuk sejumlah keperluan, termasuk kampanye dan pembelian barang.

Transakasi Rp 592 Miliar

“Dan ada laporan transaksi pembelian barang, yang ini secara tidak langsung kita ketahui, ada terkait dengam upaya kampanye dan segala macam, itu ada 100 DCT yang melalukan transaksi pembelian barang senilai Rp 592 miliar sekian,” kata Ivan.

Kemudian, PPATK juga menemukan transaksi masuk dari luar negeri ke bendahara partai politik atau parpol yang tersebar di wilayah Indonesia.

Ivan menegaskan, penerimaan itu bukan ke bendahara umum partai politik.

“Ini bendahara di wilayah-wilayah segala macam-macam dari 21 partai politik,” jekasnya.

Transaksi itu disebutnya mengalami peningkatan pada Tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi,” katanya.

Selain frekuensi transaksi yang meningkat, nilai juga mengalami peningkatan.

“Di 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar, di 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” ujar Ivan.

Sumber: Suara.com

The post Jelang Pemilu Dana Masuk ke Indonesia Rp 7 T Mengalir ke Caleg, Rp 195 M ke Bendahara Parpol appeared first on Trigger Netmedia.

Pengurus yang Jadi Caleg hingga Timses Capres-cawapres di Pemilu 2024 Wajib Cuti dari PBNU

TriggerNetMedia — Tue, 21 Nov 2023 22:22:52 +0000

triggernetmedia.com – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mencutikan kadernya yang saat ini tengah menjadi tim sukses atau tim pemenangan bagi pasangan calon presiden (Capres) yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Iya, dicutikan jadi pengurus. Kalau masuk ke tim resmi cuti,” kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Pria yang karib disapa Gus Yahya ini mengaku, cuti sebagai pengurus PBNU akan dilakukan sampai selesai proses pemilihan presiden (pilpres).

“Sampai selesai sampai ada presiden dilantik,” katanya. Disitat dari Suara.com.

Tak hanya untuk Paslon capres-cawapres, Gus Yahya mengaku, pemberian cuti terhadap anggota atau pengurus PBNU juga berlaku bagi mereka yang maju menjadi calon legislatif.

“Termasuk yang nyalon-nyalon legislatif itu cuti semua, sampai ditetapkan sebagai anggota kalau terpilih,” jelasnya.

Diketahui, sederet nama anggota PBNU tergabung menjadi tim sukses Paslin Capres-Cawapres 2024. Dua diantaranya yakni Nusron Wahid dan Yenny Wahid.

Nusron Wahid yang menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, didaulat menjadi Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sementara, Yenny Wahid menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, saat ini Yenny Wahid juga menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

The post Pengurus yang Jadi Caleg hingga Timses Capres-cawapres di Pemilu 2024 Wajib Cuti dari PBNU appeared first on Trigger Netmedia.

KPU Tetapkan 934 Calon DPRD Provinsi Kalbar

TriggerNetMedia — Mon, 06 Nov 2023 19:35:55 +0000

triggernetmedia.com – Sejumlah 934 Calon resmi ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh 18 parpol peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat.

Penetapan ini tertuang pada Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. >> Info Selengkapnya <<

Diinformasikan bahwa pada saat penetapan DCS berdasarkan Keputusan KPU Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2024, jumlah calon yang ditetapkan adalah sejumlah 937 calon yang diajukan oleh 18 parpol peserta Pemilu Tahun 2024. >> Info Selengkapnya <<

Pada saat Pengajuan Pencermatan DCT yang dilaksanakan pada 24 September s.d. 3 Oktober 2023, jumlah calon yang diajukan sejumlah 935 calon dari 18 parpol peserta pemilu.

“Setelah menerima pengajuan tersebut, selanjutkan kami melakukan verifikasi administrasi dokumen calon yang disampaikan melalui SILON, kemudian KPU Kalimantan Barat menetapkan sejumlah 934 calon yang memenui syarat untuk masuk ke DCT Anggota DPRD Provinsi Kalbar, sedangkan 1 calon tidak memenuhi syarat dikarenakan mengundurkan diri” ungkap Syarifah Nuraini selaku Pengampu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.

Dsitat dari laman resmi KPU Kalbar, adapun rincian dari 937 calon tersebut, yakni :
1. Partai Kebangkitan Bangsa : 65 ;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya : 64;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 65;
4. Partai Golongan Karya : 65;
5. Partai Nasdem : 65;
6. Partai Buruh : 32;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia : 35;
8. Partai Keadilan Sejahtera : 65;
9. Partai Kebangkitan Nusantara : 24;
10. Partai Hati Nurani Rakyat : 65;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia : 15;
12. Partai Amanat Nasional : 65;
13. Partai Bulan Bintang : 14;
14. Partai Demokrat : 65;
15. Partai Solidaritas Indonesia : 46;
16. Partai Perindo : 64;
17. Partai Persatuan Pembangunan : 65;
24. Partai Ummat : 55;
dengan total rincian 606 calon laki-laki, dan 328 calon perempuan.

