banner 468x60 banner 468x60

PDAM – Kejari Bengkayang Lanjutkan MoU Bidang Perdata dan TUN

Trigger Netmedia - 26 Februari 2019
PDAM – Kejari Bengkayang Lanjutkan MoU Bidang Perdata dan TUN
 - ()

BENGKAYANG (triggernetmedia.com) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang dan Kejaksaan Negeri Bengkayang membuat Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN), MoU tersebut berlangsung di aula Kejaksaan Negeri Bengkayang, Selasa (26/2).

“Kesepakatan bersama ini, mengingat tugas dan fungsi PDAM Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Terutama dalam hal memberikan pelayanan dan penyedia air bersih kepada masyarakat Bengkayang,” kata Kajari Bengkayang, Martinus Hasibuan.

Martinus Hasibuan menjelaskan, tidak menutup kemungkinan dalam memberikan pelayanan PDAM akan mengalami permasalahan hukum khususnya bidang Keperdataan. Dengan MoU ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan siap bekerja dengan maksimal dalam mewakili PDAM Kabupaten Bengkayang menangani masalah hukum Perdata atau TUN yang dihadapi nantinya,” jelasnya.

Kerjasama ini, lanjut Martinus Hasibuan, untuk mengimplementasikan amanat undang undang, serta amanat dari Jaksa Agung mengenai fungsi dan tugas pokok Kejaksaan. Terutama pada bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

“MoU terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan TUN ini bukanlah pertama kali dilakukan antara Kejari Bengkayang dengan PDAM Bengkayang. Namun, sudah dilakukan untuk kali kedua,” ujar Martinus Hasibuan.

Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tidak hanya memiliki fungsi penuntutan, tetapi dibebani juga dengan tugas lainnya. Salah satunya adalah dalam bidang perdata dan TUN.

Kejaksaan Negeri Bengkayang melalui JPN, kata Martinus Hasibuan, akan selalu siap dan bersedia untuk memberikan bantuan hukum kepada PDAM Kabupaten Bengkayang. Jika PDAM menghadapi Masalah, maka JPN akan mewakili PDAM untuk menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

“Kedepan diharapkan kesepakatan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan dari kerjasama yang kita sepakati ini dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan dan pada gilirannya Kejaksaan dapat memberikan bantuan secara optimal,” sebut Martinus Hasibuan.

Kajari Bengkayang Martinus Hasibuan menegaskan, bantuan hukum yang diberikan cuma menyangkut permasalahan hukum di bidang Perdata ataupun TUN. Jika PDAM bermasalah dengan hukum di bidang pidana, dikatakan JPN tidak dapat memberikan bantuan hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang dan bertentangan dengan peran Kejaksaan Negeri sebagai aparat penegak hukum.

Selain memberikan bantuan hukum, pokok kesepakatan yang ditandatagani dalam MoU tersebut menyangkut pula Pemberian Pertimbangan hukum yang meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), serta Audit hukum (legal audit).

“Apabila nantinya pihak PDAM Kabupaten Bengkayang membutuhkan pertimbangan hukum, kami akan menunjuk dan membentuk tim JPN yang memiliki kompetensi terkait permasalahan dimohon, agar pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas pada analisa yuridis formal saja,” jelas Martinus Hasibuan.

Kajari Martinus Hasibuan menyebut, pokok kesepakatan ini berkaitan juga dengan tindakan hukum lain, yakni kegiatan JPN untuk Konsiliator, mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa Perdata atau TUN yang mungkin akan dihadapi oleh PDAM Kabupaten Bengkayang nantinya.

“Artinya tugas dan Fungsi JPN dalam memberikan tindakan hukum lainnya ini tidak lain merupakan upaya Kejaksaan dalam rangka menyelamatkan, memulihkan atau melindungi aset negara atau kepentingan masyarakat maupun kewibawaan Pemerintah,” ucapnya.

Sementara, Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang, Barudin menyebut MoU terkait Permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan bentuk kerjasama yang baik, sebab selaku BUMD pihaknya akan bersinggungan dengan masyarakat terkait pelayanan Publik.

“Sebelumnya kerap terjadi permasalahan adalah menyangkut rekening air, namun berkat bantuan Kejaksaan Negeri semua bisa diatasi dengan baik,” kata Barudin.

Barudin menyebut hingga kini PDAM Kabupaten Bengkayang masih banyak kekurangan SDM. Salah satunya perlu adanya pendampingan dalam hal permasalahan hukum bidang Perdata dan TUN.

Barudin menyatakan sudah empat (4) tahun pihaknya belum mendapatkan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Meski demikian, walau terbatas finansial, pada tahun 2018 PDAM Bengkayang mendapatkan Juara III terbaik dalam hal Pengelolaan PDAM dan audit BPKP dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP).

Kemudian, sambungnya ada 5 karyawan unsur yang ditangani PDAM Bengkayang yakni dari PT. MBM, PDAB, Non Pemda, Eks Pegawai PDAM Sambas dan PKK, yang sebelumnya Overlaping.
“Namun seiring dengan dilakukannya Kersama dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang, Karyawan PDAM Bengkayang saat ini tidak overlaping lagi, karena penanganan untuk 100 Pelanggan 1 karyawan atau sekarang sebanyak 54 orang karyawan dengan pelanggan mencapai 6 ribu lebih pelanggan,” ujar Barudin.

Pewarta : Doe
Editor : Dhesta

Tinggalkan Komentar

Terkini

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Restrukturisasi Sulit Akibat Utang Terlalu Besar, Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Bisnis   Ekonomi   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Update 19 Oktober: Positif Covid-19 Indonesia Tambah 902, Jadi 4.236.287 Orang

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Dicopot karena Cabul, Eks Kapolsek Parigi juga Diproses Kasus Tiduri Anak Tersangka

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Nikita Mirzani Bongkar Harga yang Harus Dibayar saat Karantina di Hotel

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Wika Salim Unggah Foto Siluet di Tepi Pantai, Publik: Kirain Anya Geraldine

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Poppy Dharsono Ingin Kolaborasikan Fashion Italia dan Indonesia

Fashion   Headline   Infotainment   Kekinian   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

AniesBaswedan Akan Dideklarasikan Jadi Calon Presiden 2024

Comunity   Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

LAB 45: Akun-akun Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Kini jadi Buzzer Pemerintah

Analisis   Comunity   Headline   IT   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Industri Pariwisata Kampung Cikadu di KEK Tanjung Lesung Terus Digenjot

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com