Akun Instagram fashion_selebrit mengungkap harga outfit KD yang dipakai mulai dari pakaian, tas, aksesoris, hingga sepatu. Harga seluruhnya ternyata hampir Rp 1 miliar.

Mulai dari kardigan katun motif garis-garis dari merek Nordstrom asal Amerika Serikat harganya mencapai Rp 93,58 juta.

Kemudian celana jeans tipe Asher Luxe mid-rise dari mytheresa, brand asal Jerman, harganya mencapai Rp3 juta.

Istri Raul Lemos juga menenteng tas kulit Hermes berwarna cokelat tipe Birkin 25 seharga Rp700.901.000. Tas tersebut dilengkapi gantungan kecil berbentuk kuda yang ternyata dijual terpisah seharga Rp17 juta.

KD melengkapi tampilannya dengan sepatu highheels dari ShoesPost berwarna merah yang harganya mencapai Rp13,1 juta.

Dengan begitu, seluruh outfit yang dikenakan KD jumlahnya mencapai Rp827,58 juta.

Unggahan itu pun dapat perhatian dari netizen yang kebanyakan kaget dengan harga dari cardigan tersebut.

“Ngerii kali harga atasannya aja seharga segitu,” komentar akun @berkaxxx. Seperti dinukil dari suara.com.

“Cardigan 93 jutaaa,” tulis @renrxxx.

“Kaget sama harga cardigannya mehong beudss,” tulis @risaxxx.

The post OOTD Krisdayanti Serba Mewah, Kepala Sampai Kaki Nilainya Lebih dari Rp 800 Juta! appeared first on Trigger Netmedia.

Ada lima mobil Arteria Dahlan parkir di gedung DPR tepatnya di parkiran basement. Artinya, harta kekayaan Arteria Dahlan pun bisa dibilang tidak tidak sedikit.

Harta Kekayaan Arteria Dahlan Rp 19,2 Miliar

Penasaran dengan sumber kekayaan Arteria Dahlan,dinukil dari situs LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Berdasarkan website milik KPK ini, total harta kekayaan Arteria Dahlan sebesar Rp 19.235.841.661.

Sejak terpilih kembali sebagai anggota DPR, Arteria selalu melaporkan harta kekayaannya dan terlihat peningkatan dari tahun ke tahun. Pada laporan LHKPN 2019 lalu, Arteria memiliki Rp 13,5 miliar.

Lalu yang terbaru, pada 30 April 2020, Arteria melaporkan hartanya sudah mencapai angka Rp 19,2 miliar. Jika saja ia tidak memiliki utang sebesar Rp 4.546.352.764, maka harta kekayaan Arteria Dahlan bisa lebih besar lagi.

Apalagi Arteri memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Bogor, Jakarta Selatan serta Tulungagung dengan nilai mencapai Rp 21 miliar. Ia juga memiliki harta bergerak sebesar Rp 685 juta serta kas dan setara kas mencapai Rp 1.015.194.425.

Dalam LHKPN 2020 itu, Arteria dilaporkan memiliki 5 mobil (Nissan X-Trail, Mercedes Benz sedan, Honda CR-V, Nissan Serena, Honda Accord) dan 4 motor. Apakah Arteria Dahlan memiliki mobil lain?

Rumah Direnovasi, Arteria Dahlan Parkir Mobil Mewah di Gedung DPR

Bukan hanya perkara berapa kendaraan yang terparkir, tapi publik juga ingin tahu alasan Arteria Dahlan memarkirkan mobil mewahnya di gedung DPR. Politikus PDI Perjuangan ini berdalih jika rumahnya sedang direnovasi sehingga mengharusnya dirinya memarkir mobil di gedung DPR.

“Rumah saya lagi direnov,” ujar Arteria kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Ia bahkan meminta rekan media menanyakannya langsung kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. “Nanti tanya Mas Utut,” ujarnya.

Pelat Nomor Lima Mobil Arteria Kok Sama?

Hal yang mengherankan lainnya adalah pelat nomor mobil Arteria yang parkir di basement DPR tampak sama, yakni 4196-07. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI pun sempat merespons kenapa lima mobil Arteria Dahlan terpasang pelat nomor polisi yang sama.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman hanya merujuk pernyataan Polri bahwa pelat tersebut memang atas nama Arteria.

“Soal pelat nomor itu kan sudah disampaikan oleh Polri memang atas nama Pak Terry (Arteria). Mungkin itu didapat saat periode lalu, sebelum 2019 saya juga gak paham,” ucap Habiburokhman kepada media.

