KETAPANG (triggernetmedia.com) – Persoalan kerusakan jembatan di Dusun Dango, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai tak kunjung usai, kelalaian Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) selaku pelaksana pembangunan jembatan dimanfaatkan sekelompok masyarakat untuk meraup keuntungan dengan memperbaiki sementara jembatan dan membuat meeting dilokasi jembatan tersebut.
Naga (29) satu diantara warga di Kecamatan Hulu Sungai mengaku kesal dan merasa dirugikan atas adanya meting pada jembatan rusak di Dusun Desa Dango, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai. Pasalnya Dia harus merogoh kocek dan membayar kepada oknum warga untuk melintasi jembatan tersebut.
“Tentu dirugikan, soalnya untuk kendaraan bermotor setiap melintas harus membayar 2 ribu. Sedangkan kendaraan mobil dikenakan biaya 50ribu, dan truk 150ribu,” ungkapnya dengan kesal, Selasa (27/11).
Naga menyebut, persoalan pungli di Dusun Desa Dango, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai terjadi pasca jembatan tersebut diperbaiki sementara oleh masyarakat yang menggunakan biaya pribadi.
“Lantaran lambannya perbaikan tak kunjung dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang seharusnya bertanggungjawab atas kerusakan jembatan tersebut, dan dalam hal ini mungkin UPPU yang berwenang secara teknis,” kata Naga.
Naga mengaku kesal, menurutnya mungkin masyarakat selama ini terpaksa keluar dana sendiri. Namun, sampai kapan kondisi itu berlangsung.
“Berapa besar pungli yang dilakukan oknum warga dalam memanfaatkan jasa meteka. Kita masyarakat yant melintas tentu dirugikan. Harusnya pihak UPPU selaku pelaksana bertanggingjawab atas kerusakan dan perbaikan jembatan itu, kalau seperti ini apalagi alasannya,” keluhnya.
Akibatnya kondisi tersebut juga berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Hulu Sungai, yang diketahui brrsumber dari wilayah Sandai dan wilayah lain yang terbiasa melintasi jembatan tersebut.
“Praktik pungli itu tentu merugikan kita yang lewat. Biaya transportasi kami jadi semakin besar, dan berdampak pula pada harga penjualan kebutuhan pokok. Ini harus dipikirkan Pemda. Mau menunggu apa lagi, masak cuma alasan air pasang kemudian membiarkan masyarakat merugi,” ketusnya.
Sementara, Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani meminta pihak UPPU selaku pelaksana pembangunan jembatan untuk segera mengambil langkah cepat memperbaiki jembatan tersebut tanpa alasan apapun.
“Ini terjadi karena UPPU lalai, akibatnya ada ruang bagi oknum masyarakat untuk melakukan pungutan liar melalui meeting. Bisa dikatakan UPPU selaku penanggung jawab pembangunan jembatan berperan membiarkan adanya pungli dijembatan itu,” ujarnya.
Sejak jembatan itu mengalami kerusakan, kata Abdul Sani, hingga viralnya di berbagai media, UPPU seolah mengabaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat dengan tidak segera memperbaiki jembatan. bahkan baru-baru ini pihak UPPU mengaku terkendala air pasang untuk melakukan perbaikan.
“Selama berbulan-bulan saat jembatan rusak apa yang dikerjakan. Kepala UPPU pernah menyatakan bahwa mereka yang akan melakukan perbaikan. Sampai sekarang malah tidak diperbaiki, dan berdalih masa perbaikan pembangunan masih lama hingga Desember. Sekarang dengan adanya meeting apakah masih berdalih memperbaikinya tunggu masa anggaran selesai. Kalau seperti itu seolah Pemda melalui UPPU membiarkan pungli terjadi dan saya minta aparat hukum memeriksa UPPU selaku penanggungjawab,” ujarnya.
Abdul Sani menambahkan, dengan kondisi ini masyarakat bisa saja menilai apa yang disampaikan Kepala UPPU Wilayah I selaku penanggung jawab pembangunan adalah bohong, karena bisa saja dana pembangunan senilai 300 juta lebih telah dicairkan dan habis terpakai sehingga untuk melakukan perbaikan mungkin sudah tidak ada lagi dananya.
“Kalau kondisi dibiarkan bisa saja masyarakat berpikir dananya sudah tidak ada lagi, kalau itu benar aparat hukum baik Polres atau Kejaksaan periksa saja pihak UPPU kalau memang pihak Inspektorat enggan memeriksanya,” sebutnya.
Kepala UPPU Wilayah I, Salman mengaku pihaknya saat ini sudah memulai proses perbaikan jembatan di Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai. Pihaknya menegaskan akan berusaha untuk menyetop meeting yang dibangun oleh oknum masyarakat.
“Kemarin sudah saya sampaikan, perbaikan belum dilakukan karena air pasang. Ini kami mulai kerja hanya saja kami tidak bisa menentukan target kapan selesai, yang jelas sebelum 31 Desember sudah selesai,” ungkapnya.
Salman menyatakan pihaknya saat ini dilema, lantaran kerusakan jembatan semakin parah sehingga tidak dimungkinkan untuk diperbaiki alakadarnya dan diharuskan diperbaiki secara menyeluruh.
“Sepertinya harus dibangun dari awal termasuk lantai-lantainya semua hancur dilalui kendaraan terutama kendaraan pengangkut kayu,” jelasnya.
Terrkait meeting, Salman menyatakan pihaknya mengaku aparat kepolisian bisa menangkap oknum yang membangun meeting, karena tidak ada dasar hukum pembuatan meeting, selain itu pihaknya akan menutup sementara akses jembatan bagi kendaraan terkecuali sepeda motor.
“Kita akan buat jalur alternatif buat sepeda motor, untuk kendaraan lain. Kita tutup sementara jalan selama perbaikan dan mereka bisa melalui jalan kebun hanya saja lebih jauh perjalanannya. Kita juga tidak bisa menghindar namanya juga musibah dan kita pasti perbaiki karena tanggung jawab moral kita. Soal meeting, kalau jalan ditutup otomatis meeting tidak ada, kami sudah koordinasi sama Sekdes setempat mengenai meeting, dan informasinya yang bangun meeting oknum warga dari Muara Jekak bukan dari warga setempat,” tegas Salman.
Pewarta : Jhon
Editor : Arizbroadcaster
About Author
