triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menerima kunjungan kerja dari United States Agency International Development (USAID) beserta rombongan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalbar, Senin (31/7).
Pertemuan ini bertempat di Ruang Data Analytic (DAR) dan menjadi kesempatan untuk membahas hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan USAID.
Kerjasama antara Pemprov dan USAID telah berlangsung sejak April 2022 hingga Maret 2023, dengan fokus pada program strategis yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, angka perkawinan anak, stunting, serta memajukan sektor pendidikan, inovasi daerah, dan pelayanan publik.
Selain itu, beberapa kabupaten/kota juga telah menjalin kerjasama dengan USAID di berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang baik dari program-program USAID bersama Pemprov Kalbar di berbagai aspek pembangunan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah sektor perikanan, di mana Kalimantan Barat memiliki 8 wilayah mangrove yang mencakup 117 km pantai dengan luas lahan sekitar 171 ribu hektare.
Sutarmidji menyoroti pentingnya peran nelayan kecil dalam pengelolaan mangrove dan perikanan di wilayah tersebut.
“Program konservasi mangrove harus dilakukan secara besar-besaran, terutama di ujung sungai kupah Kabupaten Kubu Raya dan Sungai pinyuh Kabupaten Mempawah,” ungkapnya.
Dengan menjaga konservasi mangrove di kawasan 3 mil dari garis pantai, diharapkan ikan akan lebih mudah mendekat, sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
“Salah satu program yang bisa kita lakukan yakni dengan menjaga konservasi mangrove sendiri, sehingga ikan bisa mendekat, kalau tidak akan semakin jauh dalam mencari ikannya”, ujar Sutarmidji.
Gubernur juga menekankan bahwa perikanan yang berkelanjutan harus berfokus pada mengambil ikan, bukan sekadar mencari atau menangkapnya, karena hal tersebut akan membuat biaya operasional nelayan lebih murah.
Ia juga menyebutkan potensi wilayah mangrove untuk budidaya kepiting dan hewan laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi.
Kementerian Kelautan Dan Pertanian Republik Indonesia (KKP RI) juga memberikan apresiasi kepada USAID atas dukungan dalam pelaksanaan kerjasama sektor kelautan dan perikanan.
Kerjasama ini diharapkan dapat berlangsung hingga tahun 2025 dengan mengarah pada 5 kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terstruktur berbasis kuota, dan pembersihan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan dan pecinta laut.
Sebagai perwakilan Pemerintah Amerika Serikat, Mission Director USAID, Jeffery P. Cohen, mengungkapkan apresiasi atas kerjasama yang telah dibangun selama lebih dari 60 tahun dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan pertumbuhan.
“Saya berharap dapat melanjutkan kerjasama untuk mengatasi tantangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang perikanan”, pungkas Jeffery P. Cohen.





