“Tuntutan yang diajukan oleh Partai Buruh dan oleh organ serikat buruh dan serikat petani adalah satu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, isi atau draf yang sudah diserahkan kepada DPR mengulang kembali terhadap dua hal pembahasan pada tahun-tahun lalu,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di lokasi.

Said mengatakan, pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR bersama Pemerintah pasca adanya putusan MK dianggap belum terbuka hingga kekinian.

“Sampai saat ini rakyat termasuk kaum buruh petani nelayan tidak menerima draf RUU cipta kerja omnibus law tersebut mengulang kembali isi atau konten pun tidak ada yang berubah,” tuturnya.

Menurutnya, sejak beberapa tahun lalu masyarakat sipil sudah menyatakan menolak adanya Omnibus Law Cipta Kerja lantaran dianggap merugikan. Untuk itu, pihaknya meminta agar pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut didrop atau dihentikan lantara MK sudah menyatakan inkonstitusional.

“Oleh karena itu serikat buruh serikat petani, nelayan, miskin kota, PRT meminta agar DPR mendrop mengeluarkan UU Cipta Kerja Omnibue Law yang dimasukan kembali dalam prolegnas,” katanya. Seperti dinukil pada laman suara.com.

Selain menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, massa juga menuntut agar segara disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kemudian revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.

Lalu meminta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hingga kekinian massa buruh masib berkumpul di depan Gedung DPR RI. Mereka terus menyampaikan orasi demi orasinya terkait tuntutannya tersebut.

The post Demo Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja: DPR-Pemerintah Tak Terbuka! appeared first on Trigger Netmedia.

Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta memastikan pihaknya tidak melakukan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR RI.

“Nggak ada penutupan,” kata Purwanta, melansir suara.com, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, kata Purwanta, pihaknya juga tidak akan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Melainkan hanya melakukan penyempitan jalan.

“Nggak ada pengalihan, cuma kalau ada lajur di paling kanan dibarrier udah untuk jalur lalu lintas,” katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal sebelumnya menyebut aksi demonstrasi ini digelar secara serentak di 34 provinsi. Selain buruh, aksi demonstrasi juga diikuti oleh elemen petani, nelayan, hingga masyarakat miskin kota.

“Aksi ini juga akan diikuti elemen petani, nelayan, miskin kota, yang tergabung dalam empat konfederasi serikat pekerja, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional , buruh migran, PRT, Urban Poor Consortium, dan lain sebagainya,” kata Iqbal.

The post Demo Buruh Tolak Omnibus Law Di Gedung DPR RI, Polisi Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan appeared first on Trigger Netmedia.

Ratusan massa buruh yang sebelumnya berkumpul di Parkir IRTI Monas memulai long march sekitar pukul 11.30 WIB dan kekinian masih berkumpul di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Pantauan di lokasi, terlihat ada empat mobil komando yang digunakan sebagai mimbar untuk melantunkan orasi. Saat ini, massa masih silih berganti berorasi terkait aksi unjuk rasa evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau padat. Terlihat pengemudi kendaraan harus memperlambat lajut kendarannya untuk melaju.

Pengamanan

Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

“1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri,” kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.

Sementara itu aparat keamanan di lapangan juga telah bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

“1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri,” kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

“Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi,” kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).

Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.

Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.

Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

“Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat,” tutur Nining.

Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.

“Iya, kami akan bergabung,” kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra saat dihubungi.

Sumber : Suara.com

The post Massa Buruh Masih Berkumpul Di Depan Balai Kota, Semangat Orasi Silih Berganti appeared first on Trigger Netmedia.

Berdasarkan agenda yang diterima oleh Suara.com, aksi tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB. Diawali dengan longmarch mendekat menuju Istana Negara.

“Iya betul kami FSP LEM SPSI akan menggelar aksi hari ini ke Istana,” kata Koordinator Lapangan buruh FSP LEM SPSI, M Sidarta melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis hari ini.

Menurutnya, tuntutan dari adanya aksi buruh FSP LEM SPSI ini yakni ada 3 hal. Pertama, lindungi rakyat, Presiden Joko Widodo harus terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), terakhir cabut UU Omnibus Cipta Kerja.

Baca Juga:Ada Demo Buruh Lagi! Hindari Kawasan Istana Negara dan MH Thamrin

Ia menambahkan, dalam aksi kali ini ditargetkan akan diikuti ribuan buruh dari seluruh wilayah. Mereka akan turut mengawali aksi dengan longmarch dari Kawasan Tugu Tani menuju Istana.

“Ya rencananya longmarch menuju istana, target massa direncanakan 2.000,” katanya.

Lebih lanjut, Sidarta menegaskan, aksi ini akan tetap juga mementingkan protokol kesehatan. Ia mengatakan, massa yang ikut nantinya akan menerapkan jaga jarak.

“Massa Aksi akan lakukan social distansing,” tandasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Baca Juga:Rekan Dibebaskan, Pendemo di Polrestabes Medan Membubarkan Diri

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

Sumber : Suara.com

The post Ribuan Buruh FSP LEM SPSI Geruduk Istana, Desak Jokowi Terbitkan Perppu appeared first on Trigger Netmedia.