Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengenai pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Senin (29/6/2026).

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan skema wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah pertama, dan tiga tahun pendidikan menengah atas atau kejuruan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan pemerintah siap mengkaji kebutuhan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

“Siap, kita akan kaji dari 12 ke 13 tahun,” kata Purbaya.

Said meminta pemerintah tidak berhenti pada tahap kajian, melainkan segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan apabila hasil pembahasan dinilai memungkinkan.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun telah masuk dalam RKP dan prioritas anggaran 2027. Pemerintah menargetkan percepatan implementasi melalui penguatan berbagai program bantuan pendidikan dan afirmasi yang lebih tepat sasaran.

Program tersebut antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendidikan melalui sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUGAR), dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah juga berencana melanjutkan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

The post Menkeu Purbaya Kaji Anggaran Wajib Belajar 13 Tahun dalam RAPBN 2027 appeared first on Trigger Netmedia.

Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak.

Selain itu, tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.

“Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting,” kata Said. Dinukil pada laman suara.com.

BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara.

Terbaru, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

“Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS,” tutur Said.

Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Perry Warjio.

“Tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah. Namun saya perlu menyampaikan beberapa pertimbangan kedepan,” kata Said.

Menurut Said, Gubernur BI haruslah memiliki chemestry dengan jajaran KSSK. Sudah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS.

Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, masyarakat di dalam negeri juga menghadapi tahun politik.

Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini.

“Kita membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Kita butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu,” ucapnya.

Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya.

Tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat kedepan.

“Kita juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR. Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR,” ucapnya.

Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan Indonesia belumlah dalam.

“Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI kedepan.” pungkasnya.

The post DPR Beberkan Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Gubernur BI appeared first on Trigger Netmedia.

Sehingga, sudah saatnya mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan.

“Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin,” kata Said.

Menurut dia, dana sebesar subsidi energi 2022 idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain.

Dana itu juga dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer (km).

Anggaran subsidi energi bisa digunakan pula untuk anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp2,19 miliar tiap SD, 3.333 unit Rumah Sakit (RS) skala menengah dengan besaran investasi Rp150 miliar per RS, serta 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskesmas.

Guna mendorong barang-barang produksi, khususnya oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, lanjut Said, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang secara teknis bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.

Ditambah lagi, realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi.

Terlebih, Indonesia masih hanya melakukan swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor.

“Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan global rawan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita,” kata dia, Melansir suara.com.

Menurut dia, relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.

Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

“Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut,” ucap Said.

The post Banggar DPR Ingin Subsidi Energi Dialihkan untuk BLT, Upah Tenaga Kerja Hingga Bangun Jalan Tol appeared first on Trigger Netmedia.

Hal tersebut terjadi saat pemerintah melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR RI Kamis (10/6/2021), politisi dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan, pemerintah telah berkhianat kepada rakyat jika benar kebijakan ini diambil.

“Itu (tarif pajak bahan pokok) pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat,” tegas Marwan.

Dia pun tak habis pikir, kenapa pemerintah punya pemikiran untuk memajaki produk sembako.

“Kita nggak bisa memajaki terus menerus rakyat, apalagi ada pemikiran mau memajaki sembako,” katanya.

Dia pun meminta pemerintah untuk mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih ,selain harus membuat rakyat kecil makin susah ditengah pandemi Covid-19.

“Di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain,” tegasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, yaitu Eriko Sotarduga. Dia meminta agar Ditjen Pajak Kemenkeu menyerahkan peta jalan perpajakan Indonesia, sehingga kebijakan yang ditempuh tidak ngawur.

“Kami perlu roadmap-nya, sehingga banggar bukan sekedar mengetok dan paham strategi pemerintah. Ini momentum untuk menunjukkan di situasi berat, ada peluang yang lebih baik,” katanya.

Ya, pemerintah memang berencana untuk mengatur kembali ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Salah satu tarif yang diatur adalah soal pajak produk sembako.

Sumber : Suara.com

The post Anak Buah Sri Mulyani Disemprot DPR Soal Sembako Bakal Kena Pajak appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Said, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

“Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri, memperkuat fundamental ekonomi. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang,” ujar Said melalui keterangan di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Said menjelaskan, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting.

Memang, pada triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32 persen, tetapi setelah itu tren pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan angka membaik.

Bahkan di triwulan III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan triwulan IV sebesar minus 2,19 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen.

Semua indikator, lanjut Said, baik dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan.

“Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran COVID-19, sehingga akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain program Vaksinasi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan berlanjut pada tahun ini.
Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terpapar dampak Covid-19 dan perlu terus ditingkatkan.

“Kita akan terus mengawal agar program PEN 2021, agar jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM,” tutur Said.

Sementara itu, secara global saat ini negara-negara-negara termasuk Indonesia, sedang menikmati aliran modal dari pasar Internasional.

Kondisi ini sebagai dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang memberlakukan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) dengan melakukan pembelian obligasi besar-besaran, guna menambah likuiditas serta membangkitkan perekonomian AS yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, ia mengingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah perlu waspada terhadap titik balik kebijakan moneter di AS tersebut. Sebab kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung, karena akan sangat tergantung dengan kondisi perekonomian AS sendiri.

“Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi QE hingga akhirnya menghentikan. Kebijakan tersebut akan memperkuat dolar AS dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah “taper tantrum”,” ujar Said.

Oleh sebab itu, lanjut Said, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat ke depannya.

Sumber : Suara.com

The post Banggar DPR: Keberhasilan Vaksinasi Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi appeared first on Trigger Netmedia.