Pengumuman tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026). Dalam unggahannya, ia mengaku telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo sebelum berangkat menjalani pengobatan.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” tulis Nanik.

Menurut Nanik, Presiden bahkan berencana membentuk Dewan Pengawas BGN dan memintanya menjabat sebagai ketua.

“Kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas, di mana saya diminta menjadi ketua dewan pengawasnya,” lanjutnya.

Nanik menegaskan pengunduran dirinya murni didasari alasan kesehatan agar dapat fokus menjalani pengobatan. Ia juga menjelaskan memilih berobat ke luar negeri untuk memperoleh second opinion, bukan karena meragukan kualitas layanan medis di Indonesia.

Sebelumnya, Nanik juga tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat (17/7/2026). Saat itu, BGN menyampaikan bahwa ia berhalangan hadir karena kondisi kesehatan, sehingga rapat diwakili oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN.

Dalam pesannya, Nanik memastikan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut telah meletakkan fondasi reformasi di tubuh BGN, mulai dari pergantian lima pejabat eselon I hingga pembentukan 11 tim reformasi yang bertugas mengevaluasi data penerima manfaat, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pelaksanaan MBG, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di akhir unggahannya, Nanik juga mengisyaratkan penggantinya merupakan sosok yang telah dikenalnya dekat.

“Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’ yang masih bisa saya jewer kalau nanti ada hal-hal yang menyimpang. Saya konsentrasi ke kesehatan dulu ya,” tulisnya.

The post Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi Program MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, tunggakan tersebut mencakup sejumlah pos belanja, mulai dari pembangunan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengadaan barang, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.

“Kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang memiliki tagihan kepada BGN karena belum semuanya bisa kami bayarkan. Saat ini masih dalam proses,” ujar Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan rekapitulasi tunggakan TA 2025, kewajiban terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur yang dibiayai APBN dengan nilai mencapai Rp1,04 triliun.

Selain itu, BGN juga masih memiliki utang untuk jasa lainnya, termasuk penyelenggaraan acara (event organizer) dan publikasi, sebesar Rp330,4 miliar. Tunggakan lain meliputi belanja sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp111,6 miliar serta bantuan pemerintah untuk program MBG sebesar Rp100,6 miliar.

Laporan keuangan juga mencatat tunggakan untuk kebutuhan operasional harian, seperti pengadaan seragam, call center, perlengkapan makan, hingga sendok dengan nilai Rp16,1 miliar.

BGN juga masih memiliki kewajiban kepada Universitas Pertahanan (Unhan) sebesar Rp7,3 miliar terkait pengiriman barang. Selain itu terdapat tunggakan sewa kendaraan insidentil senilai Rp121 juta dan honor narasumber bimbingan teknis penjamah makanan sebesar Rp812 juta.

Agustina menjelaskan, pencairan pembayaran tunggakan tersebut masih menunggu proses verifikasi dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Sesuai ketentuan, setiap tagihan harus melalui tahapan peninjauan berdasarkan besaran nilainya, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat internal, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain utang yang telah masuk proses verifikasi, BGN juga mencatat adanya sengketa tagihan senilai Rp743,3 miliar. Nilai tersebut hingga kini belum diakui sebagai kewajiban resmi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan DJA Kementerian Keuangan.

Meski dihadapkan pada beban utang yang besar dan proses verifikasi yang panjang, Agustina memastikan BGN terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar seluruh kewajiban kepada para penyedia barang dan jasa dapat segera diselesaikan.

“Tapi Insyaallah kami akan lunasi. Kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” tegasnya.

The post Tunggakan Utang Rp1,6 Triliun ke Vendor, BGN Janji Lunasi Semua pada 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan bahwa lembaganya memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ibu dan bapak, kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah diaudit oleh BPK dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Arumsari.

Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan dari sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Muazzim Akbar, mempertanyakan bagaimana BGN bisa memperoleh opini WTP di tengah rendahnya serapan anggaran.

“BGN ini luar biasa, perlu pembahasan serius. Dapat WTP, tapi realisasi anggarannya hanya sekitar 59 persen. Bagaimana bisa WTP kalau realisasi anggarannya seperti itu? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” kata Muazzim.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga mempertanyakan dasar pemberian opini WTP, mengingat masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dan pengadaan barang.

“Saya mempertanyakan dasar BGN mendapat WTP. Serapan anggarannya hanya sekitar 60 persen dan masih banyak temuan, seperti pengadaan motor listrik, IoT, dan lainnya. Biasanya setiap pemeriksaan BPK ada catatan yang harus ditindaklanjuti, tetapi di sini tidak dijelaskan apa saja temuannya,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar BGN tidak hanya berbangga dengan capaian administratif berupa opini WTP, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja program yang nyata di masyarakat.

“Kita tidak cukup hanya puas dengan WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana capaian program BGN benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Netty.

Sementara itu, Heru Tjahjono menyoroti masih adanya kewajiban pembayaran atau carry over dari tahun anggaran sebelumnya yang menurutnya juga perlu menjadi perhatian dalam penilaian laporan keuangan.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Arumsari menjelaskan bahwa opini WTP tidak berarti laporan keuangan bebas dari temuan, melainkan menunjukkan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“WTP bukan berarti tidak ada kesalahan. Opini itu diberikan karena penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Memang ada beberapa catatan dan temuan. Sebagian sudah kami tindak lanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Arumsari juga mengaku heran dengan kebijakan manajemen BGN sebelumnya yang mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ketika anggaran reguler belum terserap secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran pada 2025.

“Kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, tetapi sudah mengajukan ABT pada 2025. Akibatnya realisasi anggaran akhirnya hanya sekitar 66 persen. Namun saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena saat itu saya belum berada di posisi ini,” pungkasnya.

The post BGN Dapat WTP, DPR Curiga: Jangan-jangan Dibikin-bikin appeared first on Trigger Netmedia.

The post ICW Laporkan Dugaan Rangkap Jabatan Pimpinan BGN ke Ombudsman, Nilai Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan appeared first on Trigger Netmedia.