Kualitas pertumbuhan ekonomi yang dimaksud Febrio, bukan hanya soal angka tetapi juga harus disertai dengan penurunan angka kemiskinan, pengangguran hingga ketimpangan.

“Tetapi kita harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu akan disertai dengan kemiskinan terus juga menurun, ketimpangan juga akan terus membaik, dan penciptaan lapangan kerja baru harus lebih cepat lagi supaya kita menurunkan tingkat pengangguran kita ke level sebelum pandemi,” jelas Febrio dalam acara diskusi secara virtual, melansir suara.com, Kamis (10/2/2022).

Sebelumnya, laju pemulihan Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bergerak ke arah yang positif sebesar 3,69 persen, setelah terkontraksi pada 2020 lalu.

“Jadi data yang kemarin memang dirilis oleh BPS (pertumbuhan ekonomi Indonesia 3,69 persen) mengkonfirmasi outlook kita yang memang sudah kita pantau paling tidak dari sejak pertengahan tahun lalu,” katanya.

Febrio mengatakan, pada saat terjadi serangan Varian Delta, pemerintah secara cepat dan responsif melakukan pengendalian dan penanganan pandemi.

Anggaran PEN ditambahkan dan aparat di lapangan bergerak secara cepat untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, sehingga laju penularan bisa relatif cepat diturunkan.

APBN 2021 telah bekerja secara efektif dalam merespon dampak pandemi Covid-19. Strategi kebijakan APBN yang antisipatif dan responsif didukung partisipasi masyarakat dan sektor swasta, menjadi faktor utama laju pemulihan ekonomi.

Level ekonomi pada tahun 2021 berhasil melampaui masa prapandemi (2019), menandakan pemulihan ekonomi nasional yang cepat dan kuat.

Pertumbuhan yang berkualitas juga ditunjukan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang berhasil diturunkan kembali di tahun 2021.

Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,7 persen per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi.

“Kita tahu bahwa tekanan dari pandemi itu arahnya adalah ke aktivitas ekonomi juga, itu artinya kita harus memilih dengan sangat kuat kelompok mana yang akan kita lindungi lebih kuat. Nah, dari awal memang dari sejak 2020 kita tahu bahwa miskin dan rentan (rumah tangga) lalu UMKM dan mikro (sisi usaha) itulah menjadi prioritas utama kita,” katanya.

The post Kemenkeu: Ekonomi Indonesia Tahun Ini Bisa Tumbuh Lebih Berkualitas appeared first on Trigger Netmedia.

Lantaran itu, fokus pemerintah saat ini adalah pengamanan pasokan dan peningkatan target vaksinasi.

“Vaksinasi kami terus dipercepat. Rata-rata dalam tujuh hari sekarang sekitar 700.000 vaksinasi. Dalam beberapa hari ke depan, vaksinasi harus mencapai di atas 1 juta dosis per hari. Percepatan program vaksinasi terus dibuka seluas-luasnya dengan persyaratan administrasi yang semakin disederhanakan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu secara daring, Kamis (1/7/2021).

Percepatan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sektor swasta dan pemangku kepentingan.

Sektor swasta memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah.

“Perusahaan big data khususnya juga diharapkan dapat membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah yang semakin digital dengan berbagai inisiatif untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis data,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi menghadapi berbagai tantangan di lapangan, antara lain dari segi birokrasi, risiko kecurangan, dan terjadinya korupsi. Maka dari itu, perlu penguatan tata kelola sebagai inti dari pemulihan ekonomi.

Salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola program PEN secara keseluruhan yakni mendukung Civil Society Organizations (CSOs) dan lembaga think tank untuk membantu melihat dampak atau hasil pada tingkat yang lebih makro.

“Penilaian tersebut akan melengkapi upaya pemerintah untuk memastikan program PEN dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. CSOs dan think tank juga diharapkan lebih berperan aktif, termasuk berkolaborasi dengan mitra pembangunan untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi,” kata Febrio.

Sehingga kata dia, pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian tinggi.

“APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sumber : Suara.com

The post Kasus Covid-19 Melejit, APBN Makin Kerja Keras appeared first on Trigger Netmedia.

Hal tersebut terjadi saat pemerintah melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR RI Kamis (10/6/2021), politisi dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan, pemerintah telah berkhianat kepada rakyat jika benar kebijakan ini diambil.

“Itu (tarif pajak bahan pokok) pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa keadilan rakyat,” tegas Marwan.

Dia pun tak habis pikir, kenapa pemerintah punya pemikiran untuk memajaki produk sembako.

“Kita nggak bisa memajaki terus menerus rakyat, apalagi ada pemikiran mau memajaki sembako,” katanya.

Dia pun meminta pemerintah untuk mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih ,selain harus membuat rakyat kecil makin susah ditengah pandemi Covid-19.

“Di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain,” tegasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, yaitu Eriko Sotarduga. Dia meminta agar Ditjen Pajak Kemenkeu menyerahkan peta jalan perpajakan Indonesia, sehingga kebijakan yang ditempuh tidak ngawur.

“Kami perlu roadmap-nya, sehingga banggar bukan sekedar mengetok dan paham strategi pemerintah. Ini momentum untuk menunjukkan di situasi berat, ada peluang yang lebih baik,” katanya.

Ya, pemerintah memang berencana untuk mengatur kembali ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Salah satu tarif yang diatur adalah soal pajak produk sembako.

Sumber : Suara.com

The post Anak Buah Sri Mulyani Disemprot DPR Soal Sembako Bakal Kena Pajak appeared first on Trigger Netmedia.