KUBU RAYA (triggernetmedia.com) – Angka perkawinan usia muda di Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang teratas di Indonesia. Begitu juga angka perceraian usia dini.
“Kalbar menjadi penyumbang tertinggi untuk dua hal tersebut secara nasional,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan.
Titus Nursiwan menyatakan data statistik menunjukkan lama usia sekolah di Kalbar hanya 6,7 tahun. Menurutnya bagaimana mungkin Kalbar dapat mengentaskan kemiskinan jika nak-anak remaja kita di provinsi itu saat ini masih banyak yang tidak bersekolah.
“Dan diusia belia itu mereka diantaranya bahkan sudah memiliki anak,” ucapnya, Minggu (4/11).
Titus Nursiwan memaparkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Dikatakan, bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini, bahkan didominasi anak dan remaja sekitar 40 persen, dan itu tidak diikuti keberadaan lahan yang cukup.
“Bahkan lahan yang ada semakin berkurang akibat maraknya pembangunan. Selain itu, isu-isu kependudukan seperti angka kelahiran di usia 15-19 tahun juga sangat tinggi, di mana pada usia sekolah, generasi muda justru banyak yang sudah menikah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dipaparkan, bahwa angka statistik lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat hanya 6,7 tahun. Artinya anak-anak di provinsi Kalbar hanya sekolah dan tamat ditingkat sekolah dasar.
“Tujuh bulannya itu kelas satu SMP yang tidak sampai naik kelas dua sudah berhenti sekolah,” sebut Titus Nursiwan.
Fakta lain, diungkapkan bahww angka kematian ibu melahirkan dan anak yang masih terbilang tinggi. Di era pesatnya teknologi dan informasi saat ini diharapkan kasus kematian ibu melahirkan dan anak tidak terjadi.
“Bahkan satu saja kasus kematian ibu melahirkan dan anak sudah bisa menjadikan status Kondisi Luar Biasa (KLB) pada daerah bersangkutan. Karena itu, pembentukan kampung KB di setiap kecamatan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kehidupan keluarga sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang berkualitas.
“Ini salah satu upaya pengentasan kemiskinan tadi,” ujar Titus Nutsiwan.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan berkomitmen mendukung program kampung KB. Karena itu, Wakil Bupati Hermanus menekankan kepada semua pihak untuk mendukung kampung KB yang dicanangkan pemerintah.
“Pencanangan kampung KB ini harus disambut dengan baik. Jangan dijadikan beban, dan supaya betul-betul membuahkan hasil, program pemerintah ini harus didukung. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslihat, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Dikatakan, pemerintah pusat memberikan target 163 kampung KB di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kubu Raya ditargetkan menuntaskan pembentukan 10 kampung KB hingga akhir tahun 2018.
“Bukan berarti KB ini tidak boleh melahirkan. Tapi diatur jarak kelahirannya. Kalau dulu istilahnya banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang banyak anak banyak juga rezeki yang harus kita cari. Karena anak harus diberikan pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya. Karena itu hak-hak anak yang harus dipenuhi,” ucap Dia.
Pewarta : Rio / Humas Pemkab. kubu Raya
Editor : Yulia Ramadhiyanti
About Author
