Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait pengelolaan hingga pelaporan dana hibah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bimtek ini penting agar pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana hibah bisa berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujarnya usai membuka kegiatan di Pontianak, Selasa (31/3/2026).

Sebanyak 85 ormas mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diharapkan dapat memahami proses pengelolaan dana hibah secara utuh, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Menurut Amirullah, pengelolaan keuangan daerah terus berkembang mengikuti perubahan regulasi. Karena itu, pemahaman yang baik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Ia menekankan bahwa dana hibah memiliki prinsip akuntabilitas. Artinya, penggunaan dana harus sesuai dengan proposal yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan besaran dana yang diterima. Kesesuaian antara bidang organisasi dan kegiatan juga dinilai penting agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

“Kalau organisasinya bergerak di bidang pendidikan, maka kegiatannya juga harus berkaitan dengan pendidikan,” katanya.

Amirullah juga menyoroti pentingnya legalitas organisasi, termasuk keberadaan sekretariat dan alamat yang jelas untuk memudahkan koordinasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun sinergi antara ormas dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong pengelolaan dana hibah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

The post Bimtek LPJ Hibah Ormas, Sekda Tekankan Akuntabilitas dan Sinergi appeared first on Trigger Netmedia.

Menurutnya, penyusunan anggaran 2026 menjadi momentum penting karena merupakan anggaran murni pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, yang berlandaskan visi-misi serta RPJMD 2025–2030.

“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai membuka kegiatan asistensi SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).

Edi menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional masih penuh tantangan, termasuk pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 tetap ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.

“Kita harus bekerja keras mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan tidak terhambat,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi, pertanggungjawaban, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan politik anggaran.

Selain itu, Edi menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. “Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat. Kalau hanya berfokus pada gaji atau tunjangan, kinerja tidak akan optimal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan perlunya efisiensi, terutama dalam perjalanan dinas dan kajian yang tidak mendesak, mengingat era digitalisasi memungkinkan koordinasi tanpa pertemuan tatap muka berlebihan.

Sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan menurutnya harus mendapat perhatian khusus. “Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyebut pentingnya peran kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW yang akan memperoleh peningkatan insentif. Namun, ia menegaskan agar tidak ada pemekaran kelembagaan yang berlebihan, melainkan optimalisasi peran yang ada.

“Insentif harus sebanding dengan kontribusi nyata, terutama dalam menjaga ketertiban dan mendukung jalannya pemerintahan,” tutupnya.

The post Wali Kota Pontianak Minta SKPD Susun RKA 2026 Berbasis Outcome appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, khususnya badan anggaran, atas kerja samanya dalam menyelesaikan laporan ini,” ujar Edi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Pontianak, Jumat (4/7/2025).

Edi menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan memperkuat program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan laporan, realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai 93,7 persen dari total anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp367 miliar, atau 104 persen dari target.

“Sektor-sektor prioritas yang menyerap anggaran terbesar mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan layanan kesehatan, serta pendidikan dasar,” kata Edi.

Program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi turut menjadi fokus belanja daerah selama 2024. Pemerintah daerah juga akan menggunakan hasil evaluasi LPj ini sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Edi berharap sinergi yang telah terbangun dengan legislatif dan Forkopimda dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih responsif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pengawasan akan kami perkuat, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

The post Pemkot Pontianak Catat PAD Tembus Target, LPj APBD 2024 Disetujui DPRD appeared first on Trigger Netmedia.