Sementara itu, Arteria Dahlan beralasan bahwa pelat nomor yang sama itu hanya sebagai tatakan. Ia menegaskan, nanti mobil-mobil miliknya akan dipasang pelat nomor yang sesuai apabila digunakan untuk berkendara.

“Kan sudah saya katakan, pelat nomor itu tatakan. Tatakan itu, nanti kami slot bisa pakai nomor aslinya, nomor mobil yang biasa itu, bisa pakai nomor DPR. itu tatakan,” dalih Arteria saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Sehari ramai dipertanyakan banyak pihak, beberapa mobil mewah milik Arteria Dahlan sudah berganti pelat nomor. Pantauan di parkiran basement gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, ketiga mobil Arteria kini berbeda pelat nomor.

Hanya Mitsubishi Pajero Sport yang tetap memakai nomor polisi 4196-07. Sementara dua mobil lainnya terpasang pelat hitam, yaitu Nissan Terra berkelir putih dan Nissan Livina bewarna merah.

Sekian penjelasan tentang harta kekayaan Arteria Dahlan dan aksi memarkir mobil mewahnya di gedung DPR yang menjadi kontroversi. Melansir suara.com.

The post Berapa Harta Kekayaan Politisi PDIP Arteria Dahlan? appeared first on Trigger Netmedia.

Melamsir suara.com, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan blak-blakan telah mengusulkan kepada pimpinan Komisi untuk memanggil Panglima TNI dan KSAD terkait kasus mengenaskan tersebut.

Muhammad Farhan menyebut bahwa pemanggilan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman perlu dilakukan.

“Kami mengusulkan kepada pimpinan Komisi I agar segera (memprioritaskan) agenda rapat dengan Panglima TNI dan KSAD menyangkut masalah ini dan permasalahan lain, menyangkut tugas TNI,” jelas Muhammad Farhan dalam keterangannya, Rabu (29/12/2021).

Muhammad Farhan juga menyebut, selain menyangkut proses hukum, dia menilai kasus tersebut juga terkait dengan tugas ketiga prajurit yang diduga menjadi pelaku.

Politikus Partai NasDem tersebut mengaku heran lantaran insiden kecelakaan itu melibatkan seorang perwira menengah dengan jabatan Kasi Intel Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone, Kodam XIII/Merdeka, selain dua Kopral dari Kodam Diponegoro.

“Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketiga anggota TNI yang bertugas di dua Kodam berbeda, memang sedang bertugas secara resmi di lokus Kodam Siliwangi atau ada hal lain di luar dinas?” ungkap Muhammad Farhan.

Menurut Muhammad Farhan, insiden tersebut sudah melibatkan anggota TNI lintas Kodam. Sehingga, ia menilai KSAD selaku Pembina Kekuatan, harus turun tangan dan menjelaskan kepada Komisi I DPR.

“Kalau proses hukum, kita hormati sesuai hukum acara yang berlaku. Kalau mereka masih anggota militer, maka ikut peradilan militer,” tegasnya.

Diketahui, Handi dan Salsa merupakan sejoli yang tewas akibat tabrak lari oleh tiga Prajurit TNI AD, masing-masing Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A pada Rabu (8/12/2021) lalu.

Jenazah keduanya dibuang di Sungai Serayu, dan baru ditemukan tiga hari kemudian di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, ketiga prajurit TNI AD yang terlibat diduga melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, antara lain Pasal 310 (ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun) dan Pasal 312 (ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun).

Selain itu, KUHP Pasal 181 (ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan), Pasal 359 (ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun), Pasal 338 (ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun), Pasal 340 (ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup).

The post Anggota DPR Usul Segera Panggil Panglima TNI dan KSAD, Agendakan Rapat Bahas Hal Ini appeared first on Trigger Netmedia.

Melansir suara.com, Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, akan memanggil istri musisi Ahmad Dhani tersebu.

Mulan dan keluarga diduga tidak menjalankan karantina sesuai waktu yang ditentukan. BPD Partai Gerindra akan memanggil Mulan untuk mengklarifikasi terkait hal ini.

“Untuk hal tersebut, kami DPP Partai Gerindra dalam hal ini Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra akan segera menindaklanjuti dengan memanggil Ibu Mulan Jameela untuk dimintai klarifikasi dan keterangan lainnya sehubungan dengan informasi yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut,” kata Ketua Badan Pengawas dan Displin Partai Gerindra, Bambang Kristiono, Jumat (17/12/2021).

Bambang menyebut, pemanggilan terhadap Mulan ini sebagai penegakan dalam disiplin kader. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19.

