Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang disematkan kepada Pemkot Pontianak sebagai hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI atas unit-unit pelayanan publik di lingkup Pemkot Pontianak.

“Alhamdulillah nilai yang diperoleh 87,03 dan nilai kita tertinggi dari lima pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat yang meraih Zona Hijau,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro di Ruang VIP Wali Kota, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya, capaian yang diraih tersebut tidak terlepas dari peran seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, stakeholder serta masyarakat. Kerja keras untuk memberikan pelayanan yang optimal sudah menjadi kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Pontianak.

Meski demikian, kata dia, pelayanan publik memang tidak terlepas dari berbagai keluhan dari masyarakat yang dilayani. Oleh sebab itu, ia menekankan agar para aparatur yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk segera merespon dan menindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan publik.

“Sekecil apapun keluhan atau sebanyak apapun keluhan itu harus kita respon untuk menjadi catatan dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pihaknya terus melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan, mulai dari sarana prasarana hingga pelayanan. Satu diantaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Gedung Terpadu Sutoyo.

Perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik terus dilakukan meskipun sudah masuk zona hijau.

“Intinya, bagaimana membuat masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu merasa nyaman,” ungkapnya.

Kemudahan mengakses pelayanan publik bagi ibu hamil, lansia dan difabel juga tidak luput dari prioritas Pemkot Pontianak. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus bisa terlayani dengan baik.

“Baik itu sarana prasarananya maupun kemudahan akses jenis pelayanan lainnya,” tuturnya.

Kota Pontianak merupakan satu diantara lima pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kalbar yang meraih Zona Hijau penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun kelima pemda yang masuk kategori Zona Hijau adalah Pemkot Pontianak di urutan pertama dengan nilai 87,03, Pemkab Sanggau di urutan kedua dengan nilai 85,52, Pemkab Kubu Raya di urutan ketiga dengan nilai 81,02, Pemkab Landak di urutan keempat dengan nilai 80,25 dan Pemkab Ketapang di urutan kelima dengan nilai 80,05.

The post Pontianak Raih Nilai Tertinggi se-Kalbar Kepatuhan Standar Pelayanan Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai terlalu lama jika PT Pertamina dan PT KPI menunggu hasil investigasi Bareskrim Polri. Pasalnya, investigasi itu diperkirakan akan rampung dalam waktu tiga bulan.

“Kami menginginkan proses verifikasi dilakukan secara responsif dan cepat. Tidak menunda-nunda dan menunggu hasil investigasi dari tim independen dan Bareskrim Polri,” kata Hery dalam jumpa pers secara daring seperti dikutip Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Selain menuntaskan ganti rugi materi seperti kerusakan rumah dan bangunan milik korban terdampak kebakaran kilang minyak Balongan, Pertamina juga diminta untuk memberikan santunan. Baik terhadap korban luka ringan, berat, hingga meninggal dunia secepat mungkin.

“Waktu yang berlarut-larut ini akan mempengaruhi kondisi psikologi warga setempat, dan bisa jadi ( PT Pertamina) melupakan rekam jejak yang harusnya dilakukan ganti rugi, jadi pengaburan upaya ganti rugi yang mestinya dilakukan,” ujarnya.

Tiga Kali Kebakaran

Ombudsman RI sebelumnya mencatat kilang minyak Pertamina Balongan telah tiga kali mengalami kebakaran. Peristiwa pertama terjadi pada Oktober 2007. Namun, ketika itu api tidak merusak fasilitas produksi dan hanya mengganggu fasilitas pembuangan limbah.

“Kedua, pada 4 Januari 2019 pukul 09.40 WIB, kebakaran terjadi di kawasan kilang minyak Balongan. Insiden tersebut terjadi pada fasilitas pemasok gas milik PT Pertamina EP aset 3 ke pengolahan minyak (kilang) Balongan,” ungkap Hery.

Sedangkan yang terkahir terjadi pada Senin (29/3) akhir bulan lalu. Sebanyak empat tanki dengan volume minyak 25.328 KL, 2 unit mobil pick up kilang dan bangunan di sekitar kilang minyak rusak terbakar.

“Sedangkan terhadap masyarakat diantaranya dilakukan evakuasi masyarakat sekitar kilang ke Pendopo Bupati Indramayu, Islamic Center Indramayu dan GOR Bumi Patra Indramayu total 838 Jiwa per 31 Maret 2021,” beber Hery.

Atas hal itu, Ombudsman RI meminta PT Pertamina (Persero) dan PT KPI mengoptimalkan mitigasi bencana bagi warga di sekitar lokasi kilang minyak Balongan. Terlebih, berdasar hasil investigasi diketahui bahwa ratusan korban terdampak kebakaran kilang minyak Balongan dapat terjadi lantaran tidak adanya mekanisme mitigasi bencana karena “gagal teknologi” yang  berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Indramayu.

“Saran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT KPI, untuk mengkoordinasikan rencana kontigensi kepada BNPB/ BPBD setempat agar mitigasi dan penanganan bencana dapat dilakukan secara optimal,” ucap Hery.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) dan PT KPI bersama BPBD juga diminta untuk mensosialisasikan, mengedukasi, dan memberikan pelatihan kepada warga sekitar kilang minyak Balongan terkait adanya potensi bencana akibat “gagal teknologi”. Sekaligus, diimbau untuk lebih meningkatkan early warning system pada sekitar lingkungan kilang minyak Pertamina

“Sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar,” kata dia.

Sumber : Suara.com

The post Kilang Minyak Terbakar, Pertamina Wajib Ganti Rugi dan Beri Santunan Warga appeared first on Trigger Netmedia.

Pengucapan sumpah jabatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pengucapan Sumpah/Janji Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 36/P/ 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Masa Jabatan Tahun 2021- 2026.

Keanggotaan Ombudsman periode 2021-2026 yakni Mokhammad Najih sebagai Ketua merangkap anggota, Bobby Hamzar Rafinus sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.

Sementara tujuh anggota Ombudsman yaitu Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, Yeka Hendra Fatika.

“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun,” ucap pengucapan sumpah/jani sembilan keanggotan Ombudsman di hadapan Jokowi.

Dalam sumpahnya, sembilan keanggotaan Ombudsman akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Saya bersumpah/saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian,” ucap sembilan keanggotan Ombudsman.

Usai pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Ombudsman dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Jokowi.

Sumber : Suara.com

The post Jokowi Lantik Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026 appeared first on Trigger Netmedia.