HeadlineInternasionalKesehatanMetropolitanNasionalNewsParlementariaSospolhukam

DPR Desak Pemerintah Tindaklanjuti Hasil Kajian FKM UI di Episentrum Covid

Saleh menyatakan FKM UI tidak memiliki kepentingan tertentu selain mengenai hal kemanusiaan.

triggernetmedia.com – Komisi IX DPR meminta pemerintah menindaklanjuti hasil kajian Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) terkait potensi besar terjangkitnya banyak orang oleh Virus Corona Covid-19.

Sebelumnya, FKM UI juga meminta agar pemerintah melakukam intervensi serius dalam penanganan penyeberan Covid-19.

Menurut anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, pemerintah perlu mempertimbangkan dan menindaklanjuti kajian FKM UI lantaran bersifat metodologi ilmiah. Apalagi, lanjut dia, FKM UI tidak memiliki kepentingan tertentu selain mengenai hal kemanusiaan.

“Saya kira hasil kajian tim FKM UI tersebut sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pasalnya, kajian itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan saya yakin, itu semata-mata dilakukan setelah melihat penanganan Covid-19 yang belum menunjukkan kemajuan,” kata Saleh saat dihubungi pada Senin (30/3/2020).

Saleh mengatakan pemerintah harus tegas dalam membuat langkah kebijakan. Mengingat, dalam kajiannya, FKM UI memprediksi bakal ada 2,5 juta orang yang berpotensi terjangkit Covid-19 apabila tidak ada intervensi serius dari pemerintah.

“Prediksi yang disebutkan benar-benar mengkhawatirkan. Ada 2,5 juta orang di Indonesia yang terancam akan terinfeksi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa virus ini akan hilang,” ujar Saleh.

Saleh memandang, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan memprioritaskan kepada penerapan lockdown atau karantina wilayah di daerah-daerah zona merah penyebaran Covid-19. Hal tersebut bertujuan menghentikan laju atau memutus mata rantai sebaran Virus Corona.

“Dalam suasana seperti ini, semua komponen bangsa diyakini akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Di sinilah kepempinan akan diuji. Rakyat mempertaruhkan hidup mereka di atas kebijakan pemerintah. Lockdown kota-kota yang dinilai menjadi episentrum penyebaran virus ini. Misalnya, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Jangan sampai terlambat,” tutur Saleh.

Diketahui, penanganan wabah Virus Corona di Indonesia memerlukan intervensi dari pemerintah secara serius. Dikhawatirkan, jika tidak ada intevensi serius dari pemerintah akan berdampak pada makin membengkaknya jumlah warga yang terinfeksi Virus Corona.

Hal tersebut disampaikan Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melalui Ahli Epidemilogi dan Biostatistik Dr Pandu Riono.

“Perlu ada intervensi pemerintah secara serius. Kalau tidak hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit Covid-19. Prediksi ini merupakan salah satu bagian dari draf ‘Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia’, disusun oleh Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tanggal 27 Maret 2020, ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” katanya saat dikonfirmasi Suara.com pada Minggu (29/3/20202).

Draf ‘Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia’, ini kata Riono, FKM UI diminta langsung oleh Bappenas RI. Dalam penyusunan draf tersebut turut terlibat Pandu Riono, Iwan Ariawan, Muhammad N Farid dan Hafizah Jusril.

Saat ini, warga yang positif terinfeksi Covid-19 sudah mencapai 1.285 orang dengan angka kematian sudah mencapai 114 orang. Menurut Tim FKMUI, angka tersebut akan terus meningkat bila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

“Perlu ada intervensi tingkat tinggi dari pemerintah,” kata dia.

Ia mengatakan jenis-jenis tingkatan intervensi yang dilakukan dalam pencegahan penularan Covid-19 yang dimaksud Tim FKMUI seperti tanpa intervensi, intervensi rendah dengan jaga jarak sosial secara sukarela, membatasi kerumunan massa.

Kemudian, intervensi moderat dengan tes massal cakupan rendah, mengharuskan jaga jarak sosial (penutupan sekolah/bisnis) dan intervensi tinggi dengan tes massal cakupan tinggi, yakni mewajibkan jaga jarak sosial.

“Sekarang hanya ada imbauan. Jadi, antara tanpa intervensi dan intervensi rendah,” kata Pandu.

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close