HeadlineKabar DesaKilas KalbarNewsParlementariaSingBeBasSospolhukam

Akhirnya DD Tahap I Kabupaten Bengkayang Akan Segera Cair

"Kami bersyukur kendala penyaluran DD ini bisa diatasi. Terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mengusahakan," ujar Rezza, Kamis (21/5/2020).

triggernetmedia.com – Ketua P-APDESI kabupaten Bengkayang, Rezza Praja Herlambang, mengaku lega sudah mendapatkan titik terak dari pemerintah terkait pencairan Dana Desa tahap I. Kabar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2020 sudah mendapatkan titik terang dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, P-APDESI Kabupaten Bengkayang telah menyurati Presiden Republik Indonesia terkait persoalan BLT DD tahun 2020 yang tak kunjung disalurkan.

Penyaluran DD terkendala oleh status Pelaksana Harian Bupati Bengkayang. Oleh karena itu, P-APDESI memutuskan untuk mengirimkan surat kepada presiden. Isi surat tersebut meminta petunjuk dan solusi terbaik.
Surat elektronik pun sudah dikirim via email pada Sabtu, (16/5/2020) kemarin.

“Kami bersyukur kendala penyaluran DD ini bisa diatasi. Terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mengusahakan,” ujar Rezza, Kamis (21/5/2020).

Kepastian itu sambung Rezza, lantaran pihaknya sudah mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kemendagri mengirimkan surat penjelasan atas permasalahan tersebut, sekaligus memberikan arahan dan pemahaman.

Berdasarkan dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 65 ayat 6 ditegaskan bahwa apabila kepada daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintah yang tidak dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perijinan serta serta kebijakan strategis lainnya.

“Jadi dari penjelasan tersebut, berpedoman pada ketentuan tersebut, maka PLH. Bupati dapat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Penandatanganan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan DD merupakan tugas rutin sehari-hari kepala daerah. Sehingga PLH. Bupati Bengkayang berhak menandatangani dokumen tersebut. Kita tentu lega akan penjelasan ini,” ungkapnya.

Rezza mengaku, awalnya sempat pesimis karena terjadi kebuntuan solusi terkait kewenangan Plh. Bupati. Meskipun demikian pihaknya tetap berusaha sampai titik darah penghabisan.

“Kita bersyukur akhirnya pejabat yang berwenang mampu melihat situasi sekarang dan memberikan solusi,” ucapnya.

Rezza berharap, setelah ini pemerintah desa mampu untuk mengejar waktu yang tersisa untuk melanjutkan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 khususnya BLT DD.

“Terima kasih untuk semua pihak. Termasuk kawan-kawan media,” ucapnya.

Kepala DPMPD2T Kabupaten Bengkayang, Dodorikus turut berterima kasih atas keluarnya surat dari Kemendagri.

“Kami berterima kasih dengan keluarnya surat ini. Karena KPPN memiliki dasar untuk menyalurkan DD kabupaten Bengkayang, dan ini sudah kami konfirmasi kemarin kepada kepala KPPN Singkawang,” ujarnya.

Dodorikus lantas mendorong agar para kades segera menetapkan jumlah KK penerimaan BLT DD, untuk pencairan tahap I.

“Kami mendorong para kades segera menetapkan KK Penerima BLT DD karena untuk pencairan DD tahap 1 diprioritaskan untuk BLT,” kata dia.

Sementara itu, Plt. BPKAD kabupaten Bengkayang, Yakobus, meminta agar dinas terkait segera meminta lohak desa untuk menyiapkan syarat tambahan peraturan tentang BLT COVID-19.

“Kita telah koordinasikan dengan Dinas Pemdes agar segera minta desa menyiapkan syarat tambahan yaitu Peraturan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai atau BLT covid-19,” tambahnya.

Kelola Anggaran Dengan Transparan

Anggota DPRD kabupaten Bengkayang yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat, Martinus Khiu meminta para kades agar pengelolaan anggaran DD dengan transparan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama BLT.

“Untuk para kades agar pengelolaan anggaran DD dilakukan dengan transparan, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama stackholder, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas,” ujar dia.

Berkaitan dengan BLT desa tersebut, Martinus Khiu meminta agar terlebih dahulu melakukan maping dan pendataan terhadap warga yang memenuhi syarat dan berhak menerimanya. Sehingga sasaran BLT akan tepat sasaran.

“koordinasi dengan perangkat desa, BPD, termasuk juga kepala dusun dan RT di wilayahnya masing-masing. Sehingga data penerima BLT DD nanti akan sesuai,” tutupnya.

Doe I Ariz

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close