Pada saat itu, jaksa menggali hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementan terkait status opini WTP dan menanyakan apakah ada permintaan uang dari auditor. Namun, dikabarkan bahwa Kementan tidak langsung memenuhi permintaan tersebut. Menurut informasi dari eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Kementan hanya memberikan Rp5 M.

Tentu saja, hal ini membuat banyak pihak tercengang. Kira-kira, seperti apa fakta auditor BPK minta Rp12 M buat WTP ini?

Fakta Auditor BPK Minta Rp12 M Buat WTP

KPK mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan fakta yang terungkap dalam sidang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun mulai buka suara.

“Terkait pemberitaan di media massa mengenai persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Mantan Menteri Pertanian SYL, yang menyebut bahwa oknum auditor di BPK meminta uang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK menyampaikan bahwa BPK tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK. Yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK”, demikian keterangan yang diunggah di situs resmi BPK, pada Jumat (10/5/2024).

BPK mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar dan pedoman yang ada. BPK juga menyatakan pelanggaran integritas oleh pegawai BPK akan diproses lewat penegakan kode etik. BPK pun menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses persidangan, serta tidak akan mentolerir tindakan pelanggaran hukum.

Menjadi Catatan Tim Jaksa KPK

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, fakta tersebut menjadi catatan Tim Jaksa KPK. Terkait fakta tersebut, tim jaksa juga akan mengembangannya. Disampaikan bahwa pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh, sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum.

Pendapat Pukat UGM

Auditor BPK yang disebut meminta uang senilai Rp12 M kepada Kementerian Pertanian (Kementan) supaya proyek food estate mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), juga menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman juga turut menanggapi masalah ini. Zaenurrohman meminta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dihadirkan dalam sidang korupsi dengan terdakwa eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurutnya, KPK harus mengusut fakta-fakta baru yang muncul di persidangan SYL dengan mengumpulkan barang bukti kemudian memulai penyelidikan.

Sumber: Suara.com

The post Fakta Baru Anak Buah SYL Buka-bukaan Soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Buat WTP appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini disampaikan Listyo saat menggelar audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Dalam kesempatan itu Listyo juga menerima Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) dari BPK.

“Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi,” kata Sigit.

Berkenaan dengan itu, Sigit juga meminta BPK sedianya dapat memberi pelatihan kemampuan audit kepada anggota Polri. Sehingga, diharapkan mereka nantinya dapat mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.

“Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya,” katanya

Sementara Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono menjelaskan CSFA yang diberikan kepada Kapolri merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara.

Menurutnya, profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.

“Kedatangan kami ke sini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri,” jelas Agus.

Adapun, lanjut Agus, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara. Di sisi lain juga menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, meliputi: pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sedangkan Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan bahwasanya, sertifikat CSFA ialah tindak lanjut dari Undang-Undang ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.

“Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit,” pungkas Bahrullah. Melansir suara.com.

The post Kapolri Minta BPK Buat Pelatihan, Ingin Anggota Polri Punya Kemampuan Sebagai Auditor appeared first on Trigger Netmedia.