banner 468x60

Sengketa lahan warga Vs Kodim 1202 Singkawang, DPRD Bengkayang minta warga tak resah

Trigger Netmedia - 10 Januari 2019
Sengketa lahan warga Vs Kodim 1202 Singkawang, DPRD Bengkayang minta warga tak resah
 - ()

BENGKAYANG (triggernetmedia.com) – Sejumlah massa perwakilan masyarakat Pasar Sanggau Ledo, Desa Lembang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang. Kedatangan massa untuk meminta kepastian hukum terkait sengketa tanah yang ditempati masyarakat selama ini, dan diduga merupakan aset milik TNI AD.
Tanah seluas 26.547 meter persegi itu ditempati sekitar 108 Kepala Keluarga.

Aksi demo massa di halaman kantor DPRD Bengkayang pada Kamis (10/1) itu merupakan aspirasi masyarakat, tujuannya untuk mencari solusi dan pelindungan hukum, serta meminta agar DPRD dapat menyelesaikan permasalahan antar masyarakat dan TNI AD di wilayah Kodim 1202 Singkawang.

Aspirasi massa itu juga meminta DPRD memfasilitasi kepastian hukum atas Keputusan Perkara Pengadilan Negeri Bengkayang, berdasarkan nomor 12 /Pdt/G/2017, Pengadilan Negeri antara Masyarakat dan TNI AD wilayah Kodim 1202 Singkawang. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang itu memenangkan masyarakat.

Meski putusan PN Bengkayang sudah memenangkan masyarakat, pihak Kodim dinilai seolah tak terima, dan tidak menghormati proses hukum yang sudah berjalan.

Pihak Kodim 1202 Singkawang justru melayangkan surat peringatan tiga kali kepada masyarakat. Melalui SP3 Kodim 1202 Singkawang, yang justru akan melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan yang ada diatas tanah aset TNI AD.

Dalam SP3 tersebut juga menjelaskan, agar masyarakat segera mengosongkan dan meninggalkan lahan tersebut.

Baca juga  Liga Premier Inggris Musim 2020 / 21 Dimulai 12 September

Pengosongan aset tersebut diberikan tenggat paling lambat tanggal 11 Januari 2019. Dalam SP3 itu menegaskan bangunan harus sudah kosong atau rata dengan tanah.

Dengan adanya ancaman tersebut, warga menilai TNI AD telah bersikap arogan, dan bersikap diskriminasi terhadap masyarakat. Serta tidak menerima hasil putusan dari PN Bengkayang.

Atas dasar itulah, sejumlah warga meminta DPRD Bengkayang membantu dalam penyelesaian sengketa.

Warga pun mengancam akan pindah ke Malaysia, jika aspirasi yang mereka sampaikan itubtidak ditanggapi.
Sebab, pihak TNI AD sudah mengeluarkan SP3 kepada masyarakat, tertanggal 11 Januari 2019, yang menyatakan rumah wargaa di tanah sengketa tersebut akan dibongkar.

Ketua Koordinator Lapangan, F Sarkawi mengatakan sebelum digusur sejumlah anggota TNI AD Wilayah Kodim 1202 Singkawang telah menyegel rumah warga mengunakan cat pilox warna merah.

“Kesannya TNI AD tidak menerima hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang putusannya berpihak pada masyarakat Sanggau Ledo. Jadi beberapa anggota dari TNI AD datang dan memalang rumah warga dengan cat pilox warna merah, dengan mengatasnamakan pimpinan. Tanda silang itu sudah mengancam,” ujarnya.

Jika memang tidak terima dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri, kata F Sarkawi, harusnya pihak Kodim melakukan upaya hukum, yakni naik banding.

Baca juga  Pangkas Rantai Pandemi COVID-19, Bupati Muda Imbau Warga Salat Id di Rumah

“Bukan dengan cara seperti itu. Arogansi kepada masyarakat. Ini sama saja mengintimidasi kami sebagai masyarakat yang sudah menetap berpuluhan tahun diatas tanah tersebut. Hormatilah putusan hukum yang sudah ada,” ungkapnya.

F Sarkawi menegaskan, ketika keputusan pengadilan sudah inkrahct. Seharusnya semua pihak dapat menghormati keputusan PN Bengkayang itu.

“Kami meminta melalui penyampaian aspirasi hari ini di DPRD, arogansi sikap TNI AD tidak terjadi lagi. Kita warga Sanggau Ledo mau agar kondisi tetap damai, dan kondusif jelang pemilu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Yosua Sugara menyatakan DPRD akan memfasilitasi agar permasalahannya tersebut cepat diselesaikan.

“Kami akan menyurati Pemda supaya permasalahan ini cepat selesai dengan baik, dan tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari,” kata Yosua.

Sementara, Anggota DPRD kabupaten Bengkayang, Badaruddin Fraksi Hanura, Komisi A mengatakan, TNI AD tidak berhak melakukan eksekusi rumah warga. Eksekusi itu ada di kepolisian, sesuai dengan keputusan dari PN.

“Misal tidak puas hasil putusan PN, mestinya melakukan banding. Tidak ada hak TNI melakukan eksekusi. Jadi bapak Ibu, jangan khawatir dan terlalu resah. Eksekusi itu ada di Kepolisian, sesuai dengan hasil keputusan. Jika di lakukan eksekusi akan cacat hukum,” ujarnya.

Pewarta : Doe
Editor : Dhesta

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   Landak   Lipsus   News   Sorotan   Video
Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pendidikan   Video
5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

Headline   Kilas Kalbar   News   Sorotan   Sospolhukam   Video
Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Artikel   Headline   Kesehatan   Selebritis   Tips
Jokowi Buka Izin Investasi Miras, Tengku Zul Sentil Maruf Amin: Bersuaralah

Jokowi Buka Izin Investasi Miras, Tengku Zul Sentil Maruf Amin: Bersuaralah

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Resiko Kudeta, Facebook Larang Militer Myanmar dan Afiliasinya dari Platform Medsos

Resiko Kudeta, Facebook Larang Militer Myanmar dan Afiliasinya dari Platform Medsos

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Aplikasi Clubhouse Jadi Sarana Pengunjuk Rasa Pro-Demokrasi di Thailand

Aplikasi Clubhouse Jadi Sarana Pengunjuk Rasa Pro-Demokrasi di Thailand

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dana PEN Rp 699 Triliun Dialokasikan ke 5 Bidang Ini

Dana PEN Rp 699 Triliun Dialokasikan ke 5 Bidang Ini

Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan
Kari Ini Harga Emas Anjlok 2,2 Persen

Kari Ini Harga Emas Anjlok 2,2 Persen

Bisnis   Headline   Internasional   News   Sorotan

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X