BPD Partai Gerindra, kata Bambang, tentu mengikuti dan melaksanakan upaya-upaya terbaik yang dilaksanakan Satgas COVID-19 untuk mencegah penularan.

Termasuk mematuhi Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19. Dimana salah satu ketentuannya adalah karantina 10 hari bagi pelaku perjalanan international.

“Karena didasari pertimbangan kemunculan varian baru B.1.1,529 atau Omicron yang diyakini tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan varian lama,” ujar Bambang.

Ia berharap, upaya Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra akan segera mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas melalui pemanggilan Mulan Jameela. Dengan demikian Gerindra bisa segera memberikan informasi kepada masyarakat termasuk konsekuensinya.

“Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga kita semua segera bisa keluar dari bahaya pandemi dan kembali berkarya untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya lagi.

The post Kasus Omicron Muncul, Gerindra Panggil Mulan Jameela untuk Klarifikasi soal Karantina appeared first on Trigger Netmedia.

Merespons kejadian tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, tindakan Ambarita dan polisi lain telah melanggar hak privasi warga.

“Ya itulah yang tadi soal oknum patroli kemudian memeriksa HP, saya kira itu sudah melanggar privasi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/10/2021).

Menurut Arsul, Propam Mabes Polri perlu menindaklanjuti ulah Ambarita beserta polisi lain setelah viralnya kasus pemaksaan memeriksa ponsel warga.

Arsul mengatakan, bila perlu diproses secara pidana, jika memang ada unsur pidana yang ditemukan dalam pelanggaran privasi.

“Saya ingin itu Propam menyelidiki dan lagi lagi seperti yang saya sampaikan kalau perbuatan itu ada unsur pidana ya harus diproses pidana berdasarkan apa? Mungkin Undang-Undang Telekomunikasi, UU ITE saya belum tahu persis seperti apa? Atau mungkin melalui KUHP biasa,” kata Arsul.

Kompolnas Pertanyakan Arogansi Polisi

Sebelumnya, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menanggapi video viral terkait aksi polisi yang memaksa untuk menggeledah telepon seluler milik pemuda dalam kegiatan razia.

Merespons tayangan tersebut, Poengky menyarankan agar pemuda yang viral dipaksa untuk menyerahkan telepon selulernya itu membuat laporan ke Propam agar tindakan aparat kepolisian yang bersikap sewenang-wenang itu dapat diperiksa.

“Saya sarankan lapor ke Propam Presisi agar Propam dapat melakukan pemeriksaan,” kata Poengky, Senin (18/10/2021).

Aksi anggota polisi yang ngotot untuk memeriksa isi HP pemuda itu yang viral di aplikasi TikTok hingga Twitter itu merupakan tayangan yang ada dalam program televisi swasta. Terkait tindakan itu, Poengki pun mempertanyakan sikap arogansi aparat polisi yang hendak menyita HP pemuda itu.

Dia menjelaskan, anggota kepolisian tidak diperkenankan bersikap arogan main ambil handphone milik seseorang tanpa dasar hukum dan surat perintah.

Bahkan, kata dia, di dalam KUHAP saja penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan kejahatan mesti dengan izin pengadilan.

“Polisi di video TikTok tadi dalam kapasitas apa mengambil HP?” tanya Poengky.

“Tetap kedepankan profesionalitas. Jaga sopan santun dan jangan menunjukkan arogansi. Polisi itu tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan Harkamtibmas,” katanya.

Video yang menayangkan aksi Aipda Ambarita beserta anggota anggota polisi menyita dan memeriksa handphone milik pemuda saat melakukan razia viral di media sosial.

Video tersebut disiarkan melalui program televisi swasta dan diunggah ulang di aplikasi media sosial TikTok hingga Twitter.

Dalam kicauan akun Twitter @xnact, dia menyoroti tindakan oknum anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Bripka Ambarita.

“Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan pak pol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia?” kicau @xnact pada Sabtu (16/10/2021).

Pemilik handphone itu sendiri, dalam video itu terlihat tak terima handphonenya disita dan diperiksa. Sebab dia merasa itu ranah privasinya dan polisi tak memiliki hak untuk membuka. Terlebih dia juga merasa tidak melakukan suatu tindakan pidana.

Perdebatan pun terjadi. Aipda Ambarita alih-alih mencoba menjelaskan, justru dengan nada ngotot mengklaim jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik pemuda tersebut.

