Krisantus menyampaikan hal tersebut saat meninjau instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat di kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air baku hingga menjadi lebih jernih sebelum ditampung dan didistribusikan kepada masyarakat menggunakan truk tangki.

Air yang telah melalui proses pengolahan tersebut dapat digunakan masyarakat, namun tetap harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Krisantus mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang turut mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Menurutnya, selama ini PMI lebih dikenal melalui pelayanan donor dan penyediaan darah, sedangkan kini organisasi tersebut juga memberikan bantuan dalam menghadapi persoalan air bersih.

“Selama ini kalau kita mendengar PMI, yang terbayang adalah urusan darah. Orang kekurangan darah, rumah sakit membutuhkan darah, pasien membutuhkan darah, semuanya menghubungi PMI,” tuturnya.

“Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” lanjut Krisantus.

Ia menilai keberadaan instalasi pengolahan air sangat membantu masyarakat dalam situasi darurat. Namun, bantuan tersebut perlu diikuti langkah permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Krisantus mengatakan air payau menjadi persoalan yang muncul hampir setiap tahun di sejumlah wilayah. Selain menyulitkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kondisi air yang mengandung kadar garam juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan sejumlah peralatan rumah tangga.

“Bencana seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah sekarang, tetapi persoalan air payau tetap terjadi,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta Bapperida Kalbar segera menyusun kajian pembangunan SPAM regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten.

“Kedepan saya meminta kepada Bapperida, yang tadi juga hadir, untuk segera membuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu SPAM regional yang dapat melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” ujarnya.

Menurut Krisantus, pembangunan infrastruktur secara permanen diperlukan agar pemerintah tidak terus mengeluarkan anggaran untuk penanganan darurat setiap kali masyarakat menghadapi persoalan air payau.

“Ini harus segera kita lakukan. Tidak bisa lagi menunggu-menunggu, karena persoalan ini terjadi setiap tahun,” katanya.

Pemprov Kalbar juga siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Krisantus menyatakan siap mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi dengan kementerian terkait.

“Saya siap mendampingi, menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” terangnya.

Ia berharap penanganan persoalan air bersih ke depan tidak hanya bersifat reaktif ketika kondisi darurat terjadi. Menurutnya, pembangunan sistem penyediaan air yang berkelanjutan perlu menjadi bagian dari perencanaan pemerintah.

“Daripada setiap tahun kita hanya mengeluarkan anggaran untuk penanganan, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, air yang tidak payau bagi masyarakat,” pungkasnya.

The post Wagub Kalbar Dorong Kajian SPAM Regional untuk Atasi Krisis Air Payau appeared first on Trigger Netmedia.

Namun dalam penataan kawasan kumuh, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah saat Kota Pontianak mengusulkan Dana Alokasi Khusus Terintegrasi (DAKIN) ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menata kawasan kumuh di tepian Sungai Kapuas, tepatnya di Gang Mendawai Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, ditolak karena gagal dalam proses konsolidasi tanah sebagai persyaratan pengusulan DAKIN.

Berkaca dari kegagalan tersebut, Pemkot Pontianak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Garis Sempadan Sungai (GSS) dan pengurangan kawasan kumuh di Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Kamis (31/10).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, salah satu faktor utama gagalnya usulan DAKIN karena sebagian rumah-rumah warga yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) tidak dapat menunjukkan sertifikat tanahnya.

Menurutnya, polemik di lapangan terjadi ketika menentukan patok GSS yang berbeda-beda persepsi, baik dari ketidakjelasan gambar di Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) maupun hasil pengukuran dan pematokan ulang yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I.

“Keadaan ini bila tidak disesuaikan dan tidak ditindaklanjuti secara jelas maka upaya pengentasan kawasan kumuh di tepian sungai sulit terealisasi. Oleh karenanya, butuh komitmen dari semua pihak untuk mengentaskan kawasan kumuh tepian sungai,” ujarnya.

Belajar dari daerah lain atau dari luar negeri, pembangunan infrastruktur terlihat dapat dilaksanakan secara luas dan akomodatif yang terkesan lebih banyak kompromi dalam aturan dan pengaturannya.

Oleh karena itu pengentasan kawasan kumuh diperlukan upaya dari berbagai pihak dalam aturan kebijakan agar menghasilkan win-win solution antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

“Pemkot Pontianak tetap berupaya mengentaskan permukiman kumuh hingga nol, namun upaya ini menghadapi tantangan dan hambatan di lapangan, baik dari segi sosial kondisi alam, anggaran dan peraturan yang ada,” tutur Ani Sofian.

Dia berharap, melalui forum ini seluruh peserta yang hadir bisa saling bertukar pikiran, untuk menyamakan persepsi dan dapat menemukan solusi yang sinergis antara penetapan GSS dan penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Kita bisa menciptakan rancangan tindak penerapan GSS yang berkelanjutan. Hasil diskusi dan rekomendasi terbaik bila perlu akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat yaitu ke Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar menjadi pertimbangan atau pengaturan khusus terutama untuk penanganan permukiman di sepanjang tepian sungai” sebut Ani Sofian.

Ketua Panitia FGD Alfri memaparkan, latar belakang digelarnya forum diskusi ini adalah sebagai upaya untuk mengentaskan permukiman kumuh menjadi nol atau nihil. Untuk penataan kawasan kumuh tepian Sungai Kapuas, GSS menjadi titik mula dalam menangani kawasan kumuh tepian sungai.

“Banyak tantangan dan hambatan di lapangan yang dihadapi, baik dari segi sosial, kondisi alam, anggaran dan peraturan yang ada, khususnya pada kawasan kumuh di tepian sungai,”ungkapnya.

Alfri menyebut, kegagalan dalam pengusulan DAKIN ke Bappenas, untuk penanganan kawasan kumuh Gang Mendawai Kelurahan Bansir Laut disebabkan beberapa faktor, antara lain tentang penerapan GSS yang membingungkan.

Di satu sisi, pihaknya ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan percontohan dengan muatan heritage, sekaligus menangani permukiman kumuh hingga tuntas.

Namun di sisi lain, penerapan GSS dengan patok yang belum jelas berakibat sejumlah rumah warga tidak dapat diberikan sertifikasi tanah melalui program konsolidasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

“Dan ini menjadi salah satu sebab penolakan warga terhadap upaya penataan kawasan dimaksud.

Akibat dari tidak lengkapnya persyaratan readiness kriteria yang ditetapkan oleh Bappenas, usulan DAKIN ditolak,” terang dia.

Selaku penyelenggara FGD, dirinya mengajak semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Pertama, membahas bagaimana seharusnya penerapan GSS di permukiman tepian sungai, khususnya kawasan kumuh. Terlebih jika dimaksudkan untuk atau sebagai kawasan heritage.

“Kedua, menjadikan aturan yang tidak lagi abu-abu dalam penerapannya. Sehingga begitu akan dilaksanakan di lapangan, kita telah mempunyai patokan dan rambu yang jelas terkait penerapan GSS,” tegasnya.

Dalam FGD ini, pihaknya menghadirkan empat orang narasumber dengan latar belakang disiplin ilmunya masing-masing. Tujuannya, agar dapat mengetahui persepsi dari masing-masing keilmuan yang terkait dengan pengaturan GSS ini.

Melalui forum ini pula, diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang bagaimana ke depannya mengatur GSS agar tidak selalu menjadi polemik.

“Dan diharapkan penanganan kumuh atau penataan kawasan tepian sungai menjadi lebih baik sebagaimana yang kita harapkan,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Fokus Entaskan Kawasan Kumuh Tepian Sungai appeared first on Trigger Netmedia.