Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

“Saya menerima laporan bahwa ada yang mengatakan tidak apa-apa, semua pejabat bisa dibeli. Saya tantang mereka yang berani menyuap di pemerintahan saya,” kata Prabowo.

Ia mengklaim sejak awal masa pemerintahannya, aparat penegak hukum telah bertindak tegas terhadap pelanggaran di sektor sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.

Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan, bukan mekanisme pasar bebas. Ia membandingkannya dengan era robber barons di sejumlah negara, ketika pengusaha besar menguasai sumber daya tanpa mengindahkan hukum.

Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari satu juta hektare. Menurut Prabowo, tindakan itu dilakukan karena penguasaan lahan tersebut melanggar hukum dan mengabaikan kedaulatan negara.

Ia menambahkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, namun masih terdapat jumlah serupa yang terindikasi beroperasi. Karena itu, ia menegaskan penegakan hukum akan terus dilanjutkan tanpa kompromi.

“Kita tidak boleh mundur. Hukum harus ditegakkan,” kata Prabowo.

The post Di Davos, Prabowo Tantang Pebisnis yang Coba Menyuap Pejabat appeared first on Trigger Netmedia.