Sumber : Suara.com

The post Aipda Ambarita Ngotot Buka Akses Ponsel Warga, Anggota DPR: Sudah Melanggar Privasi appeared first on Trigger Netmedia.

Jumlah tersebut jauh menurun dibanding pada tahun 2020 yang jumlah pelapornya berada di angka 100 persen.

“Untuk legislatif ternyata menurun drastis. Sekarang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18\8\2021).

“Padahal, kemarin dua-duanya sudah 100 persen, kami amat senang. Terima kasih untuk 100 persennya,”ucapnya.

Pahala menyebut, pada tahun 2020 pencapaian 100 persen laporan harta kekayaan anggota legislatif, lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan calon wakil rakyat mencantumkan harta kekayaan ke KPK sebagai syarat maju pemilu.

Maka itu, ia berharap anggota DPR maupun DPRD dapat kembali taat dalam pelaporan harta kekayaan.

“Tapi, PR kita di mana 55 persen dan 90 persen, bisa naik ke 100 persen,” katanya.

Diketahui, Hingga 30 Juni 2021 KPK telah menerima sebanyak 363.638 LHKPN dari total 377.574 Wajib Lapor atau tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 96,31 persen.

Jumlah tersebut, terdiri atas 96,44 persen bidang eksekutif ; 89,27 persen bidang legislatif; 98,46 persen bidang yudikatif; dan 98,15 persen bidang BUMN\BUMD.

Sumber : Suara.com

The post Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Tahun 2021 Cuma 55 Persen, KPK: Padahal Tahun Lalu 100 Persen appeared first on Trigger Netmedia.

Sebab, selain menjadi atlet andalan Mesir, Hadia Hosny juga berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di negaranya.

Di kursi parlemen atau legislatif Negeri Piramida itu, dia tergabung dalam Komite Olahraga dan Pemuda.

Sebetulnya, bulu tangkis bukanlah olahraga yang pernah ditekuni Nadia Hosny sejak masih berusia remaja.

Sebab, dia pernah menekuni olahraga senam. Namun, dia mendapatkan cedera parah dan tak lagi melanjutkan kegemarannya tersebut.

Kemudian, dia memulai belajar bulu tangkis. Meskipun bukan olahraga populer di Mesir, tetapi dia sempat memenangi tiga pertandingan di level nasional.

Padahal, saat itu dia baru belajar bulu tangkis selama tiga minggu. Akhirnya, pada kejuaraan nasional untuk usia di bawah 12 tahun, dia sukses merebut peringkat ketiga.

Mulai dari sanalah perjalanan kariernya di dunia bulu tangkis bermula. Dan sejak saat itu, dia mulai mencintai olahraga ini.

Berikut sejumlah potret cantik Nadia Hosny, anggota DPR yang mewakili Mesir pada Olimpiade Tokyo 2020:

1. Dunia bulu tangkis sudah ditekuni Nadia Hosny sejak tahun 2000. Saat itu, usianya baru 12 tahun. Ketika itu ia menimba ilmu di bawah bimbingan pelatihnya, Tamer Raafat. Debutnya sudah tercipta sejak tahun 2002 pada kejuaraan Cyprus International.

2. Hadia Hosny memiliki sederet prestasi yang mengagumkan. Dia pernah merah gelar-gelar seperti runner-up Kejuaraan Junior Afrika 2006, juara Kejuaraan Afrika 2010, runner-up pada Maurutius Internasional 2010, dan pemenang Namibia Internasional 2011.

3. Selain berprestasi sebagai atlet dan juga mengabdi untuk rakyat Mesir, Hadia Hosny juga merupakan seorang muslim yang taat. Dia pernah mengunggah foto saat berada di Kakbah, Mekah.

4. Nadia Hosny juga terbilang sebagai salah satu atlet yang terjun di dunia akademik. Sebab, dia saat ini bekerja sebagai asisten dosen di Fakultas Farmasi Universitas British di Mesir. Ia mendapatkan gelar Master di Ilmu Biologi dari Unverisitas Bath.

5. Sebagai anggota parlemen, Hadia Hosny turut mempromosikan gagasan kesetaraan gender di Mesir. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) di bidang Kedamaian dan Olahraga dari Cambridge.

Sumber : Suara.com

The post 5 Potret Cantik Hadia Hosny, Anggota DPR Mesir yang Tampil di Olimpiade 2020 appeared first on Trigger Netmedia.

Rencana pelonggaan itu akan terealisasi apabila data tren penularan Covid-19 menurun. Karena itu menurut Charles peningkatan jumlah testing dan tracing mutlak dilakukan.

