HeadlineKilas Kalbar

Pemprov Kalbar Ingatkan Inspektorat Untuk Transparansi dan Tegakkan Aturan

Sutarmidji : Transparansi dalam tata kelola pemerintahan akan membuat Kalbar lebih maju dengan daerah lainnya.

triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji mengingatkan kepada Inspektorat Provinsi Kalbar untuk transparan dan patuh terhadap aturan, guna melakukan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa ditegas.

“Tugas Inspektorat itu berat, nah makanya yang harus bersih itu Inspektorat dulu. Kalo Inspektorat tidak patuh aturan dan sebagainya, apalagi yang mau diharap ini tidak ada,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Tahun 2019, di aula Kantor Inspektorat Provinsi Kalbar, Rabu (6/11).

Sutarmidji menginginkan dalam tata kelola pemerintahan di berbagai aspek apapun terutama keuangan dan kinerja harus transparan serta capaian-capain yang ditargetkan harus jelas. Karena dengan transparansi dalam tata kelola pemerintahan akan membuat provinsi Kalbar lebih maju dengan daerah lainnya.

“Jangan ada ketidak nyamanan atau sungkan dalam melakukan pengawasan. Harus transparan dan berani, saya sejak mejadi wakil walikota dulu sebagai pembicara di Pekanbaru dahulu, saya minta eselon ring kepala Inspektorat itu harus sejajar dengan Sekda,” tuturnya.

Ia pun beralasan kepala Inspektorat harus sejajar dengan Sekda, sebab Inspektorat fungsi pengawasan terkadang melakukan tindakan. Tambahnya untuk sisi anggaran Inspektorat sudah diatur dan tidak perlu takut dengan lainnya.

“Karena die (Inspektorat) fungsi pengawasan yang harus terkadang melakukan penindakan. Seharusnya die (Inspektorat) tidak ada lagi sungkan-sungkan dengan Sekda dan sebagainya tak perlu lagi. Mereka boleh periksa apapun termasuk saye (Gubernur), Kalo saye ada titip anggaran disana, titip anggaran disini ungkap saja, saye insyallah tidak akan memberi sanksi kepada Inspektorat,” tegasnya dengan dialek khas melayu Pontianak.

“Justru Kedepan sanksi apapun OPD apapun yang masih ada temuan-temuan yang harusnya tidak perlu, saye tetap akan memberi sanksi. Kenapa, karena die (Inspektorat) pertama tidak bertanggung jawab artinya dia tidak menguasai dari tupoksi yang dibebankan oleh OPD itu, Pengawasan itu penting,” tegas Sutarmidji.

Dalam kegiatan RAKORWASDA itu turut hadir Irwasda Polda Kalbar, Sekda Kalbar, BPKP Provinsi kalbar, BPK RI, Kepala OPD Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

Humpro

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close