The post KPU Tetapkan 934 Calon DPRD Provinsi Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

KPK: Mantan Koruptor yang Nyaleg Harus Umumkan Dirinya Bekas Narapidana

TriggerNetMedia — Thu, 31 Aug 2023 00:07:34 +0000

triggernetmedia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan pernah berstatus sebagai koruptor harus mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan napi kasus rasuah. Penekanan tersebut disampaikan Firli dengan mengacu kepada aturan yang ada.

Firli mengatakan, undang-undang telah menyampaikan bahwa setiap warga negara boleh memiliki hak pilih dan dipilih. Namun ada batasan-batasan sesuai undang-undang yang telah dilakukan judicial review.

“Di situ disarankan satu, apabila seseorang itu kena tindak pidana lima tahun lebih. Kedua, tidak sedang menjalani pidana. Nah ada keterangan dalam putusan judicial review itu, satu seketika orang itu narapidana, maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah menjadi narapidana,” kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/8/2023).

Selain mengumumkan pernah menjadi narapidana, caleg terkait juga harus memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus.

“Kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun,” kata Firli.

“Dan ini penting, pentingnya adalah supaya rakyat paham oh ternyata dia pernah menjadi narapidana,” sambung Firli. Seperti dinukil pada laman Suara.com.

Setelah caleg mantan narapidana melakukan pengumuman tersebut, ke depannya menjadi hak rakyat akan memilih mereka menjadi wakilnya di legislatif atau tidak.

“Nah tentu hak rakyat yang menentukan, apakah tetap akan memilih atau tidak, saya kira itu ketentuannya seperti itu karena proses hukum sudah selesai proses politiknya. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih tapi ada batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan undang-undang dan tadi saya sudah berkomunikasi dengan ketua KPU ketentuannya seperti itu,” tutur Firli.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan sejumlah caleg yang diketahui merupakan mantan napi koruptor. Mereka yakni:

Abdullah Puteh, nomor urut 1 Nasdem, daerah pemilihan atau dapil Aceh II. Mantan koruptor kasus pembelian 2 unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh.
Rahudman Harahap, nomor urut 4 dari NasDem, dapil Sumatera Utara I. Mantan koruptor kasus dana tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan.
Abdillah, nomor urut 5 dari NasDem, dapil Sumatera Utara I. Mantan koruptor kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.
Budi Antoni Aljufri, nomor urut 9 dari NasDem, dapil Sulawesi Selatan II. Mantan koruptor kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang.
Eep Hidayat, nomor urut 1 dari NasDem, dapil Jawa Barat IX. Mantan koruptor kasus Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008.
Al Amin Nasution, nomor urut 4 dari PDIP, dapil Jawa Tengah VII. Mantan koruptor kasus penerimaan suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
Rokhmin Dahuri, nomor urut 1 dari PDIP, dapil Jawa Barat VIII. Mantan koruptor kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan.
Susno Duadji, nomor urut 2 dari PKB, dapil Sumatera Selatan II. Mantan koruptor kasus pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.
Nurdin Halid, nomor urut 2 dari Golkar, dapil Sulawesi Selatan II. Mantan koruptor kasus distribusi minyak goreng Bulog.

Sementara enam mantan koruptor lainnya mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Mereka di antaranya sebagai berikut:

Patrice Rio Capella, nomor urut 10 dari dapil Bengkulu. Mantan koruptor kasus penerimaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara.
Dody Rondonuwu, nomor urut 7 dari dapil Kalimantan Timur. Mantan koruptor kasus dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang 2000-2004 (Saat itu Dody masih menjadi anggota DPRD Kota Bontang).
Emir Moeis, nomor urut 8 dari dapil Kalimantan Timur. Mantan koruptor kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004.
Irman Gusman, nomor urut 7 dari dapil Sumatera Barat. Mantan koruptor kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog.
Cinde Laras Yulianto, nomor urut 3 dari dapil DI Yogyakarta. Mantan koruptor kasus dana purna tugas Rp 3 miliar.
Ismeth Abdullah, nomor urut 8 dari dapil Kepulauan Riau. Mantan koruptor kasus pengadaan mobil

The post KPK: Mantan Koruptor yang Nyaleg Harus Umumkan Dirinya Bekas Narapidana appeared first on Trigger Netmedia.