Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai komitmen pemberantasan tambang ilegal bisa runtuh bila presiden, keluarga, kerabat, maupun orang dekatnya justru terlibat dalam bisnis tersebut.

“Let’s say Prabowo mau menertibkan tambang-tambang ilegal. Maka, satu hal yang pasti adalah memastikan dirinya tidak terlibat conflict of interest,” ujar Refly dalam tayangan kanal YouTube pribadinya, Senin (18/8/2025).

Menurut Refly, pengawasan tidak hanya berhenti pada presiden, tetapi juga harus menyentuh pembantu-pembantunya, mulai dari jajaran kabinet hingga aparat penegak hukum.

“Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, menteri-menteri, semua harus dipastikan bersih. Termasuk donatur politik, jangan sampai ada yang bermain tambang ilegal. Kalau itu tidak diselesaikan, pemberantasan hanya akan jadi omon-omon,” katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana pemberantasan tambang ilegal dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, 15 Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan jika melibatkan jenderal aktif maupun purnawirawan.

Menurut Prabowo, praktik tambang ilegal telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas yang merugikan rakyat dan negara tersebut.

The post Bukan Sekadar Janji, Ini Syarat Berat Prabowo Jika Mau Hapus Mafia Tambang Ilegal appeared first on Trigger Netmedia.