Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya pengelolaan regulasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, mulai dari harmonisasi peraturan hingga penataan dokumen dan evaluasi kebijakan hukum daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai reformasi hukum tidak semata-mata diukur dari kualitas aturan yang dibuat pemerintah. Menurutnya, keberadaan regulasi harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan dan kepastian bagi masyarakat.

“Regulasi yang tertib dan berkualitas akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyulitkan,” ujarnya.

Berdasarkan penilaian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, beberapa aspek reformasi hukum Pontianak memperoleh nilai maksimal. Di antaranya koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Perkuat Harmonisasi Regulasi

Edi mengatakan harmonisasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aturan yang diterbitkan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Proses tersebut juga diperlukan agar kebijakan yang dibuat pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

“Setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang baik. Kalau regulasinya tertata, pelaksanaannya lebih mudah dikawal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain harmonisasi, evaluasi terhadap aturan yang sudah berlaku juga terus diperlukan. Regulasi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat atau justru memperpanjang proses birokrasi perlu ditinjau dan diperbaiki.

Menurut Edi, deregulasi dapat menjadi salah satu langkah untuk menghilangkan aturan yang tidak lagi relevan sekaligus menyederhanakan pelayanan pemerintah.

Akses Informasi Hukum Diperluas

Penataan database peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian penting dalam reformasi hukum. Database yang tersusun dengan baik akan memudahkan aparatur maupun masyarakat mendapatkan informasi mengenai aturan yang berlaku.

Edi menegaskan, keterbukaan informasi hukum penting karena regulasi pemerintah daerah bersinggungan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, perizinan, pajak dan retribusi hingga lingkungan dan pembangunan.

“Informasi hukum harus mudah diakses. Masyarakat berhak mengetahui aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan, harmonisasi, evaluasi, hingga pendokumentasian produk hukum daerah.

Bagi Pemkot Pontianak, predikat AA atau Istimewa bukan menjadi tujuan akhir. Capaian tersebut diharapkan menjadi pemacu untuk mempertahankan kualitas regulasi sekaligus memastikan reformasi hukum benar-benar dirasakan dalam pelayanan sehari-hari.

“Nilai istimewa ini harus kita pertahankan. Yang lebih penting, reformasi hukum harus terasa dalam pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” pungkas Edi.

The post Pemkot Pontianak Raih Nilai 98,2 Kategori Istimewa dalam Indeks Reformasi Hukum 2026 appeared first on Trigger Netmedia.