triggernetmedia.com – Forum Masyarakat Desa Sungai Nanjung (FMDSN), Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) resmi melaporkan Kepala Desa Sungai Nanjung ke Kejaksaan Negeri Ketapang, pada Senin (5/8) pagi tadi. Laporan tersebut terkait adanya indikasi penyelewengan ADD dan DD tahun 2018.
“Laporan disampaikan ke Kejaksaan karena dalam kegiatan pembangunan melalui dana desa di Sungai Nanjung tahun 2018 banyak ditemukan tidak sesuai Rincian Anggaran Biaya,” ungkap RH (39) salah satu anggota FMDSN yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Banyak kita temukan tidak sesuai RAB, hampir semua pekerjaan begitu. Hal ini terbukti dari pengakuan beberapa masyarakat yang bekerja dengan upah tidak sesuai seperti dalam RAB. Atas dasar itu kita melaporkan permasalahan ini ke Kejaksaan,” kata dia lagi.
RH menyebut, selain pekerjaan tidak sesuai RAB, banyak kegiatan tahun 2018 yang semestinya terdapat sisa anggaran atau SILPA, namun tidak dicantumkan pemerintah desa dalam pelaporan keuangannya pada tahun anggaran yang bersangkutan.
“Dengan tidak adanya keterbukaan aparatur desa melaporkan keuangannya, kita menduga telah terjadi penyelewengan anggaran secara berjamaah, untuk bukti pendukungnya telah kita lampirkan juga dalam laporan resmi ke Kejaksaan,” ujarnya.
RH bahkan membeberkan, bahwa, BPD tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya. BPD justru diduga terlibat sebagai pelaksana pekerjaan. Ironisnya, Kepala Desa selaku penanggungjawab hampir dua tahun tak berada ditempat.
“Kebanyakan dari pengerjaan pembangunan dilakukan oknum BPD, Tim TPK dan aparatur pemerintah desa. Jadi wajar saja jika pelaporan keuangan terjadi penggelembungan, contohnya seperti upah masyarakat yang bekerja tidak sesuai RAB,” bebernya.
Berdasarkan laporan yang telah disampaikan, RH berharap Kejaksaan Negeri Ketapang segera melakukan pemeriksaan menyangkut pengelolaan keuangan Desa Sungai Nanjung, khususnya tahun 2018.
“Kita minta laporan ini ditindaklanjuti secepat mungkin oleh Kejari Ketapang. Terlebih saat ini Desa Sungai Nanjung juga dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ketapang soal ADD dan DD tahun 2018,” jelasnya.
Jhon I Ariz
About Author
