HeadlineKilas Kalbar

Catatan Akhir Tahun, FAKTA Kalbar Beberkan Fakta APBDES Kalbar

Lim Kheng Sia : "Sejak Undang-Undang Desa digulirkan pemerintah pada tahun 2014 sampai saat ini banyak desa yang belum mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut,”.

triggernetmedia.com – Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memaparkan Catatan Akhir Tahunnya dengan tema ‘Wajah Anggaran Kabupaten/Kota dan APBDes se-Kalimantan Barat.

Pemaparan catatan akhir tahun itu disampaikan secara terbuka di Qahwah Coffee Shop Jalan Alianyang No.119D, Keluarahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Senin (30/12).

Turut hadir sejumlah pemangku kebijakan  dan berbagai unsur media massa. Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai diskusi menarik.

Pemaparan catatan akhir tahun oleh FAKTA  itu dipaparkan langsung oleh Akademisi Unversitas Tanjungpura DR. Edi Suratman, ada pula Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia juga menyampaikan sejumlah materinya.

“Sejak Undang-Undang Desa digulirkan pemerintah pada tahun 2014 sampai saat ini banyak desa yang belum mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut,” kata Ketua Dewan Daerah FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia.

Lim Kheng Sia menyebut, hal ini karena belum maksimalnya pemerintah memberikan peningkatan kapasitas kepada para kepala desa dan aparatur desa.

Menurutnya, desa dalam membuat perencanaan dan mengimplementasikan program-program pembangunan belum maksimal menjalankan program-program sebagaimana yang tercantum di dalam amanat undang-undang desa.

Lim Kheng Sia kemudian membeberkan beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan desa. Diantaranya menyoal tentang Musrembang Desa.

“Musrembang Desa hanya sekedar menjalankan amanat undang-undang. Sementara dalam pembahasan di Musrembang belum mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh regulasi,” ujarnya.

Ia menyebut, bahwa program-program pembangunan desa sejauh ini kebayakan dititik beratkan pada pembangunan
infrastruktur. Sedangkan untuk transparansi anggaran sebagian besar desa masih belum diumumkan secara terbuka, karena tidak seutuhnya dipubilkasikan atau di tempelkan di papan pengumuman balai desa.

“Bahkan laporan penggunaan anggaran desa masih dianggap rumit oleh aparatur desa dan kurang  dipahami secara baik,” kata Lim Kheng Sia.

Ia melanjutkan, umumnya, sebagian besar desa bingung untuk membuat BUMDES serta penyertaan modal desa karena kurangnya SDN dan sosialisasi.

Kurang berperannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menyusun Perdes, penyerapan aspirasi dan kontrol kerja pemerintah desa, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelakasanaan  program-program pembangunan desa dan anggaran, termasuk kurangnya pembinaan yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa oleh pemerintah daerah menjadi sorotan di forum catatan akhir tahun FAKTA dan FITRA.

“Belum mampunya desa mengelola atau memberdayakan potensi-potensi desa yang ada untuk menuju desa
mandiri patut dievaluasi,” ujar Lim Kheng Sia.

Menilik dari hal-hal yang dibeberkan FAKTA ini, lanjut Lim Kheng Sia, maka tansparansi desa terutama dalam pembahasan APBDES dan realisasinya, termasuk publikasi, sepatutnya dilaksanakan sebagaimana amanat Undang Undang Desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas kepada kepala desa dan aparatur desa dan Musrembang hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa.

“Termasuk melibatkan elemen-elemen penting di masyarakat desa, khususnya mengajak mereka yang peduli terhadap pembangunan desa serta kaum marginal, yang dalam hal ini diperlukan komitmen kesetaraan gender,” kata Lim Kheng Sia.

Lebih lanjut, diharapkan adanya penyuluhan laporan pertangungjawaban desa, yang hendaknya dipermudah dan dievaluasi dengan cermat. Kemudian mendorong desa mendirikan BUMDES agar desa bisa meningkatkan PAD desa serta menjadi desa mandiri, serta Mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang ada, dan peningkatan kapasitas SDM.

“Selain itu kita juga perlu medorong pemerintah daerah memberikan surat edaran atau regulasi kepada desa agar dalam pelaksanaan pemetaan potensi desa dan BUMDES terbentuk. Kemudian, peran BPD harus diperkuat agar pengawasan kinerja pemerintah desa mampu terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Rilis

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close