triggernetmedia.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Muhammad Bari, membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Barat, serta Penandatanganan Komitmen Bersama pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa tahun 2023 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (11/10).
Muhammad Bari, yang mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, membahas pentingnya pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa tahun 2014.
Dalam konteks ini, dia menguraikan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Kedua pendekatan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten.
“Perlunya tata kelola yang kompeten di tingkat desa, yang mencakup administrasi yang efektif, manajemen sumber daya, transparansi keuangan, dan akuntabilitas dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,” ungkap Bari.
Dia juga menyoroti peran penting sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi alam lokal.
Pentingnya pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan dalam pidato Bari. Dia menunjukkan bahwa banyak desa mengandalkan pendapatan transfer, terutama Dana Desa, yang merupakan bagian besar pendapatan desa.
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar untuk Kalimantan Barat, tetapi masih ada tantangan terkait pengelolaan dana ini.
Selama sembilan tahun terakhir, desa di Kalimantan Barat telah mencapai kemajuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bari mencatat bahwa kolaborasi antara pemerintah setempat dan masyarakat desa sangat penting dalam keberhasilan pembangunan desa.
“Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tidak terlepas dari tantangan, termasuk penyalahgunaan Dana Desa, yang dapat menghambat pembangunan desa dan menimbulkan masalah hukum,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan dan bimbingan terus-menerus oleh pihak berwenang terkait untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pj Sekda Kalbar berharap bahwa melalui upaya yang berkelanjutan, desa-desa di Kalimantan Barat akan terus berkembang dan mandiri.
Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja di pedesaan melalui program-program seperti BUMDes. Dengan demikian, optimisasi usaha di desa diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik.
Workshop ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Direktur Perencanaan Teknik Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah se-Provinsi Kalbar, serta perwakilan dari Kantor Akuntan Publik (OPD) Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota.
About Author