“Sebab, semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Namun Charles menyayangkan bahwa kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya. Di mana jumlah testing semakin menurun.

Charles secara khusus menyoroti jumlah testing pada Rabu (21/7/2021) yang menurun menjadi 153.330 spesimen, atau terendah selama sepekan terakhir. Padahal baru saja sehari sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM.

“Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari,” ujarnya.

Ia berharap peningkatan jumlah testing dan tracing yang tinggi dapat memperlihatkan data angka penularan yang mendekati kondisi sebenarnya.

Dengan begitu pemerintah dapat mengambil pertimbangan untuk memutuskan kebijakan perpanjangan atau pelonggaran PPKM Level 4 dengan tepat.

“Selain testing dan tracing, memperbanyak isolasi berikut sarana dan prasarananya juga kunci untuk meredam laju infeksi. Jadi kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tesnya banyak dan terlacak, maka pasien Covid-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan,”

Pemerintah Jangan Sajikan Data Palsu

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak bermain-main dalam penyajian data penanganan Covid-19.

Puan tidak ingin pemerintah menyajikan data palsu hanya demi keberhasilan semu penanganan pandemi. Karena itu, Puan meminta jajaran pemerintah bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Puan mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin diperkuat.

Menurutnya pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satu upayanya ialah dengan meningkatkan tracing.

Sumber : Suara.com

The post Anggota DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Testing dan Tracing appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan Rahmad Handoyo tersebut menanggapi adanya skenario terburuk penerapan PPKM Darurat diperpanjang 6 pekan.

“Saya kira sependapat setuju PPKM Darurat untuk diperpanjang. Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang,” kata Handoyo kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Bukan tanpa sebab, Handoyo mendukung PPKM Darurat diperpanjang. Pasalnya, kata dia, jika dilihat tingkat penyebaran virus masih tinggi, rumah sakit masih penuh hingga sebaran zona merah justru makin luas.

Namun, Handoyo mengingatkan sebelum memperpanjang PPKM Darurat ada sejumlah catatan yang harus dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya, pemerintah juga harus segera memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM Darurat.

“Kepada pemerintah kita sampaikan bantuan yang dalam jangka pendek ini untuk diterimakan kepada masyarakat bantuan sosial tunai itu mohon itu bisa tepat sasaran benar-benar yang menerima mendapat hak karena mengalami kesulitan secara ekonomi menerima bantuan sosial dari negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Handoyo menekan juga soal Vaksinasi harus lebih digencarkan. Menurutnya, pemerintah harus lebih memikirkan strategi agar proses vaksinasi justru masyarakat berkerumun.

“Jadi solusinya adalah perbanyak spot-spot vaksin bisa melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah kemudian mekanisme jangan sampai kerumunan. Kemudian kepolisian TNI hampir di setiap kecamatan ada,” tandasnya.

Perpanjangan 6 Minggu

Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).

Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 31 triliun.

Sumber : Suara.com

The post Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR PDIP: Mohon Bansos Tepat Sasaran appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.

“Pak menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar Covid-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu, dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/7/2021).

Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.

“Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Usulan ini disampaikan karena penanganan pasien dinilai kurang baik selama ini.

Meski dihujani kritik, namun Saleh mendukung penuh usulan dari kader partainya itu. Ia menjelaskan usulan itu benar-benar emosi dari hati karena melihat susahnya bertahan hidup tanpa fasilitas kesehatan yang memandai.

“Ini yang dipertimbangkan anggota kita (Rosaline) sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional bukan dari hati,” jelas Saleh.

“Karena dia lihat sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan memadai di tengah serangan Covid-19 yang dahsyat itu,” lanjutnya.

Kemenkes Tolak Usulan Politikus PAN Rosaline Minta RS Covid-19 Khusus Pejabat

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan tidak akan ada pendirian rumah sakit Covid-19 khusus untuk pejabat.

Kemenkes dengan tegas menolak usulan yang pertama kali disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw tersebut.

“Semua pasien mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan kesehatan,” tegas Nadia saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN), Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan kepada pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terinfeksi virus corona.

Rosaline mengaku prihatin melihat banyak anggota dewan yang sulit mendapatkan penganangan fasilitas kesehatan selama pandemi. Menurutnya, hal ini sangat penting dipikirkan oleh pemerintah.

“Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya,” kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).

Sumber : Suara.com

The post Saleh Daulay ke Menkes: Saya Tak Mau Dengar Ada Anggota DPR Tidak Dapat ICU appeared first on Trigger Netmedia.